Headline

PAD 2019 Diproyeksi Naik Rp68 Miliar

Kabid Pajak Daerah, Imam Pratikno, memaparkan rencana target PAD di tahun 2019. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara untuk tahun 2019, diproyeksikan naik Rp68,12 miliar, atau dari Rp493,20 miliar di tahun 2018 menjadi Rp561,32. Demikian dikonfirmasi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah, melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno, Rabu (12/12/2018). Secara teknis, strategi yang ditempuh…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Target penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kalimantan Utara untuk tahun 2019, diproyeksikan naik Rp68,12 miliar, atau dari Rp493,20 miliar di tahun 2018 menjadi Rp561,32. Demikian dikonfirmasi Kepala Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BPPRD) Kaltara, Busriansyah, melalui Kepala Bidang Pajak Daerah, Imam Pratikno, Rabu (12/12/2018).

Secara teknis, strategi yang ditempuh untuk mencapai target tersebut, lebih condong menyasar potensi pajak daerah pada perusahaan tambang dan perkebunan. Sehingga untuk implementasi, Imam menjelaskan, pihaknya akan menggandeng stake holder terkait yang langsung bersentuhan dengan perusahaan.

“Sebagai gambaran umum, selain intensifikasi strategi, kita juga menerapkan ekstensifikasi dengan meningkatkan kerjasama antara stake holder terkait. Misalkan ESDM (Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral) untuk penarikan Pajak Alat Berat dan Pajak Air Permukaan. Untuk tahun 2019, kita memang lebih condongnya ke perusahaan-perusahaan,” kata Imam.

“Perusahaan-Perusahaan yang menggunakan air permukaan, juga sudah diinstruksikan menggunakan meteran induk. Jadi tidak lagi meraba-raba berapa besar nilai yang wajib dibayar,” tambah Imam.

Soal intensifikasi program untuk mengejar target pajak daerah di tahun 2019 dari masyarakat, Imam memaparkan, lebih pada upaya pemerataan tingkat kesadaran wajib pajak. Ia tidak memungkiri, jarak antara lokasi pembayaran dengan beberapa pemukiman yang tergolong jauh, membutuhkan solusi yang bersifat implementatif.

“Kesadaran wajib pajak di masyarakat ini sangat penting. Selain dengan mengupayakan layanan yang mendekatkan diri kepada masyarakat, perlu juga disampaikan tentang pentingnya membayar pajak. Dimana, pajak nantinya akan kembali lagi untuk memenuhi kepentingan masyarakat,” lanjut Imam.

Ada beberapa sektor PAD yang sifatnya tinggal menunggu ketentuan dari pusat.  Seperti salah satunya pajak rokok. Nominal yang masuk ke daerah sudah ada formulasi tersendiri.

“Dana dari Pajak Rokok bisa bertambah kalau cukai rokok ada kenaikan. Tapi kita meskipun wilayahnya luas, masih kalah dari indikator jumlah penduduk. Karena semakin banyak jumlah penduduk, akan mempengaruhi nilai pajak rokok yang diterima,” ujar Imam. (*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment