Politik

PDIP Buka Kemungkinan Usung Tokoh yang Tidak Mendaftar

Norhayati Andris

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak Tahun 2020, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) merupakan parpol pertama yang melaksanakan penjaringan di Kalimantan Utara (Kaltara). Bahkan, nama-nama bakal calon gubernur dan wakil gubernur yang telah mendaftar melalui Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDIP Kaltara telah dibawa ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) partai berlambang kepala banteng tersebut.

Sekretaris DPD PDIP Kaltara Norhayati Andris mengatakan, sebanyak 11 nama yang telah mendaftar dibawa ke Jakarta oleh Ketua DPD PDIP Kaltara Jhonny Laing Impang.

Disebutkannya, sebagai sekretaris, seyogyanya ia ikut mendampingi dalam mebawa data dan berkas nama-nama tersebut ke DPP. “Seharusnya saya hadir selaku sekretaris mendampingi ketua, tapi karena ada agenda paripurna usulan ini (pimpinan definitif DPRD Kaltara) jadi hanya pak Ketua DPD mengantar ke sana,” katanya, Senin (23/9/2019).

Adapun nama-nama yang berkasnya dibawa ke DPP PDIP tersebut, beberapa merupakan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Yaitu, Gubernur Kaltara Irianto Lambrie, Wakil Gubernur Kaltara Udin Hianggio, Bupati Tana Tidung Undunsyah dan Wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala.

Selain itu, tedapat sejumlah tokoh yang pernah menjabat sebagai kepala daerah, seperti mantan Wali Kota Tarakan Jusuf SK dan mantan Bupati Nunukan Abdul Hafid Achmad, serta mantan Bupati Endrekang (Sulawesi Selatan) La Tinro La Tunrung yang saat ini terpilih sebagai anggota DPR RI.

Sedangkan nama lainnya adalah anggota DPD terpilih Marthin Billa, mantan anggota DPRD Kaltara Ibnu Saud, termasuk dua kader internal PDIP Kaltara, Jhonny Laing Impang dan Datu Yasir Arafat.

“Iya ada dua kader internal. Keinginan kita memang mengusung kader, tapi tentu tidak bisa sendiri. Jadi harus ada dua, ada calon gubernur dan ada calon wakil gubernur. Bisa jadi nanti yang di wakil yang kader internal atau yang di gubernur yang kader internal,” kata Norhayati.

Ditanya soal kemungkinan adanya nama lain diluar 11 orang yang telah terdaftar, politisi perempuan tersebut mengatakan hal itu merupakan kewenangan DPP. Dinamika dalam politik, lanjutnya bisa saja ada banyak kemungkinan.

“Kemungkinan di luar yang mendaftar bisa diusung mungkin ada kebijakan DPP yang tidak bisa digugat. Karena itu hak prerogatif Ibu Ketua Umum (Megawati Soekarnoputri),” sebutnya.

Termasuk adanya potensi tokoh dari luar Kaltara yang diusung PDIP. Menurut wanita yang saat ini menjabat sebagai Ketua DPRD Kaltara Sementara itu, mengaku belum membaca hingga ke arah tersebut. “Potensi itu (dari luar) saya belum bisa membaca. Selebihnya hanya Tuhan lah yang tahu,” tutupnya. (*)

Reporter : Fathu Rizqil Mufid

Editor : Hariadi