Tarakan

MUI Galang Dana untuk Pulangkan WTS

Wakil Ketua MUI Tarakan, Syamsi Sarman
TARAKAN, Koran Kaltara – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan akan menggelar penggalangan dana, guna membiayai pemulangan para Wanita Tuna Susila (WTS) eks penghuni lokalisasi di Tarakan. Pada 31 Desember 2018 ini, ditegaskan, keberadaan lokalisasi yang ada di Bumi Paguntaka harus tutup. Bukan hanya itu, bahkan segala jenis praktek prostitusi wajib ditiadakan. “Kita akan gelar…

TARAKAN, Koran Kaltara – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Tarakan akan menggelar penggalangan dana, guna membiayai pemulangan para Wanita Tuna Susila (WTS) eks penghuni lokalisasi di Tarakan.

Pada 31 Desember 2018 ini, ditegaskan, keberadaan lokalisasi yang ada di Bumi Paguntaka harus tutup. Bukan hanya itu, bahkan segala jenis praktek prostitusi wajib ditiadakan.

“Kita akan gelar aksi turun kejalan, momentumnya pada 21 Desember, kenapa kita lakukan dihari itu yang pertama hari Jumat, yang kedua kalau ibarat nomor HP itu cantik karena kalau di Jakarta ada 212 sedangkan kami di Tarakan ada aksi 2112. Rencananya di dua titik, yang pertama di simpang 4 THM dan simpang 4 Ladang,” terang Wakil Ketua MUI Tarakan, Syamsi Sarman saat ditemui Koran Kaltara, Selasa (11/12).

Lebih lanjut dikatakan Syamsi, bahwa target penggalangan dana untuk para WTS ini mampu mengumpulkan minimal sebesar Rp 300 juta.Jika dalam sehari tidak mampu memenuhi target akan dilakukan hingga akhir Desember.

“Dana sebesar itu bukan hanya dari aksi turun kejalan tetapi juga berasal dari dana yang berasal dari masjid-masjid yang akan digalang pada 21 dan 28 Desember serta dari ormas-ormas, sumbangan donator yang tidak bisa kita sebutkan disini. Termasuk perorangan yang peduli dengan umat di Tarakan. Kita akan datangi ormas dan perorangan karena mereka siap membantu,” bebernya.

Berdasarkan data kasar yang dimiliki oleh MUI Tarakan, terdapat sekitar 52 WTS yang ada di dua lokaslisasi terbesar di Bumi Paguntaka, yaitu Sungai Bengawan, dan Karang Agas. Jika setiap WTS diberi uangsaku untuk pemulangan sekitar Rp 5 jutaan, maka dibutuhkan minimal Rp 300 juta.

“Jumlah kompensasi sebesar Rp 5 juta ini sudah sesuai dengan porsi yang ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Sosial, tetapi kami berusaha memberikan lebih dari itu. Jadi gini, kita secara manusiawi menangani ini, yang penting lokalisasi ini tutup dulu kan begitu tahapannya. Yang namanya usaha ketika ditutup tidak boleh lagi ada kegiatan lagi disitu. Jangan kayak selama ini ditutup tetapi masih ada kegiatan sehingga kesannya ada pembiaran,” ungkapnya.

MUI tidak mengharuskan para WTS untuk pulang ke kampung halaman, bila ingin tetap bertahan di Tarakan tetap diperbolehkan, asalkan tidak melakukan kegiatan prostitusi.Artinya boleh tetap tinggal, tapi melakukan usaha lain yang halal.

Bahkan nantinya justru akan diarahkan ke Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tarakan untuk mendapatkan modal Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dengan syarat tidak melakukan aktivitas prostitusi secara sembunyi-sembunyi.

“Dari pada melakukan kegiatan sembunyi-sembunyi itu malah menyulitkan mereka di kemudian hari, kalau mau bertahan di Tarakan itu hak mereka tetapi harus meninggalkan pekerjaanya sebagai WTS. Kita juga persilahkan mereka buka usaha, kita akan libatkan Baznas. Kita menganggap mereka sebagai manusia bukan musuh kita tetap anggap saudara, makanya kita berikan kesempatan untuk membuka usaha yang lebih halal dengan menggandeng Baznas,” imbuhnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa

Editor: Edy Nugroho

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 13 Desember 2018