Tarakan

Nelayan Tarakan Masih Kesulitan BBM Subsidi

Meskipun nelayan Tarakan sudah ada yang menggunakan gas elpiji 3 kilogram sebagai bahan bakar melaut, namun penggunaan solar masih tingi di kalangan nelayan sehingga tak jarang stok langka. (Foto: Sofyan/ Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun beberapa dilakukan mediasi dengan  DPRD Tarakan, namun masih banyak nelayan Tarakan mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar. Hal ini membuat nelayan enggan untuk melaut mencari ikan. Pendistribusian BBM bersubsidi melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang sejatinya untuk memenuhi kebutuhan nelayan, justru tidak tersalurkan dengan tepat…

TARAKAN, Koran Kaltara – Meskipun beberapa dilakukan mediasi dengan  DPRD Tarakan, namun masih banyak nelayan Tarakan mengeluhkan sulitnya mendapatkan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi, khususnya solar. Hal ini membuat nelayan enggan untuk melaut mencari ikan.

Pendistribusian BBM bersubsidi melalui Agen Premium Minyak Solar (APMS) yang sejatinya untuk memenuhi kebutuhan nelayan, justru tidak tersalurkan dengan tepat karena ketersediaan BBM di APMS cepat habis. Sehingga kuota untuk nelayan dicurigai tidak sesuai dengan yang diberikan oleh APMS yang bersangkutan.

Seperti yang diungkapkan Persatuan Nelayan Tradisional Indonesia (PNTI) Kalimantan Utara, Rustam saat menemui Anggota DPRD Tarakan Selasa (11/12) lalu.

Pertemuan kedua kalinya ini masih membahas topik yang sama, yaitu pendistribusian BBM bersubsidi yang tidak merata. Bahkan Rustan menduga, kurangnya pengawasan dari pihak terkait membuat pendistribusian solar bagi nelayan belum tertib.

“DPRD sudah menyarankan kepada instansi terakit untuk melakukan pengawasan, tetapi belum ada tindakan nyata di lapangan. Selain APMS, terdapat juga SPBB yang juga melayani nelayan untuk mendapatkan solar, namun kondisinya juga hampir sama yaitu stok selalu habis duluan sebelum nelayan membeli,” terangnya.

Sementara itu, nelayan yang berdomisili di Juata Laut, Jatra merasa bahwa APMS yang ada di Kecamatan Tarakan utara jarang melayani nelayan meskipun sudah memiliki surat rekomendasi dari pemerintah. Berbagai alasan dan aturan baru selalu diterapkan yang dibuat secara sepihak oleh pihak pengelola APMS.

Selama ini, untuk mendapatkan rekomendasi pembelian BBM di APMS, nelayan harus mengurus pas kecil ke Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas III Tarakan. Kemudian  dilanjutkan penerbitan rekomendasi dari Dinas Pertanian, Peternakan, dan Perikanan (DPPP) Tarakan.

“Dia menyarankan jika ingin membuat rekomendasi harus berkoordinasi dengan pemilik APMS, kalau kita koordinasi langsung dengan pemilik APMS apakah diterima atau tidak. Kalau kita ditolak, lantas kemana nelayan menggunakan rekomendasi yang diterbitkan DPPP untuk membeli BBM,” keluhnya.

Dalam rekomendasi, Pemkot sudah menentukan besaran kuota untuk nelayan berdasarkan kapasitas kapal dan mesin. Minimal setiap nelayan mendapatkan jatah 160 liter per bulan.

Tetapi tidak semua APMS di Tarakan Utara melayani nelayan. Oleh karena itu dirinya meminta kepada Pertamina untuk menambah jatah APMS pelayanan bisa maksimal.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Tarakan, Mudain tidak banyak berkomentar persoalan ini. Menurutnya pertemuan dengan nelayan ini adalah silaturahmi untuk menampung keluhan masyarakat, khususnya yang selama ini bekerja sebagai nelayan, “Hanya pertemuan biasa, silaturahmi,” ucapnya.

Hal yang sama juga dilakukan oleh salah satu pemilik APMS yang juga enggan menjawab pertanyaan awak media. Meskipun demikian, Kepala Dinas Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah, Tajuddin Tuwi mengaku bahwa pihaknya telah melakukan langkah-langkah untuk pengawasan pendistribusian BBM bersubsidi di APMS.

“Hari senin lalu, nelayan sudah ketemu dengan SR-nya Depo Pertamina Tarakan. Yang jelas kita akan tetap bekerjasama untuk melaksanakan pantauan,” katanya.

Diakui Tajuddin, ada juga APMS yang nakal sehingga jatah BBM bersubsidi untuk nelayan tidak tersalurkan secara tepat. Untuk mendapatkan informasi yang akurat, pihaknya akan turun ke lapangan bersama Pertamina, sehingga bila kedapatan ada APMS yang nakal akan langsung diberi tindakan secara tegas.

“Tapi kita berikan surat peringatan terlebih dulu supaya dapat mendistribusikan solar ke masyarakat nelayan. Dan pembelian BBM bersubsidi dari nelayan wajib disertai surat rekomendasi dari DPPP,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Nurul Lamunsari

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018