Membumikan Merdeka Belajar di Beranda Negara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) Provinsi Kalimantan Utara, Jarwoko mengatakan, pihaknya tetap fokus melanjutkan dan membumikan transformasi pendidikan terkait dengan kebijakan merdeka belajar.

BPMP terus memastikan semua layanan pendidikan berfokus pada kepentingan terbaik peserta didik. Pihaknya juga akan selalu memastikan satuan pendidikan menjadi tempat aman, nyaman dan menyenangkan.

Jarwoko memaparkan, BPMP ingin mengembalikan fungsi pendidikan berdasarkan rumusan tujuan pendidikan nasional, yakni mengembangkan peradaban. Pendidikan diingatkan bertujuan untuk mengembangkan peserta didik menjadi manusia seutuhnya.

“Pendidikan di Indonesia menghendaki manusia yang memiliki potensi keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian, manusia yang berakhlak mulia, cerdas, kreatif, mandiri dan sehat. Ini penting, karena kalau tidak sehat akan menjadi beban untuk orang lain,” kata Jarwoko, belum lama ini.

Catatan penting lain yang harus dipahami seluruh pemangku kepentingan dan pihak terkait, pemerintah secara nasional juga ingin mewujudkan masyarakat yang bisa hidup dengan orang lain,

“Itu yang disebut dengan demokrasi. Pendidikan harus membentuk warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab, dan ini menjadi ujian penting bagi kita,” jelasnya.

Pemilihan umum tahun 2024, dapat menjadi momentum dunia pendidikan menumbuhkan kesadaran tentang hidup berdemokrasi. Utamanya perihal kesadaran untuk bisa hidup berdampingan dengan orang yang berbeda pandangan.

“Harus bisa menyelaraskan perbedaan, tidak boleh memaksakan kehendak kepada orang lain dan tidak boleh memiliki anggapan bahwa orang yang berbeda dengan kita itu salah,” paparnya.

Satuan pendidikan penting menyampaikan pemahaman tentang keyakinan warga Indonesia atas sebuah kebenaran, tidak boleh menghalangi keyakinan orang lain yang mempunyai keyakinan berbeda.

“Ini yang mau dididik di sekolah kita, sehingga kita bisa mendapatkan suatu kehidupan damai, mendamaikan, bahagia dan membahagiakan. Kalau itu terjadi, maka itulah yang disebut Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu hamemayu hayuning bawana, mempercantik kehidupan dunia,” jelasnya.

Secara umum, membumikan transformasi pendidikan merdeka belajar memiliki tantangan yang universal. Namun demikian, titik penting penerapan di Kaltara membutuhkan kesadaran untuk tidak bertumpu pada kelemahan.

“Sering ada yang  mengatakan Kaltara provinsi baru, berada di perbatasan, daerah belakang. Kalau seperti itu namanya berpikir defisit, selalu meminta belas kasih, itu harus dihilangkan,” kata Jarwoko.

“Jadi berpikirnya meskipun terbelakang, bisa melaju ke depan. Meskipun dalam kondisi terbatas, tidak menghalangi meraih kesuksesan,” ujarnya menambahkan.

Jarwoko tidak memungkiri keterbatasan fasilitas pendidikan di Kaltara masih menjadi kenyataan. Namun demikian, hal yang paling penting adalah fokus terhadap sesuatu yang bisa dilakukan. “Hal itu yang mau kita pompa terus supaya semangat,” kata Jarwoko.

Secara teknis, dia mengapresiasi pemerintah daerah di Kaltara yang telah memberi dukungan besar terhadap pelaksanaan kurikulum merdeka belajar. Salah satunya tercermin dari pengangkatan sejumlah kepala sekolah dari lulusan guru penggerak.

“Pemerintah pusat sudah menyiapkan pola kepemimpinan pembelajar yang disebut guru penggerak, mereka dilatih 6 sampai 9 bulan, semuanya adalah aset yang dibiayai APBN. Kalau pemda tidak memanfaatkan itu, kan rugi mestinya,” jelas Jarwoko.

“Di Kaltara sendiri, saya sudah melihat Pak Gubernur konsen di situ, sudah mengangkat kepala sekolah dari alumni guru penggerak,” pungkasnya. (*)

Reporter: Agung

Editor: Nurul