Headline

Pandemi Pukul Penerimaan Pajak

Kontribusi Pajak dari Subsektor pertanian menurun akibat pandemi. (Foto : Ilustrasi/Net)
  • Kontributor Sektor Utama Melemah di Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pandemi Covid-19 mengintervensi negatif realisasi penerimaan pajak di Kalimantan Utara. Demikian disampaikan Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tarakan, Gerits Parlaungan Tampubolon.

Dibandingkan tahun 2019, penerimaan netto (bersih) pajak tahun 2020 turun 6,9 persen. Nilainya dari Rp1,27 triliun menjadi Rp1,20 triliun.

Dampak negatif pandemi terhadap penerimaan pajak terjadi dari beberapa sisi. Salah satu yang utama adalah kontraksi negatif pertumbuhan ekonomi. Sehingga terjadi penurunan kontribusi pajak dari sejumlah  lapangan usaha.

Otoritas pajak di Tarakan yang berwenang hingga Nunukan, mencatat, tiga dari enam kontributor utama pajak di wilayahnya mengalami penurunan. Yakni sektor perdagangan besar dan eceran, reparasi dan perawatan mobil dan motor, sektor pertanian, kehutanan dan perikanan serta sektor administrasi pemerintahan dan jaminan sosial wajib.

“Masing-masing turun 2,8 persen, 51,67 persen dan 0,68 persen. Penurunan paling dalam memang di sektor pertanian beserta subsektornya. Termasuk di dalamnya dari lapangan usaha perkebunan,” ungkapnya.

Tren penerimaan pajak dari kontributor lainnya, secara akumulatif menurun lebih dalam. Yakni hingga 77,16 persen, atau dari Rp206,20 miliar menjadi Rp116,40 miliar.

Sementara itu, Otoritas Pajak di Tanjung Redeb (Berau) yang berwenang di Kabupaten Bulungan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung (KTT), mencatat, dua dari enam kontributor utama pajak mengalami pertumbuhan negatif.

Penerimaan pajak dari sektor pertambangan dan penggalian menurun 16,57 persen. Atau dari Rp231,68 miliar menjadi Rp192,86 miliar. Kemudian dari sektor konstruksi turun tipis 0,22 persen. Atau dari Rp72,18 miliar menjadi Rp72,02 miliar.

“Penerimaan pajak di luar kontributor utama mengalami penurunan 11,49 persen. Tapi secara akumulatif, penerimaan pajak bruto di KPP Tanjung Redeb masih naik 0,91 persen,” jelas Gerits.

Di samping melemahnya kegiatan sektor ekonomi, sumbangsih pajak juga diintervensi kebijakan insentif atau keringanan pajak. Sebagaimana diketahui, kebijakan tersebut menjadi bagian program pemulihan ekonomi yang dijalankan pemerintah.

“Dikarenakan adanya insentif pajak, ada kenaikan SPMPK atau Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak hingga 135 persen. Dari Rp32 miliar di tahun 2019 menjadi Rp75,39 miliar,” ungkapnya.

Selain efek pandemi, otoritas pajak di Kaltara juga menemukan kendala lain dalam pengumpulan pajak. Pertama, wilayah kerja yang luas dan jaringan transportasi serta komunikasi yang terbatas. Kedua, akses terhadap informasi dan sinkronisasi data terkait pelaku usaha dan transaksinya. Ketiga, kesadaran kewajiban perpajakan masyarakat yang perlu ditingkatkan.

“Jadi tidak hanya pandemi saja. Ada beberapa faktor lain yang juga akan kami cari solusinya agar penerimaan pajak tahun ini lebih maksimal,” tegasnya.

Pengawasan Lebih Tajam di Sektor Unggulan

Pengawasan kepatuhan pembayaran pajak di sejumlah sektor unggulan, akan lebih ditingkatkan tahun ini. Khususnya pada sektor yang tidak sebanding antara setoran pajak dengan potensi kegiatan usahanya. Demikian disampaikan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Kota Tarakan, Gerits Parlaungan Tampubolon.

“Pengawasan di sektor unggulan akan kami tingkatkan. Itu sudah menjadi rencana utama kegiatan kami tahun ini,” kata Gerits.

Secara teknis, pihaknya akan melakukan sejumlah langkah di lapangan. Yakni memanfaatkan data pengelola lahan tambak, data kepemilikan sarang burung walet, data pemenang Layanan Pengadaan Secara Elektronik dan data perkebunan serta perdagangan kelapa sawit. “Kita melihat potensi penerimaan pajak di sana besar. Tapi realisasinya belum sebanding,” ujarnya.

Di samping pengawasan di sejumlah sektor unggulan, pihaknya juga akan meningkatkan kerja sama dengan pemerintah daerah. Baik di tingkat provinsi hingga kabupaten dan kota.

Melalui kerja sama tersebut, Otoritas pajak di Kaltara akan mengoptimalisasi data dengan instansi pengelola aset dan keuangan, pemungut pajak daerah dan retribusi, pemberi izin usaha, bidang tenaga kerja, bidang perikanan dan kelautan, bidang Pekerjaan Umum hingga bidang pertanian/perkebunan.

“Kita juga mengevaluasi pelaksanaan Konfirmasi Status Wajib Pajak atau KSWP dengan DPMPTSP. Jadi kepatuhan wajib pajak yang terdaftar di pusat dan daerah bisa meningkat. Kepatuhan pelaporan SPT Tahunan bagi ASN dan kelompok usaha binaan atau mitra pemerintah daerah juga kami sasar. Sekaligus dengan penjajakan kemungkinan pelaksanaan join visit atas wajib pajak di pusat dan deaerah,” paparnya.

Lanjut Gerits, pihaknya juga akan bekerjasama dengan pemerintahan di tingkat desa atau kelurahan. Khususnya pengawasan data UMKM untuk kewajiban setoran PPh final PP23. Kemudian juga untuk sosialisasi atau pendampingan SPT bagi Koperasi Unit Desa (KUD) maupun petani sawit.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah