Nunukan

Nunukan Tidak Buka Perekrutan PPPK

Kepala BKPSDM Kabupaten Nunukan, Sabri

NUNUKAN, Koran Kaltara –  Perekrutan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Kabupaten Nunukan dipastikan belum dibuka. Sebab, anggaran belanjanya masih belum tersedia.

Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Nunukan, Sabri mengatakan,  bahwa proses pengangkatan PPPK  hampir sama dengan rekrutan Calon Pegawai Negari Sipil (CPNS). Perekrutan harus melalui kordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) dan Kemenpan.

“Untuk sementara kita belum ada. Karena CPNS saja belum selesai,  apalagi dengan PPPK,” jelasnya kepada Koran Kaltara, Jumat (11/1/2019).

Menurut dia, perekrutan PPPK harus melihat kondisi keuangan daerah. Apabila kondisi uang daerah tidak mencukupi,  maka akan berimbas ke daerah. “PPPK itu semacam non PNS. Karena mulai tahun ini pengangkatan tenaga honorer sudah tidak ada. Hanya perpanjangan kontrak selama lima tahun saja,” kata dia.

Diketahui, bahwa perpanjangan kontrak honorer diatur pada pasal 99 ayat 1 dan 2 pada Peraturan Pemerintah (PP) nomor 49/2018 tentang PPPK.  Dan, dalam perjanjian kontrak harus sesuai kinerja.

“Kan dilihat lagi dengan kinerjanya. Kalau memang tidak layak, maka tidak diperpanjang. Apalagi  sampai terlibat narkoba,” tandas dia.

Menurut dia, jumlah tenaga honor di Nunukan lebih banyak dibanding jumlah Pegawai Negeri Sipil (PNS).  Jumlah tenaga honor sekitar 4 ribu. Sedangkan jumlah PNS sekitar 3 ribu. “Sekarang sudah tidak ada lagi penerimaan tenaga honorer,”  tegasnya.

Soal CPNS, dia menyampaikan, bahwa prosesnya sudah masuk tahap pemberkasan  bagi 224 peserta yang dinyatakan lulus. “Nanti kita akan umum dalam waktu dekat ini. Mereka yang lulus, tinggal menunggu SK keluar,”  kata dia.  (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin