Headline

Otoritas Tawau Tinjau Lokasi PLBN Sei Menggaris

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Nunukan, Hasan
  • Hasil Akhir Ditentukan Pemerintah Pusat Masing-Masing

NUNUKAN, Koran Kaltara – Untuk memaksimalkan rencana pembangunan Pos Lintas Batas Negara (PLBN), pihak keimigrasian dan pejabat Tawau serta Pemkab Nunukan melakukan peninjauan calon lokasi PLBN di Sei Menggaris, Kabupaten Nunukan, Selasa (14/1/2020). Setidaknya ada tiga calon lokasi yang masuk perencanaan pembangunan PLBN di Kecamatan Sei Menggaris yakni patok 408, patok 708 dan kilometer 504.

Kabag Humas dan Protokol, Pemkab Nunukan, Hasan mengatakan, kunjungan rombongan pejabat Tawau ini hanya sebatas untuk memeriksa lokasi yang masuk dalam perencanaan pembangunan PLBN yang direncanakan Pemerintah Indonesia. “Jadi, mereka melihat-melihat persiapan PLBN. Kan ada tiga titik di Sei Menggaris. Jadi kedua negara ini melihat (lokasi mana) yang potensial untuk dijadikan PLBN ini,” ujar Hasan kepada Koran Kaltara, Selasa (14/1/2020).

Rombongan yang tiba, langsung disambut Pemkab Nunukan. Penentuan titik PLBN, kata dia, merupakan kewenangan pemerintah pusat masing-masing negara. Sedangkan Pemkab Nunukan dan otoritas Negara Bagian Sabah, hanya memfasilitasi untuk observasi lapangan.

“Hanya saja, untuk keputusan adalah kewenangan pusat. Kewenangan untuk memutuskan itu bukan di tingkat pemda tapi pemerintah pusat. Baik Nunukan maupun Tawau tidak berhak menetapkan itu. Intinya, mereka melihat lokasi persiapan,” terangnya.

Meski begitu, Pemkab Nunukan melihat proyeksi lokasi yang potensial dijadikan PLBN, yakni di patok 408. Hal ini dikarenakan sudah ramai dihuni penduduk, baik yang berada di Indonesia maupun yang berhadapan langsung di Tawau. “Jadi di Malaysia sudah ada pemukiman di Serudung. Kemudian di kita juga ada pemukiman. Artinya gampang diawasi dan aktivitas penduduk di situ sudah ramai,” ungkapnya.

Untuk waktu pembangunan PLBN ini, kata dia, belum bisa dipastikan kapan akan dimulai. Sebab, dia menegaskan semuanya merupakan kewenangan pusat. “Tapi pemerintah daerah, tentunya menyiapkan lokasi pembangunannya. Jadi lokasi ini ditinjau, yang akan menjadi tuan rumah kedua negara,” tambahnya lagi.

Dengan adanya PLBN ini, dapat menekan aktivitas ilegal di wilayah perbatasan negara. “Kita berharap (PLBN) supaya cepat dibuka. Supaya mengurangi kejahatan-kejahatan seperti penyelundupan dan sebagainya. Karena selama ini kan sudah banyak jalan-jalan tikus di sana. Jadi banyak hal-hal ilegal yang bisa terjadi. Tentunya dengan adanya pos resmi dibuka hal-hal yang ilegal dapat dihindari,” pungkasnya. (*)

Reporter : Asrin

Editor : Nurul Lamunsari