Ruang Publik

Mengulik Barang Ekstrakomptabel pada BMN Kita

Zulkifli Putra Hamanku, SE
  • Oleh: Zulkifli Putra Hamanku, SE

“Tak kenal maka tak sayang”

Idiom di atas sudah identik dengan kita jika menemukan sesuatu yang baru, yang kita tidak ketahui maksudnya. Dan, dengan mengenal lebih dekat sesuatu yang baru itu tentunya kita akan jauh lebih mengerti maksud dari sesuatu yang baru itu.

Lantas, bagaimana proses pengulikan kita terhadap sarana prasarana yang kita miliki?

Indonesia adalah negara yang memiliki rentang wilayah yang sangat luas. Wilayah yang ada memiliki tata pemerintahan masing-masing. Tata pemerintahan yang ada tentunya harus didukung dengan sarana prasarana yang memadai, salah satunya adalah barang yang digunakan untuk operasionalisasi perkantoran.

Barang tersebut disediakan oleh negara untuk kepentingan pemerintahan. Barang itu lazim disebut barang milik negara.

Barang Milik Negara (BMN) merupakan unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, khususnya dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Setiap kantor pemerintahan pasti memiliki barang yang dibeli dari uang negara dan digunakan untuk keperluan kantor tersebut dalam pekerjaan sehari-hari.

Kantor pemerintahan harus melakukan pengelolaan BMN agar dapat berguna bagi pemerintah dan masyarakat itu sendiri. Pengelolaan BMN adalah suatu proses dalam mengelola kekayaan yang telah ada sebelumnya atau yang diperoleh dari beban APBN atau perolehan lainnya yang sah yang dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pemerintah maupun masyarakat.

Sesuai Peraturan Menteri Keuangan No. 181/PMK.06/2016 tentang Penatausahaan BMN, bahwa BMN diakui sebagai aset tetap apabila memenuhi kriteria berupa; berwujud, mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas, dan diperoleh atau dibangun dengan maksud digunakan.

Adapun kapitalisasi BMN meliputi perolehan BMN berupa aset tetap hingga siap pakai dan/atau peningkatan kapasitas/efisiensi dan/atau penambahan masa manfaat.

Sedangkan nilai satuan minimum kapitalisasi BMN, diatur sebagai berikut; (a) sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 satu juta rupiah, untuk peralatan dan mesin, atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin; (b) sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 dua puluh lima juta rupiah, untuk gedung dan bangunan, atau aset tetap renovasi gedung dan bangunan.

Berdasarkan nilai kapitalisasi atau nilai perolehannya, BMN khusus peralatan dan mesin dapat terbagi menjadi dua kategori meliputi; barang intrakomptabel dan barang ekstrakomptabel.

BMN berupa aset tetap yang memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam buku barang intrakomptabel dan disajikan dalam neraca laporan keuangan, sedangkan yang tidak memenuhi nilai satuan minimum aset tetap dicatat dalam buku barang ekstrakomptabel sebagai beban operasional dan tidak disajikan pada lembar muka neraca dalam laporan keuangan.

Apa sih Barang Ekstrakomptabel itu?

Mungkin pertanyaan di atas akan timbul di benak kita karena istilah ekstrakomptabel masih terasa asing di telinga kita. Mungkin istilah tersebut hanya akrab bagi para pengelola BMN di satuan kerja. Itu pun terkadang masih sering terjadi kesalahpahaman penafsiran dalam pengelolaannya.

Barang ekstrakomptabel merupakan BMN berupa aset tetap yang memenuhi unsur kapitalisasi tetapi nilai perolehannya berada di bawah nilai kapitalisasi yaitu Rp1 juta. BMN ini terkadang luput dari perhatian kita dan masih melakukan kesalahan pencatatan di neraca, padahal BMN berupa barang ekstrakomptabel seharusnya dicatat sebagai beban operasional bukan menjadi neraca.

Bahkan untuk proses penganggarannya pun tidak memakai akun Belanja Modal (53) tetapi memakai akun Belanja Barang (52). Sering terjadi permasalahan di saat penganggaran dimana pengadaan barang BMN yang nilainya di bawah Rp1 juta masih menggunakan akun Belanja Modal (53).

Dalam pelaksanaannya, pengadaan BMN berupa barang ekstrakomptabel akan kita temui dalam keseharian kita. Hal ini tidak bisa kita hindari karena merupakan kebutuhan operasional kantor. Para pengelola BMN suka tidak suka akan bersinggungan dengan barang ekstrakomptabel, utamanya dalam proses pengelolaan dan penatausahaannya.

Dalam pengelolaannya perlu kita perhatikan dua aspek yang sering menjadi permasalahan kita terkait barang ekstrakomptabel ini, yaitu :

Aspek SDM Pengelola

Satuan Kerja (Satker) masih kurang patuh dalam penatausahaan barang ekstrakomptabel yang diperoleh dengan akun belanja barang 52. Hal ini dikarenakan mindset umum di kalangan pelaksana penatausahaan BMN, bahwa penatausahaan BMN hanya berlaku untuk BMN yang pengadaannya menggunakan akun belanja modal 53.

Selain itu juga ada faktor keengganan untuk melakukan penatausahaan, mengingat semakin banyak BMN yang ditatausahakan, maka semakin berat beban dan tanggung jawab pengelolaan BMN, termasuk tanggung jawab pengamanan BMN.

Pada kondisi seperti ini tentunya tidak akan tercipta tertib administrasi dan tertib fisik. Laporan BMN tidak mencerminkan keadaan sebenarnya.

Ketidakpatuhan dalam menatausahakan BMN ekstrakomptabel, mengakibatkan tidak terpenuhinya asas pengelolaan BMN, sehingga akuntabilitas laporan kurang bisa dipertanggungjawabkan.

Pengelolaan BMN yang tidak tertib administrasi dan tertib fisik, juga berakibat pada rendahnya pengamanan terhadap BMN.

BMN akan dengan mudah disalahgunakan, dipindahtangankan, dan sebagainya, karena tidak tercatat dalam laporan, sehingga luput dari proses inventarisasi fisik.

Aspek ini dapat diatasi dengan langkah-langkah sebagai berikut; (1) meningkatkan kesadaran seluruh pelaksana penatausahaan BMN; dan (2) mengoptimalkan peran tim pengendalian intern (kepatuhan internal) satker, untuk memastikan barang ekstrakomptabel ditatausahakan sesuai peraturan yang berlaku

Aspek Penganggaran

Dalam penyusunan pagu DIPA tidak diperkenankan adanya alokasi pagu akun belanja modal peralatan dan mesin, dan belanja modal gedung dan bangunan di bawah nilai kapitalisasi. Sehingga untuk pengadaan peralatan dan mesin lazimnya akan dialihkan ke akun Belanja Operasional, sedangkan untuk belanja gedung dan bangunan dialihkan ke Akun Belanja Pemeliharaan.

Pengadaan peralatan dan mesin dengan nilai di bawah nilai kapitalisasi, berpotensi mengganggu operasional kantor, karena tidak adanya alokasi khusus belanja barang ekstrakomptabel.

Penetapan nilai satuan minimum kapitalisasi BMN sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000, untuk peralatan dan mesin, atau aset tetap renovasi peralatan dan mesin, membuat satuan kerja mengalami kebingungan ketika BMN yang hendak dibeli memiliki nilai perolehan di bawah nilai kapitalisasi, sehingga harus menggunakan akun belanja barang (52), sedangkan akun belanja barang yang tersedia belum tentu mencukupi untuk pengadaan BMN.

Aspek ini bisa diatasi jika belanja barang ekstrakomptabel diakomodir dalam struktur Rincian Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA).

Alokasi belanja barang ekstrakomptabel ini tidak serta merta berlaku bagi semua satker, namun secara selektif diberikan kepada satker yang benar-benar membutuhkan, dan telah mengajukan usulan pagu belanja barang ekstrakomptabel paling lambat T-1 (setahun sebelumnya), dan dilengkapi dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK), Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan dokumen pendukung lainnya jika diperlukan.

Penatausahaan barang ekstrakomptabel sama pentingnya dengan penatausahaan barang lainnya, mengingat perubahan nilai kapitalisasi aset tetap yang cukup signifikan. Namun hal ini tidak dibarengi dengan kesadaran untuk menjaga akuntabilitas penatausahaan BMN.

Dari sisi regulasi penganggaran, penyesuaian nilai kapitalisasi aset belum diikuti dengan penyesuaian struktur RKAKL DIPA, yang pada akhirnya juga berdampak negatif kepada tingkat akuntabilitas pengelolaan belanja negara dan pelaporannya.

Menghadapi permasalahan ketidakpatuhan atas penatausahaan barang ekstrakomptabel, diharapkan Kementerian Keuangan sebagai Mbahnya pengelolaan keuangan dan aset, dalam hal ini Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Kekayaan Negara, dapat memberikan sosialisasi yang efektif kepada para pengelola BMN di satuan kerja, untuk lebih memahami pentingnya penatausahaan BMN, berapapun nilainya.

Sedangkan terkait penganggaran, Ditjen Perbendaharaan dan Ditjen Anggaran diharapkan dapat menyusun konsep struktur RKAKL DIPA yang dapat mengakomodir belanja barang ekstrakomptabel, dengan tetap berpegang pada akuntabilitas pengelolaan keuangan negara yang tepat guna.

Oleh karena itu perlu adanya pemahaman mendalam baik bagi para pengelola BMN maupun instansi terkait khususnya tentang pengertian barang ekstrakomptabel sehingga tidak terjadi lagi kesalahan penganggaran, pencatatan dan penatausahaan BMN berupa barang ekstrakomptabel, baik melalui pelatihan atau sosialisasi maupun dengan membaca peraturan yang ada.

Dengan demikian, barang ekstrakomptabel dapat dikelola dengan baik dan mampu menjadikan laporan keuangan kita semakin baik. (*)

*) Penulis adalah Kasubbag TURT Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah