Ruang Publik

Pandemi Covid 19 dan Potensi PenundaanPilkada 2020?

Chairullizza
  • Oleh: Chairullizza, SHI, MH

MENINGKATNYA penyebaran Corona Virus Disearse (Covid-19) yang semakin meluas di Indonesia, membuat hampir seluruh pemerintah daerah telah mengumumkan status daerah dari siaga sampai darurat bencana. Instansi-instansi, baik pemerintah maupun swasta mengeluarkan kebijakan Work From Home (WFH), Physical Distancing, mengurangi mobilitas orang dan mengurangi kerumunan yang dapat membawa risiko penyebaran Covid 19.

Berdasarkan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang intinya menyatakan, bahwa Covid-19 menyebabkan public health emergency of internasional atau kedaruratan kesehatan.

Melihat perkembangan ancaman Covid 19 semakin meluas, Presiden Jokowi telah mengeluarkan Keppres No. 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Tujuannya di antaranya adalah meningkatkan ketahanan nasional di bidang kesehatan; mempercepat penanganan Covid-19 melalui sinergi antar kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.

Pemerintah Indonesia telah menyatakan bahwa pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional (non-alam) dan berdasarkan surat keputusan Kepala Badan Nasional dan Penanggulangan Bencana (BNPB) Nomor 13 A tahun 2020 tentang Perpanjangan Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona di Indonesia telah diperpanjang status keadaan tertentu darurat bencana ini selama 91 hari terhitung sejak 29 Februari 2020 sampai dengan 29 Mei 2020.

Sampai saat ini, data menunjukkan warga yang dinyatakan terinfeksi kian hari terus bertambah, termasuk korban meninggal dunia. Para petugas medis kesehatan dengan segala pengorbanan maksimal terus berjuang melawan merawat pasien Covid 19, bahkan beberapa dokter di Indonesia yang ikut berjuang turut menjadi korban meninggal dunia.

Oleh sebab itu, sepatutnya kegiatan dan agenda yang dapat menambah parah keadaan ini lebih baik ditunda, termasuk agenda politik nasional Pemilihan Kepala Daerah (pilkada) 2020.

Pada Tahun 2020, Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melaksanakan Pilkada di 270 daerah pemilihan, meliputi 9 Provinsi, 224 Kabupaten dan 37 kota yang tersebar di 32 Provinsi. Dalam merespons perkembangan penyebaran Covid 19 di berbagai daerah di Indonesia, KPU telah mengkaji secara serius terhadap perkembangan wabah ini dan implikasi terhadap pilkada 2020.

Kebijakan yang telah ditetapkan berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 179/PL.02-Kpt/01/KPU/III/2020 tentang penundaan Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota tahun 2020 dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19.

Dalam keputusan ini, intinya KPU menunda 4 tahapan penting pilkada yaitu: 1. menunda pelaksanaan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan masa kerja PPS; 2. menunda pelaksanaan verifikasi syarat dukungan calon perseorangan; 3. menunda pembentukan petugas pemutakhiran daftar pemilih (PPDP), pelaksanaan pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih; dan 4. menunda pelaksanaan pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih.

Opsi Penundaan Pilkada

Dalam Undang Undang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dikenal dengan istilah Pemilihan Susulan atau Pemilihan Lanjutan. Sebagaimana dalam  Undang Undang  No. 1 Tahun 2015 yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016. Pasal 120 (1) Dalam hal sebagian atau seluruh wilayah Pemilihan terjadi kerusuhan, gangguan keamanan, bencana alam, atau gangguan  lainnya yang mengakibatkan sebagian tahapan penyelenggaraan Pemilihan tidak dapat dilaksanakan maka dilakukan Pemilihan lanjutan.  (2) Pelaksanaan Pemilihan lanjutan dimulai dari tahap penyelenggaraan Pemilihan yang terhenti.

Berdasarkan seperangkat norma tersebut, maka dalam konteks saat ini yang tepat adalah pemilihan lanjutan. Hal ini disebabkan beberapa tahapan pemilihan sudah dilaksanakan bahkan ada yang telah selesai.

Keputusan KPU yang telah menunda beberapa tahapan nantinya dapat dilakukan pemilihan lanjutan dan pelaksanaan tetap pada tanggal 23 September 2020 dengan memadatkan tahapan, menggeser tahapan, atau kombinasi keduanya.

Terkait pemilihan lanjutan ini, tentunya didasarkan pada ancaman Covid-19 telah berakhir dan keputusan ini bukan kewenangan KPU, tapi pemerintah melalui BNPB.

Apabila ancaman wabah Covid 19 ini akhirnya sampai pada titik yang tidak diketahui dan semakin sistemik, justru berpotensi akan mempengaruhi terhadap keseluruah tahapan pemilihan sampai pada 23 September 2020. Sebab di bulan Juni, Juli dan Agustus, tahapan penting seperti pencalonan, kampanye dan pemutakhiran data pemilih bisa berakibat langsung terhadap penyelenggaraan teknis pemilihan.

Terkait Pandemi Covid 19, perlu juga melihat implemantasi asas adil dalam pilkada untuk semua pihak baik peserta pilkada, pemilih maupun penyelenggara. Dalam menjalankan tahapan pilkada, banyak mobilitas orang yang terlibat mulai dari komisioner, pegawai sekretariat KPU/Bawaslu sampai penyelenggara adhoc di tingkat kecamatan, desa dan TPS.

Meskipun terdapat proteksi untuk melindungi diri, tentunya ingin aman tanpa khawatir terpapar Codiv 19 serta gangguan psikologis lainnya.

Opsi penundaan lainnya adalah penundaan keseluruhan tahapan dan hari pencoblosan. Dalam pasal 201 ayat 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 ditegaskan bahwa pemungutan suara digelar pada September 2020. Untuk merevisi pasal tersebut, konstitusi menyediakan design melalui dua mekanisme, yaitu revisi terbatas Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 atau penerbitan Peraturan pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terhadap Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016. Dalam Perppu bisa disebutkan bahwa dalam pemilihan dapat diselenggarakan kembali setelah status keadaan tertentu darurat bencana wabah penyakit akibat Codiv 19 telah dicabut.

Perppu ini perlu dikeluarkan karena “hal ihwal kegentingan yang memaksa” akibat pandemi Covid-19 di Indonesia sebagai bencana nasional (non-alam). Tentunya untuk dikeluarkan Perppu ini sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat 1 UUD 1945 merupakan penilaian subjektif Presiden.

Penundaan pilkada ini penting dilakukan untuk memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara, peserta dan pemilih. Dan yang lebih utama adalah keselamatan rakyat sebagai hukum tertinggi “Salus Populi Suprema Lex Esto”. (*)

*) Penulis adalah Komisioner KPU Bulungan