Ruang Publik

Monev PNBP untuk Meningkatkan Penerimaan Negara

  • Oleh: Tri Wibowo

KEBUTUHAN pengelolaan PNBP yang optimal saat ini mutlak dibutuhkan dalam membantu negara membiayai seluruh kegiatan pemerintahan yang tidak cukup didanai dengan penerimaan perpajakan dan hibah. Melihat sisi target APBN, PNBP memberikan kontribusi cukup besar terhadap sisi pendapatan negara.

Berdasarkan data APBN tahun 2015-2019, porsi PNBP cenderung mengalami pertumbuhan positif, baik dari sisi nominal maupun persentase, masing-masing dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 10,1 persen untuk nominal dan sebesar 4,0 persen untuk persentase.

Pada tahun 2019, PNBP ditargetkan/ditetapkan untuk memberikan kontribusi sebesar 378,8 triliun atau 17,5 persen terhadap Penerimaan Dalam Negeri, lebih besar 102,9 triliun dibanding tahun 2018, sehingga tumbuh pesat dibanding tahun sebelumnya dengan nilai persentase kenaikan mencapai 37,4 persen secara nominal dan 20,2 persen secara persentase kontribusi.

Melihat sisi realisasi APBN, PNBP menyimpan potensi yang sangat besar sebagai salah satu sumber utama pendapat negara. Dalam empat tahun terakhir, nilai nominal dan persentase realisasi selalu mengalami peningkatan, masing-masing dengan nilai rata-rata pertumbuhan sebesar 17,6 persen untuk nominal dan 16,2 persen untuk persentase.

Dalam lingkup wilayah, penerimaan PNBP dari satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir menunjukkan peningkatan setiap tahun. Penerimaan PNBP dari tahun 2017-2019 (sumber: Aplikasi OMSPAN, diolah) dapat dilihat sebagai berikut; tahun 2017, penerimaan PNBP Rp163.208.825.766; tahun 2018 penerimaan PNBP Rp180.291.283.332, selisih dengan tahun sebelumnya Rp17.082.475.566, persentase 10,47 persen; tahun 2019 penerimaan PNBP Rp220.094.778.308, selisih dengan tahun sebelumnya Rp39.803.494.976, persentase 22,08 persen.

Berdasarkan data penerimaan PNBP satuan kerja di Kalimantan Utara tahun 2017-2019, dapat dilihat bahwa penerimaan PNBP di Kalimantan Utara dari tahun 2017-2019 selalu meningkat. Peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2019 dimana terjadi kenaikan penerimaan PNBP sebesar  39,8 miliar atau 22,08 persen dari penerimaan PNBP tahun 2018.

Dalam rangka optimalisasi penerimaan PNBP, perlu dilaksanakan monitoring dan evaluasi (monev) atas pengelolaan PNBP. Dinarjito, A. (2017) menyatakan, bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan selalu menunjukkan permasalahan pengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Temuan berulang selalu didapatkan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dari tahun 2013, 2014 dan 2015.

Beberapa penyebab permasalahan PNBP yaitu terlambat/belum disetor ke kas negara, PNBP kurang/tidak dipungut, memungut tanpa dasar hukum dan digunakan langsung, memungut dengan dasar hukum dan digunakan langsung, dan permasalahan lainnya. Menurut Angraini, M., Amir, A. M., & Yusnita, N. (2018), pengelolaan PNBP belum optimal pada tahap perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pengawasan, pelaporan dan juga akuntabilitasnya.

Tugas monev pengelolaan PNBP di daerah dilaksanakan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Sesuai Perdirjen Perbendaharaan Nomor 26 Tahun 2013 dan Perdirjen Anggaran Nomor 2 Tahun 2013, peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan PNBP yaitu melakukan pembinaan pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum (BLU), melakukan bimbingan teknis dan monev implementasi Simponi kepada satuan kerja dan wajib bayar di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan, memberikan sumbangan bahan masukan terkait potensi PNBP yang terdapat pada satuan kerja di wilayah kerja Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan revisi alokasi anggaran yang bersumber dari PNBP untuk satuan kerja yang menerapkan pola keuangan tersebar.

Peran Kanwil Ditjen Perbendaharaan dalam pengelolaan PNBP dijabarkan lagi melalui nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-641/PB.2/2019 tanggal 17 Juni 2019 hal Penyampaian Petunjuk Teknis (Juknis) Pelaksanaan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Bidang Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Berdasarkan nota dinas Direktur Pelaksanaan Anggaran nomor ND-641/PB.2/2019, pelaksanaan monev PNBP oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan dilaksanakan per semester.

Pelaksanaan monev PNBP dilaksanakan dengan cara: (1) Memastikan pemungutan dan penyetoran PNBP ke kas negara melalui aplikasi Simponi dilakukan dengan tepat waktu dan tepat jumlah sesuai ketentuan; (2) Memastikan pelaporan dan penatausahaan penerimaan maupun belanja dari dana PNBP telah dilakukan dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan; (3) Memperoleh data dan informasi terkait potensi PNBP yang ada di daerah secara andal dan akurat; (4) Mengidentifikasi kendala dan permasalahan yang dihadapi satuan kerja dalam proses pelaksanaan anggaran terkait PNBP guna mendapatkan masukan dan umpan balik untuk perbaikan ketentuan, proses bisnis dan pelaksanaan anggaran di bidang PNBP.

Laporan atas kegiatan monev PNBP disampaikan oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan kepada Ditjen Anggaran melalui Kantor Pusat Ditjen Perbendaharaan setiap semester.

Dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, disebutkan bahwa objek PNBP yaitu seluruh aktivitas, hal, dan/atau benda yang menjadi sumber penerimaan negara di luar perpajakan dan hibah.

Objek PNBP  meliputi: (1) Pemanfaatan Sumber Daya Alam, misalnya minyak bumi, gas bumi, mineral, batubara, panas bumi; (2) Pelayanan, misalnya layanan pembuatan SIM, paspor, sertifikat tanah; (3) Pengelolaan Kekayaan Negara Dipisahkan, misalnya deviden atas laba BUMN; (4) Pengelolaan Barang Milik Negara, misalnya gedung, tanah, rumah dinas milik pemerintah; (5) Pengelolaan Dana, misalnya Dana Bergulir Pemerintah; dan (6) Hak Negara Lainnya, misalnya konsesi, denda administrasi, putusan pengadilan.

Objek PNBP pada satuan kerja lingkup Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara didominasi dari sektor pelayanan, yaitu segala bentuk penyediaan barang, jasa atau pelayanan administratif yang menjadi tanggung jawab Pemerintah, baik dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, misalnya layanan pembuatan SIM, paspor, sertifikat tanah, dan jasa transportasi.

Besarnya penerimaan PNBP dipengaruhi oleh berbagai faktor. Al’amin, S. G. (2015), menyatakan bahwa penerimaan PNBP dipengaruhi oleh faktor harga, fasilitas dan pelayanan. Harga yang murah, fasilitas yang lengkap dan pelayanan yang memuaskan akan membuat masyarakat senang untuk berkunjung/menggunakan layanan.

Besarnya penerimaan PNBP juga dipengaruhi potensi PNBP yang ada pada satuan kerja tersebut. Menurut Sasanti, E. E. (2020), satuan kerja dapat mengoptimalkan potensinya untuk menghasilkan pendapatan PNBP.

Potensi PNBP adalah semua sumber daya berupa kemampuan dan peluang untuk mendapatkan PNBP yang dimiliki oleh satuan kerja namun belum dilakukan atau belum dioptimalkan sehingga belum menjadi penerimaan yang dapat meningkatkan pendapatan negara.

Monitoring dan evaluasi atas potensi PNBP, dilaksanakan untuk memperoleh data dan informasi terkait potensi PNBP yang ada di daerah secara andal dan akurat, sebagai bahan masukan pemetaan potensi PNBP bagi Direktorat Jenderal Anggaran cq. Direktorat PNBP.

Dalam melakukan pemetaan potensi PNBP, analisis dilakukan dengan memetakan ada tidaknya potensi PNBP, ada tidaknya dasar pengenaan potensi PNBP satuan kerja, dan wajib bayar yang berpotensi bisa dikenakan PNBP.

Pelaksanaan monev PNBP dan pelaporan pelaksanaan monev PNBP berpotensi terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya, meskipun semuanya mengacu pada dasar hukum yang sama. Menurut Yasmin dan Sumantri (2019), masih ada perbedaan dalam pelaksanaan monitoring setoran satuan kerja pengguna PNBP di wilayah Kanwil Ditjen Perbendaharaan.

Selain itu, masih diperlukan adanya pemenuhan kebutuhan dan perluasan kewenangan kegiatan monitoring oleh Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Hal utama yang mampu menunjang keseragaman pelaksanaan monev PNBP adalah sosialisasi dasar hukum dan tata cara pelaksanaan secara konsisten.

Berdasarkan hasil monev PNBP terhadap satuan kerja di Kalimantan Utara yang dilaksanakan Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara pada semester I tahun 2020, pelaksanaan pembayaran/penyetoran PNBP dan penatausahaan/pelaporan PNBP pada umumnya sudah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan. Sedangkan dalam pelaksanaan pemetaan potensi PNBP yang ada di daerah, potensi PNBP yang ada pada setiap satuan kerja perlu terus digali agar pendapatan PNBP dapat terus meningkat. (*)

*) Penulis adalah Kasi PPA I C Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah