Ruang Publik

Narasi Gamangnya Pembangunan Birokrasi di Indonesia

Vernita Putri

Oleh: Vernita Putri Windy Februarini

“MAKA ada skala prioritas yang bisa dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi menuju good governance, yaitu dengan melakukan public service reform (reformasi pelayanan
publik).”

Paradigma birokrasi dari masa ke masa akan terus mengalami pergeseran menuju ke arah pilihan jaman manusia itu sendiri. Pergeseran tersebut telah terjadi dari jaman klasik menuju post modern.

Seiring dengan berlalunya jaman, pemikiran tersebut pun mendapat kritikan yang tajam dari ilmuwan dan akademisi di era setelah Old Public Administration (OPA).

Paradigma tersebut pun tidak lama berlangsung setelah muncul pemikiran New Public Service (NPS) dengan doktrin “collaborative” dimana semua unsur akan menjadi pemain, baik pemerintah maupun non government.

Dalam perkembangannya muncullah istilah E-government — Indigenous local government – Smart City, dan lain lain.

Proses tersebut membuktikan bahwa model birokrasi akan terus mengalami perubahan seiring perkembangan kebutuhan manusia sesuai jamannya, dan negara-negara barat telah mengalami pergeseran tersebut yang disesuaikan dengan dinamika masyarakatnya itu sendiri.

Sementara di negara kita, kebutuhan dan perubahan dinamika sosial masyarakat yang terus berkembang tak diikuti oleh perubahan model birokrasi itu sendiri.

Bayangkan di era milenial saat ini dengan kemajuan teknologi informasi yang begitu masif, pada saat yang sama model birokrasi yang digunakan pun masih model birokrasi tradisional adopsi Weber.

Hal tersebut sehingga terjadi ketidaksesuaian antara prinsip birokrasi dengan kondisi masyarakat yang dilayani, akibatnya muncul permasalahan- permasalahan birokrasi yang tak berkesudahan.

“Nir-Birokrasi”

Saya kira masuknya orang-orang baru dalam birokrasi dengan tingkat pendidikan yang lebih tinggi dan penguasaan teknologi yang lebih mapan akan mampu mengurangi patologi birokrasi di negeri ini, namun nyatanya aksi-aksi tersebut belum menuai hasil yang signifikan.

Data dari Indonesian Invenstment Coordinating Board 2018 menunjukkan peringkat kemudahan berbisnis di Indonesia menduduki peringkat ke 116 di dunia, sementara perihal masalah kemudahan berbisnis adalah masalah birokrasi itu sendiri.

Buruknya kinerja birokrasi selalu menjadi determinasi turunnya minat investasi secara global, padahal investasi merupakan salah satu syarat penting yang diperlukan negara untuk keluar dari krisis yang berkepanjangan (Dwiyanto, 2006).

Untuk menyelesaikan isu reformasi birokrasi yang tak kunjung usai tersebut, ada banyak aspek yang harus diintervensi oleh pemerintah, sehingga pemerintah harus melakukan perubahan yang radikal terhadap transformasi budaya birokrasi (Kotter, 1990).

“Acuhnya Meritokrasi”

Tentang transformasi birokrasi menuju birokrasi yang lebih baik, itu merupakan domain kepemimpinan, yang berarti pemimpin harus mampu mencetak pemimpin-pemimpin di level menengah dan level bawah yang mampu menjalankan visi misi pimpinan atau top manajemen dengan baik.

Karena itu pemimpin harus mampu memperhatikan 4 hal dalam transformasi budaya birokrasi yaitu managing change (pengelolaan perubahan), develop leaders (pengembangan kepemimpinan), managing people (manajemen SDM) dan governance culture (budaya kerja).

Keempat unsur tersebut merupakan domain softside of change atau lebih kepada permasalahan manusianya itu sendiri.

Sementara pemerintah saat ini terlalu banyak memberikan porsi perubahan kepada hardside of change (sistem dan tekhnis).

Reformasi telah direduksi hanya sebatas menaikkan gaji sebuah departemen ataupun institusi dan mengangkat tenaga honorer menjadi PNS, sementara urusan SDM tidak terlalu serius untuk ditangani (Effendi, 2009).

Pada sisi lain, sistem politik yang terjadi terkadang bertentangan dengan sistem UU ASN itu sendiri, pada akhirnya meritokrasi itu sulit untuk dilaksanakan, meskipun dimulut para penguasa perihal tersebut acap diucapkan.

Maka ada skala prioritas yang bisa dilakukan dalam melakukan reformasi birokrasi menuju good governance, yaitu dengan melakukan public service reform (reformasi pelayanan publik).

“Melecut Birokrasi Adopsi Al-Gore”

Mengacu kepada pemikiran Al-Gore, dia mengatakan bahwa good governance is smaller government, smarter government, and stronger regulation.

Ketiga prinsip ini cukup sukses dilakukan pada era Bill Clinton di Amerika Serikat, pada sisi lain ada nilai yang bisa diambil dari ketiga prinsip tersebut untuk dijadikan rujukan paradigma reformasi birokrasi di Indonesia.

Misalnya smaller government sejalan dengan prinsip reinventing government, dimana prinsip partisipasi sangat diutamakan.

Dalam pemikiran ini, tidak semuanya pekerjaan pemerintah bisa diselesaikan oleh pemerintah sendiri, oleh karena itu pemerintah butuh partner, dalam hal ini adalah civil society dan privat sektor.

Itulah salah satu ciri utama good governance, sehingga terjalinlah prinsip collaborative govermnement dan public privat partnership.

Secara teknis prinsip tersebut bisa dijabarkan dalam praktik penguatan perampingan struktur melalui pendekatan downsizing, dan penajaman serta penyederhanaan prosedur melalui pendekatan streamlining atau de regulasi line-management.

Prosedur yang terlalu panjang dalam sistem pelayanan publik merupakan bentuk birokrasi klasik yang sebenarnya sudah tak laku di era kemajuan teknologi saat ini.

Bahkan prosedur yang panjang merupakan bentuk ketidakpercayaan pemerintah terhadap rakyatnya sendiri, akibatnya publik menjadi bosan dan distrust terhadap pemerintah (Kurniawansyah, 2018).

Akibat lainnya adalah munculnya calo-calo birokrasi dalam memperpendek pelayanan birokrasi melalui “second way” yang tidak dibenarkan.

Dalam tataran eksternal, ada beberapa hal yang sejatinya bisa dilakukan dalam melecut birokrasi, yaitu dengan penguatan diskresi pada tataran street level birokrat, dan sistem instentif yang baik pada street level birokrat yang tidak memiliki mental blok.

Selain itu, secara eksternal bisa dilakukan dengan mengurangi sekat-sekat formalitas dalam birokrasi sehingga top manajer dalam organisasi/birokrasi mampu melihat kompleksitas pemasalahan dalam birokrasi (Wilson dalam Pereira, 2009), serta pimpinan lebih mampu menggali informasi bawahannya (Thoha, 2003).

Hilangnya formalitas dalam birokrasi akan membuat publik merasa “tanpa beban” ketika berhadapan dengan birokrasi.

Pada saat yang sama seorang pemimpin harus bisa menantang kebiasaan yang memperlambat proses pelayanan publik dengan alternatif yang lebih strategis, sehingga outputnya akan muncul “trust publik” itu sendiri kepada birokrasi pemerintah.

“Kita terlalu sibuk menghitung berapa jumlah orang yang mengikuti diklat, tapi kita tidak sibuk menghitung berapa manfaat dan pengaruh diklat tersebut. Kita terlalu sibuk menghitung angka, namun kita tidak sibuk menghitung seberapa besar manfaat angka itu.” (*)

*) Penulis adalah mahasiswa Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Malang

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment