Tarakan

Ombudsman Sebut Dua OPD Pemkot Tarakan Zona Merah Pelayanan Publik

Ibramsyah

TARAKAN, Koran Kaltara – Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Perwakilan Provinsi Kalimantan Utara kembali mereview tentang standar pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kota Tarakan berdasarkan hasil survei yang dilakukan pada tahun 2018.

Review dilakukan dalam rangka menjelang pelaksanaan survei standar pelayanan publik yang akan dilakukan di seluruh Indonesia pada tahun 2021.

“Kita review tentang standar pelayanan di Kota Tarakan, survei kita lakukan tahun 2018, karena 2019 dan 2020 tidak dilakukan survei. Tarakan sudah masuk zona hijau artinya sudah bagus,” ujar Kepala Ombudsman Kaltara, Ibramsyah, Selasa (26/1/2021).

Dia mengungkapkan, meski sudah zona hijau, namun masih ada dua organisasi perangkat daerah (OPD) yang perlu melakukan perbaikan pelayanan kepada publik. Di Lingkup Pemkot Tarakan masih ada dua OPD zona merah dan dua OPD zona kuning.

“Secara keseluruhan memang sudah zona hijau, tetapi ada dua OPD (zona) merah dan kuning. Untuk menuju zona hijau harus memenuhi 13 indikator, tidak hanya memiliki standar pelayanan, namun juga petugasnya,” terangnya.

Dua OPD yang masuk zona merah yaitu, Dinas Sosial dan Dinas Ketenagakerjaan, kemudian zona kuning yaitu Dinas Pendidikan dan Dinas Pekerjaan Umum. Ombudsman berharap empat OPD ini harus memenuhi indikator untuk menuju zona hijau.

“Contoh indikator yang harus dipenuhi, yaitu punya visi misi, mottonya apa, bagaimana kepuasan masyarakat disiapkan, bagaimana call center pengaduan,” urainya.

Ibramsyah menegaskan, indikator-indikator pelayanan publik tidak susah untuk dipenuhi dan dijalankan asalkan ada niat karena tidak membutuhkan biaya. Kecuali, jika harus menyiapkan sarana prasarana yang memang harus pengadaan. (*)

Reporter: Ariyanto
Editor: Didik

Mari cegah penyebaran Covid-19 dengan 5 M;

  • Memakai masker
  • Mencuci tangan
  • Menjaga jarak
  • Mengurangi mobilitas dan interaksi
  • Menghindari kerumunan