Tarakan

Nelayan Selumit Pantai Keluhkan Kekosongan Solar

Nelayan di Kelurahan Selumit Pantai mengeluhkan kekosongan BBM jenis solar, meski sudah membeli di APMS yang mendapatkan rekomendasi DKP. (Foto: Sahida/Koran Kaltara)
TARAKAN, Koran Kaltara – Sejumlah nelayan Kelurahan Selumit Pantai mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sejak dua bulan terakhir. Akibatnya, nelayan yang jumlahnya mencapai ratusan ini tidak dapat pergi ke laut mencari ikan. Salah satu nelayan yang berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai, Bahar menyebutkan, selama ini biasa mengambil solar di Agen Penyaluran Minyak dan Solar…

TARAKAN, Koran Kaltara – Sejumlah nelayan Kelurahan Selumit Pantai mengeluhkan kesulitan mendapatkan BBM jenis solar sejak dua bulan terakhir. Akibatnya, nelayan yang jumlahnya mencapai ratusan ini tidak dapat pergi ke laut mencari ikan.

Salah satu nelayan yang berdomisili di Kelurahan Selumit Pantai, Bahar menyebutkan, selama ini biasa mengambil solar di Agen Penyaluran Minyak dan Solar (APMS) Dahlia Zakaria di Jalan Jembatan Besi. APMS Dahlia Zakaria ini ditunjuk Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Tarakan untuk melayani kebutuhan solar para nelayan di Tarakan.

“Padahal, dalam sekali trip sekitar 7 sampai 10 hari perjalanan ke laut kami membutuhkan solar paling sedikit 600 liter.  Tapi, kami sekarang tidak bisa beli sekaligus 600 liter, katanya sudah habis, jadi kadang kami hanya dikasih 100 liter. Akhirnya, kami kumpulkan setiap hari, tapi tidak tentu bisa sampai 600 liter, jadi tidak bisa turun ke laut,” terangnya, Senin (24/12/2018).

Bahar mengungkapkan, jika para nelayan membeli di APMS lain tidak diterima. Selain itu, harga beli di luar APMS juga pasti lebih mahal. Karena terdesak kebutuhan hidup dari melaut, Bahar mengaku terpaksa membeli di luar APMS. Namun, karena ada perbedaan harga, solar yang bisa dikumpulkan hanya berkisar 40 liter per hari.

“Kami sebenarnya juga sudah menyampaikan masalah ini ke Dinas Perdagangan dan DKP. Bahkan, dari DPRD juga sempat menjadwalkan untuk hearing dengan memanggil pihak APMS. Tapi, info yang kami terima, hearing ditunda lagi tanpa alasan jelas dan belum tahu kapan diagendakan lagi,” ungkapnya.

Syaharuddin, yang juga berprofesi sebagai nelayan mengungkapkan, berdasarkan rekomendasi yang ada di kartu nelayan, jatah nelayan 1.000 liter sebulan. Karena APMS Dahlia Zakaria mengaku stok sudah habis, akhirnya jatah yang diambil baru setengah bulan ini.

“Kata pengelola APMS, sudah tidak mendapatkan pasokan dari Pertamina. Makanya, kami mau tahu apa yang sebenarnya terjadi, apakah ada kesalahan data dari rekomendasi jatah kami yang dikeluarkan DKP atau dari APMS,” katanya.

Terpisah, Sales Eksekutif Retail III Pertamina Kaltara, Andi Reza Ramadhan ketika dikonfirmasi malam tadi mengaku akan menindaklanjuti keluhan nelayan. Namun, ia mengungkapkan Pertamina menyuplai 100 KL per bulan ke setiap APMS yang ada di Tarakan.

“Kalau begini kami jadi bingung. Padahal kuota untuk APMS setiap bulan sangat besar, tapi kenapa nelayan masih merasa langka. Kalau ada pengetap, dari APMS akan kita beri sanksi dan nelayan bisa mengambil di APMS lain,” tegasnya.

Ia juga mengungkapkan, pihaknya juga mendapatkan temuan adanya pengisian yang berulang-ulang di APMS. Namun, ada juga keluhan dari APMS soal nelayan yang mengisi tidak sesuai dengan APMS yang mendapatkan rekomendasi.

“Kalau masalah kekurangan bisa disampaikan ke DKP, kemudian diajukan kebutuhan riil di lapangan berapa yang diperlukan. Kalau DKP minta penambahan, kami siap karena stok masih sangat banyak, dengan catatan harus sesuai kebutuhan di lapangan, bukan untuk pengetap,” ungkapnya.

Ia juga berharap, pemerintah daerah dapat membuat peraturan daerah guna mengurangi kelangkaan BBM jenis solar seperti yang dikeluhkan nelayan. Ia juga mengaku sudah melakukan kunjungan ke DKP dan Dinas Perdagangan untuk membahas masalah kebutuhan nelayan dan pengecer yang ada di jalan. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 26 Desember 2018