Headline

Menghitung Upah saat Pandemi

Tenaga Kerja – Tampak tenaga kerja pada sektor konstruksi di Kalimantan Utara. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Formulasi UMP Berbeda di 2021

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah bersiap memasuki masa penghitungan upah minimum untuk tahun 2021. Sebelumnya, penetapan upah minimum pada tingkat provinsi (UMP), diumumkan setiap tanggal 1 November. Sedangkan upah minimum di tingkat kabupaten dan kota, menyesuaikan setelah UMP ditetapkan.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kalimantan Utara, Armin Mustafa menyampaikan, pihaknya masih menunggu surat edaran dari Kemenaker perihal formulasi penghitungan upah minimum. “Kami masih menunggu edaran dari Kementerian. Nanti kalau sudah ada, baru bisa tahu seperti apa (formulasi penghitungan upah minimum). Nanti kita sampaikan,” kata Armin, Minggu (18/10/2020).

Menurutnya, ketika formulasi penghitungan upah minimum mengacu Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 seperti tahun sebelumnya, otomatis berdasarkan akumulasi inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. “Apabila menggunakan regulasi seperti tahun lalu, memang memperhitungkan inflasi dan pertumbuhan ekonomi. Tapi kalau ada regulasi atau ketentuan tambahan, nanti kita lihat seperti apa,” ungkapnya.

Lanjut dia, perumusan upah minimum di tingkat provinsi biasanya sudah berlangsung saat memasuki pekan ketiga Oktober. Namun pihaknya beserta unsur Dewan Pengupahan Provinsi masih menunggu kejelasan dari pemerintah pusat. “Biasanya Oktober sudah rapat-rapatnya itu. Tapi sekarang ini belum,” kata Armin.

Sementara itu, Menteri Tenaga Kerja (Menaker), Ida Fauziyah, menegaskan jika penetapan UMP 2021 tidak mengikuti UU Cipta Kerja yang sudah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Formulasi penghitungan UMP 2021 pun tidak bisa mengikuti PP Nomor 78 Tahun 2015 Tentang Pengupahan. Pasalnya, regulasi tersebut mensyaratkan adanya peninjauan kembali Komponen Hidup Layak (KHL) dalam lima tahun sekali.

“Penetapan UMP memang berdasarkan formulasi pertumbuhan ekonomi dan inflasi nasional. Tapi formula itu hanya berlaku pada lima tahun pertama. Penetapan UMP berdasarkan KHL pun tetap diatur di sana. Pada beleid tersebut, penghitungan upah setiap lima tahun sekali berdasarkan KHL. Artinya untuk 2021 ini,” papar Ida sebagaimana dikutip dari keterangan resminya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Kemenaker sejak awal Oktober sudah melakukan proses evaluasi KHL bersama pihak terkait di Dewan Pengupahan Nasional. Nantinya, kesepakatan yang dihasilkan menjadi  dasar penghitungan upah minimum semua daerah.

Sebagaimana diketahui, pada tanggal 26 Oktober 2019 lalu, Dewan Pengupahan Kalimantan Utara telah menyepakati persentase kenaikan Upah Minimum Provinsi (UMP) tahun 2020 sebesar 8,51 persen. Angka tersebut sesuai dengan formulasi yang ditetapkan Kemenaker RI.

Mengacu angka itu, tercatat UMP di Kaltara pada tahun ini sebesar Rp3.000.803. Sedangkan UMK untuk Kota Tarakan sebesar Rp3.756.824, Kabupaten Malinau sebesar Rp3.185.837, Kabupaten Tana Tidung sebesar Rp3.113.368, Kabupaten Bulungan sebesar Rp3.109.313 dan Kabupaten Nunukan sebesar Rp3.083.182.

Buruh Tetap Minta Naik, Pengusaha Tidak Sanggup

Ketua Federasi Buruh Indonesia (FBI) Kalimantan Utara, Haposan Situmorang menyampaikan, kenaikan upah minimum untuk tahun depan menjadi hal mutlak yang diminta para buruh. Sehingga ia berharap pemerintah bisa memfasilitasi hal tersebut dalam proses penyusunan UMP dan UMK 2021.

“Kalau tidak ada kenaikan, tidak boleh itu. Harus tetap naik,” kata Haposan saat diwawancarai Koran Kaltara, Minggu (18/10/2020).

Lanjut dia, pihaknya siap melakukan penolakan apabila pemerintah tidak bisa memperjuangkan kenaikan upah yang dimaksud. Berikut apabila kenaikan upah tidak relevan untuk mencukupi kebutuhan hidup yang layak selama satu bulan.

“Sebenarnya kan sudah ada PP 78 itu, ya kita ikuti. Tapi apabila dengan PP 78 itu tidak sesuai hitungannya seperti yang ramai beredar sekarang, maka kita akan melakukan penolakan terhadap apa yang disahkan pemerintahan kita,” ulasnya.

Terpisah, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kaltara, Herry Johanes menyampaikan, sebagian besar pengusaha tidak sanggup apabila pemerintah memutuskan adanya kenaikan upah minimum untuk tahun 2021. Menurutnya, kenaikan upah tidak relevan dengan kondisi dunia usaha yang terhantam dampak pandemi covid-19.

“Kalau ditanya: Apindo bagaimana? Apindo dengan jelas mengatakan secara formal, (kenaikan upah) sudah tidak bisa tercapai,” kata Herry di hari yang sama.

Pekerja dan pemerintah sebagai bagian dari dunia usaha, kata dia, harus memahami kondisi saat ini. Di tengah pandemi covid-19, pengusaha Kaltara disebut sudah banyak berkorban untuk menghindari gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) lebih besar.

“Kita ini harus sharing the pain (berbagi beban). Saya sadar ada beberapa serikat sudah mulai berteriak, utamanya di Jakarta. Tapi mohon maaf, apa yang disampaikan mereka banyak tidak riil. Hanya membuat suara-suara populis tanpa berpikir bahwa kita (pengusaha) berjuang tetap menerima karyawan baru tahun depan. Atau minimal tidak ada PHK orang dulu,” paparnya.

Secara umum, Herry menilai jika formulasi penghitungan UMP 2021 menjadi tepat ketika mengikuti penghitungan inflasi dan pertumbuhan ekonomi nasional. Menurutnya, rumusan tersebut relevan dengan kondisi sekarang. Dimana benar-benar mempertimbangkan kontraksi negatif pada pertumbuhan ekonomi dan deflasi di tingkat nasional.

“Kalau mengacu syarat formal sebelumnya, tentu tidak ada kenaikan karena memang indikator perekonomian melemah. Dimana pertumbuhan ekonomi negatif dan terjadi deflasi. Jadi tidak ada itu yang bisa melegalisasi kenaikan upah,” ungkap Herry.

“Bahkan seharusnya ada penurunan apabila mengacu indikator itu. Tapi kan kita hidup dengan pola di mana apa yang sudah ada, tidak bisa dikurangi. Padahal sebenarnya ada kok pekerja kita yang dewasa, contohnya memang di Jakarta, mereka mau dipotong sampai 20 persen. Mereka sadar itu lebih baik daripada tidak ada pekerjaan sama sekali apabila perusahaannya bangkrut,” tandasnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah