Politik

Oknum ASN Akhirnya Penuhi Panggilan Bawaslu

Komisioner  Bawaslu Nunukan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Abdul Rahman (kiri) bersama Komisioner Bawaslu lainnya Hariyadi saat merilis pelanggaran ASN yang tidak netral, belum lama ini. (Foto: Koran Kaltara/Asrin)
NUNUKAN, Koran Kaltara - Meski mangkir pada pemanggilan pertama,  oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ZK yang dilaporkan atas dugaan tidak netral akhirnya memenuhi panggilan kedua dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, sekitar pukul 14.00 WITA, Senin (10/12). Komisioner  Bawaslu Nunukan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Abdul Rahman mengatakan bahwa kajian klarifikasi belum bisa dipublikasikan, karena…

NUNUKAN, Koran Kaltara – Meski mangkir pada pemanggilan pertama,  oknum Aparatur Sipil Negara (ASN) ZK yang dilaporkan atas dugaan tidak netral akhirnya memenuhi panggilan kedua dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Nunukan, sekitar pukul 14.00 WITA, Senin (10/12).

Komisioner  Bawaslu Nunukan Divisi Penindakan Pelanggaran Pemilu, Abdul Rahman mengatakan bahwa kajian klarifikasi belum bisa dipublikasikan, karena pihaknya masih melakukan kajian terlebih dahulu.

“Tapi nanti hasilnya kita akan umumkan ke publik. Pelanggaran apa dan kesalahannya apa,” jelasnya kepada Koran Kaltara, Senin (10/12/2018).

Sebelumnya, kata dia, pihaknya telah melayangkan surat panggilan pertama, tetapi ZK berhalangan hadir karena sedang keluar daerah.

“Sekarang sudah datang untuk klarifikasi. Jadi tinggal menunggu selanjutnya seperti apa. Yang pelapor kita juga minta klarifikasinya,” bebernya.

Sebelumnya, Komisioner Bawaslu Nunukan, Haryadi mengatakan setelah mempelajari laporan dari seorang warga pada Selasa (27/11/2018) lalu, pihaknya langsung mempelajari kasusnya.

“Jadi kalau hari ini (Senin, 3/12) tidak hadir. Maka kita layangkan pemanggilan yang kedua. Karena berlaku surat pemanggilan ini hanya dua hari saja,” jelasnya.

Berdasarkan UU nomor 5 tahun 2014, UU nomor 10 tahun 2016, PP 53 tahun 2010, PP 42 tahun 2004, dan Surat MenPANRB, diakuinya,  terlapor diduga melakukan pelanggaran dengan postingan dukungan atau tidak dukungannya calon Presiden 2019, di media social, Facebook, sehingga melanggar kenetralan bagi seorang ASN.  (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 11 Desember 2018