Nunukan

Paham Wilayah, RT Dilibatkan dalam Pembangunan

Danni- Nasir menyapa warga Nunukan. (Istimewa)

NUNUKAN, Koran Kaltara– Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Kabupaten Nunukan tercatat memiliki IPM terendah di Kalimantan Utara, yang hanya mencapai 66,32. Angka itu jauh di bawah Kota Tarakan yang mencapai 76,09, Kabupaten Malinau 72,06, Kabupaten Bulungan 71,66 dan Kabupaten Tana Tidung 67,79.

Hal itu diungkapkan Calon Bupati Nunukan H Danni Iskandar, awal pekan lalu. Menurutnya, perlu dilakukan terobosan agar pembangunan merata sehingga IPM Nunukan naik. Namun, tujuan utamanya adalah pembangunan berkeadilan.

“Mengapa kami melibatkan RT? Karena merekalah yang paling memahami cara mengatasi masalah- masalah di atas. Sehingga dari Program Satu RT Rp150 juta- Rp250 juta diharapkan dapat mengurangi penduduk miskin, mengurangi angka anak putus sekolah, mengurangi balita gizi buruk dan balita gizi kurang, menekan angka kematian bayi, menekan angka kematian ibu melahirkan serta mampu mengatasi masalah persampahan dan lingkungan hidup,” ujarnya.

BACA JUGA: Danni Iskandar: Rakyat Harus Nikmati Pembangunan Berkeadilan

Dia menjelaskan, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa mengatur, RT diberikan tugas oleh kepala desa untuk melaksanakan sejumlah kegiatan pembangunan.

Nanti, katanya, bisa saja kegiatannya terintegrasi dengan desa atau kelurahan. Ada bantuan keuangan khusus kepada RT yang disalurkan melalui pemerintah desa atau kelurahan.

“Bisa juga, kegiatan berada di organisasi perangkat daerah. Kemudian pengadaannya swakelola oleh masyarakat,” ujar Danni yang berpasangan dengan M Nasir ini.

Sehingga dia memastikan, program ini tidak berbenturan dengan aturan perundangan. Apalagi program ini sudah dilaksanakan di beberapa daerah sejak lama seperti di Berau, Kutai Timur, Kediri, Cianjur, Barito Timur, Mojokerto, Malinau, Surabaya, Depok dan Tarakan.

Terkait anggaran pelaksanaan program ini, Danni menjelaskan, meskipun realisasi transfer pusat belum terlalu besar, Program Satu RT Rp150 Juta- Rp250 juta tetap bisa dilaksanakan. Menurutnya, tidak perlu harus menambah anggaran baru untuk melaksanakan program ini.

“Tetapi bagaimana kita secara kreatif memanfaatkan dana yang sudah ada. Kalaupun ada tambahan dana, jumlahnya tidak besar,” ujarnya

Dijelaskannya, pemerintah daerah punya kewajiban mengalokasikan 25 persen dana transfer umum untuk fungsi infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Di Kabupaten Nunukan, besarnya mencapai sekitar Rp170 miliar setiap tahunnya.

Untuk melaksanakan Program Satu RT Rp150 juta- Rp250 juta, setidaknya dibutuhkan anggaran sekitar Rp105 miliar untuk 700-an RT di Kabupaten Nunukan.

“Kalau anggaran kita mepet karena belanja yang begitu besar, 100 persen kegiatan ini bisa diambilkan dari dana infrastruktur,” ujarnya.

Namun di tengah terbatasnya anggaran, pihaknya juga tetap berharap ada tambahan dana agar RT bisa melaksanakan fungsi- fungsi lain seperti pendidikan, kesehatan dan lingkungan hidup.

“Skenario kami, 70-80 persen program ini diarahkan untuk fungsi infrastruktur. Jadi 20- 30 persen dana sisanya bisa untuk pendidikan, kesehatan maupun lingkungan hidup,” ujarnya.

Dengan skenario anggaran seperti ini, sebut mantan Ketua DPRD Nunukan ini, dia memastikan Program Satu RT Rp150 juta- Rp250 juta tetap bisa terlaksana meskipun realisasi transfer pusat di bawah anggaran pendapatan. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah