Ruang Publik

Menuju Pilkada Damai dan Bermatabat

Sugeng Susilo

TANGGAL 9 Desember 2020 mendatang merupakan momen penting dan bersejarah bagi masyarakat Kalimantan Utara, khususnya dan umumnya bagi daerah-daerah lain yang menyelenggarakan pemilihan kepala daerah, baik itu pemilihan gubernur, bupati atau wali kota.

Menurut informasi dari Komisioner Komisi Pemilihan Umum, Evi Novida Ginting Manik,  bahwa ada 270 daerah yang akan menyelenggarakan pilkada di tahun 2020 dengan rincian 9 Provinsi, 37 kota dan 224 kabupaten.

Akan tetapi yang perlu kita kedepankan dan tonjolkan dari proses dan progres dari pilkada tersebut adalah bagaimana menciptakan kondisi yang sejuk, damai dan bermartabat oleh berbagai unsur lapisan masyarakat, baik itu tim sukses maupun simpatisan dalam memilih, mengusung dan mengampanyekan calon pemimpinnya.

Ada sebuah adagium yang berbunyi historia vitae magistra yang artinya sejarah adalah guru kehidupan. Mari sedikit kita menengok kembali hiruk pikuk pilpres tahun lalu yang membuat  bangsa ini hampir terpecah akibat beda politik dalam mengusung siapa yang paling pantas mendapatkan tampuk kekuasaan RI 1.

Berbagai berita bernada provokatif, hoax, umpatan, cacian dan saling merendahkan antara satu dengan yang lainnya tidak sedikit kita jumpai menghiasi media-media sosial.

Pilkada merupakan bagian dari pesta demokrasi yang patut kita apresiasi dan tanggapi dengan suka cita dalam menyambutnya, bukan malah saling menyerang dengan menjelek-jelekkan dan menjatuhkan lawan politik agar supaya rival terjungkal dalam “lubang” kekalahan yang menyakitkan.

Penulis ingin  menanamkan mindset (pola pikir) kepada para pembaca, bahwa pesta demokrasi adalah sesuatu hal yang biasa, menyenangkan dan menggembirakan, sebagaimana makna pesta itu sendiri.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata pesta berarti ‘perjamuan makan minum (bersuka ria dsb)’;’perayaan’. Sehingga suasana riang, ceria, penuh canda tawa meliputi nuansa batin bagi yang merayakan. Jadi pesta demokrasi perlu kita tanggapi dengan kepala dingin dan menyenangkan tanpa ada gesekan antar pendukung.

Akan tetapi menyambut pesta demokrasi dengan semangat tinggi dalam menggapai asa untuk mendapatkan perubahan yang sangat signifikan dalam lima tahun ke depan merupakan sesuatu hal yang wajar pula. Sebaliknya antusias dan semangat tinggi dengan mengejek atau merendahkan lawan politik yang kita dukung itu tidak mencerminkan sistem budaya demokrasi.

Sesuatu hal yang lumrah dan wajar pula ketika salah satu calon yang kita yakini mempunyai kapasitas dan kapabilitas dalam memimpin daerah (provinsi, kab/kota) dengan menyampaikan visi dan misinya kepada masyarakat atau menyampaikan kesuksesannya dalam pencapaiannya dalam memimpin (incumbent).

Akan tetapi  sesuatu hal yang dilarang oleh konstitusi yaitu dengan menyebarkan berita-berita bohong (hoax) yang memojokkan, bahkan menfitnah salah satu calon. Sangat ironi dan miris jikalau masih ada masyarakat ketika beda pilihan pada pemilu mengakibatkan terjadinya pertengkaran dan perkelahian antara kelompok, teman bahkan antara keluarga sendiri. Ini akibat pemahaman pesta demokrasi yang belum matang dan belum memahami betul dari esensi dari pemilu itu sendiri.

Perbedaan merupakan sebuah keniscayaan yang harus diterima oleh akal sehat kita. Tuhan menciptakan berbagai macam ras dan bangsa agar kita saling mengenal. Apalagi masalah perbedaan politik merupakan sesuatu hal yang wajar dan lumrah dalam negara demokrasi yang menjunjung  tinggi perbedaan.

Oleh karena itu, mari sama-sama menjaga kesejukan, persatuan dan kesatuan sebagai prioritas. Namun, menjadi sangat ironis jika hanya karena pemilu atau pilkada, lantaran tak dapat mengolah perbedaan, keutuhan dan kesatuan anak bangsa tercabik dan terenggut, yang pada gilirannya rawan ditunggangi oleh orang-orang yang berkepentingan untuk menjadikan ladang konflik.

Sosok pemersatu di antara kita adalah para tokoh-tokoh masyarakat, stakeholder, LSM dan pemerintah itu sendiri yang bisa meredam, memberikan pencerahan dan pemahaman tentang bagaimana menyikapi masalah pemilu atau pilkada dengan santun dan bermartabat tanpa ada gesekan antara lapisan masyarakat.

Berbeda pendapat dan pilihan dalam politik dijamin oleh undang-undang. Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 ayat 1 berbunyi; “Kemerdekaan menyampaikan pendapat adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran dengan lisan, tulisan, dan sebagainya secara bebas dan bertanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Selain itu, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28, 28E dan 28F juga mengatur tentang kebebasan berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat, menyatakan pikiran dan kebebasan meyakini kepercayaan.

Menyebarkan berita bohong merupakan bentuk kriminal yang secara sadar atau tidak masih banyak masyarakat menggunakan media sosial kurang bijak dan bertanggungjawab dan berakhir dibalik jeruji besi. Hal itu dikarenakan kurang paham atas apa akibat yang telah dilakukan.

Tuhan menganugerahi akal pada manusia supaya berpikir dan selektif dalam memilih dan memilah sebuah berita yang diterima. Oleh karena itu dalam hal ini penegakan hukum harus dilaksanakan secara tegas terhadap para penyebar hoax agar masyarakat Indonesia secara luas menjadi sadar dan tidak sembrono lagi dalam bermedsos.

Berita hoax yang dapat menimbulkan kebencian terhadap suatu golongan, ketentuannya diatur dalam Pasal 28 ayat 2 UU ITE: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA),” dan masih banyak pasal-pasal yang mengatur tentang hoax.

Mari bersama-sama menjadikan pemilihan kepala daerah Desember yang akan datang sebagai momentum menuju demokrasi yang santun dan bermartabat demi terwujudnya baldatun toyyibatun warrobbun goffur. (*)

*) Artikel di atas ditulis oleh Sugeng Susilo, Staf Biro Hukum Setda Provinsi Kaltara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah