Headline

Menunggu Realisasi Bantuan Pemerintah untuk Pekerja

Tampak pekerja di sektor konstruksi yang ada di Kabupaten Bulungan. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Subsidi Gaji Hanya kepada Peserta BPJS TK

TANJUNG SELOR,Koran Kaltara – Pemerintah Pusat kembali menjalankan program untuk memulihkan perekonomian akibat pandemi covid-19. Diawali dengan perpanjangan BLT Dana Desa, restrukturisasi kredit serta penguatan modal untuk UMKM dan beberapa program lainnya, saat ini giliran kaum pekerja yang mendapatkannya.

Melalui program bernama subsidi gaji bagi tenaga kerja yang disampaikan awal bulan ini, pemerintah akan memberikan dana bantuan untuk pekerja yang upahnya di bawah Rp5 juta per bulan. Pemerintah berharap program ini dapat menjaga daya beli masyarakat, khususnya pekerja. Sehingga bisa mendorong perekonomian bisa pulih lebih cepat.

Dari informasi yang dihimpun Koran Kaltara dalam laman resmi Kementerian Ketenagakerjaan, Kamis (6/8), Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menyampaikan, pihaknya  siap menjalankan program tersebut. Ditargetkan program ini mulai berjalan bulan depan.

“Bantuan ini merupakan program stimulus yang digodok bersama Tim Satgas Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Kemenaker, Kemenkeu, dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita targetkan program ini dapat berjalan bulan September,” kata Menaker Ida Fauziyah di Jakarta.

Lanjut dia, besaran subsidi gaji mencapai Rp600 ribu per bulan selama empat bulan. Nantinya, pencairan dilakukan setiap dua bulan. Pekerja akan mendapat Rp1,2 juta dalam satu kali pencairan. Skema ini bertujuan untuk menjaga pertumbuhan ekonomi di triwulan III dan IV.

“Pemerintah akan membayarkannya dua kali. Karena kita ingin memastikan daya beli dan konsumsi tetap terjaga untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal ketiga dan keempat,” ujarnya.

Secara teknis, penerima bantuan berasal dari pekerja swasta yang terdaftar sebagai peserta aktif di Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja (BPJS TK). Saat ini, masih dilakukan validasi untuk memastikan penyaluran tepat sasaran dan menghindari adanya duplikasi.

“Penerima subsidi harus pekerja aktif yang terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan dengan iuran di bawah Rp150.000 per bulan. Nilai ini setara dengan gaji di bawah Rp5 juta per bulan,” imbuhnya.

Dihubungi Koran Kaltara, Kepala Bidang Kepesertaan pada Kantor BPJS Cabang Tarakan, Nanda Sidhiq Saputro menyampaikan, pihaknya sudah menerima informasi awal perihal program subsidi gaji tersebut. Dalam hal ini, BPJS TK memiliki peran dalam penyediaan basis data calon penerima bantuan. Adapun, teknis penyalurannya nanti ada di pihak perbankan.

“Sebagai gambaran umum untuk subsidi gaji untuk pekerja sebesar Rp600 ribu ini, pemerintah memang melibatkan BPJS Tenaga Kerja untuk data pekerja yang berhak menerimanya. Namun untuk penyalurannya bukan di kami, tapi melalui pihak perbankan,” kata Nanda melalui sambungan telepon, Jumat (7/8/2020).

Saat ini, BPJS TK Cabang Tarakan sudah melakukan sejumlah tahapan untuk mendukung penyaluran bantuan. Seperti meminta perusahaan melengkapi data pekerjanya dengan nomor rekening mereka. Kemudian menyusun daftar pekerja yang berhak menerima bantuan sesuai kriteria berlaku.

“Mekanismenya sekarang, kami meminta perusahaan untuk bisa melengkapi data pekerjanya dengan mengisikan nomor rekening. Karena penyalurannya nanti dari APBN langsung ke masing-masing rekening pekerja,” ujar Nanda.

“Informasi awalnya untuk saat ini seperti itu. Nanti kalau sudah keluar bentuk regulasinya, akan saya sampaikan lebih lanjut,” sambung dia.

Adapun, jumlah peserta BPJS TK di Kalimantan Utara hampir mendekati angka 72 ribu. Sekitar 65 ribu orang berasal dari kategori peserta penerima upah. Kemudian 6.800 orang dari kategori peserta bukan penerima upah. Seperti misal penjual kaki lima dan pedagang skala kecil.

“Sampai pertengahan tahun 2020 ini, ada 65 ribuan peserta se-Kaltara dari kategori penerima upah.  Kalau yang bukan penerima upah atau tidak bekerja dengan orang lain, ada 6.800 orang. Seperti penjual gorengan, penjual pentol, toko kelontong dan lainnya,” jelasnya.

Nanda tidak menampik saat dikonfirmasi adanya penurunan jumlah peserta dibandingkan tahun lalu. Dari dokumentasi Koran Kaltara pada Mei 2019, disampaikan bahwa jumlah peserta BPJS TK di Kaltara mencapai 82 ribuan orang.

Dia menjelaskan, penurunan jumlah peserta, utamanya dipengaruhi pandemi covid-19 yang berujung pada dirumahkannya tenaga kerja. Kondisi ini tidak hanya terjadi di Kaltara saja. Melainkan hampir pada seluruh daerah di Indonesia.

“Terlepas dari pengaruh lainnya, faktor utama penurunan memang karena dampak covid-19. Ini sudah menjadi isu nasional yang merata hampir di semua daerah. Banyak usaha yang tidak operasional sampai tutup. Sehingga pekerja-pekerja ini diberhentikan atau dirumahkan,” ujarnya.

Namun, berbagai upaya telah dilakukan BPJS TK untuk menjangkau seluruh tenaga kerja di kabupaten dan kota. Mulai dari sosialisasi massif secara langsung ke perusahaan dan para pelaku usaha, bersinergi dengan pemerintah daerah dan juga organisasi serikat pekerja.

“Dari kami itu prinsipnya seluruh pekerja di Kaltara bisa terlindungi oleh layanan BPJS Tenaga Kerja. Sehingga setiap tahunnya berbagai upaya secara rutin kami lakukan,” kata Nanda.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah