Ruang Publik

Melihat Sisi Positif Pandemi Bagi Pelaksanaan Penyaluran TKDD

Mochamad Ichsan
  • Oleh: Mochamad Ichsan A.

HINGGA akhir periode triwulan III tahun 2020, alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) tahun 2020 mengalami perubahan sebanyak 3 (tiga) kali sebagai respon fiskal pemerintah pusat untuk pencegahan dan penanganan penyebaran dampak pandemi Covid-19.

Jika dibandingkan dengan total alokasi pada Undang Undang Nomor 20 Tahun 2019, alokasi TKDD di Kalimantan Utara mengalami penurunan sebesar 8,91 persen atau setara dengan Rp636,6 miliar. Setelah seluruh jenis TKDD mengalami penurunan alokasi pada Perpres 54 Tahun 2020, terdapat peningkatan alokasi pada Perpres 72 Tahun 2020 untuk DAK Fisik dan DAK Non Fisik.

Peningkatan alokasi pada kedua jenis TKDD tersebut masih dalam kerangka kebijakan penanganan pandemi Covid-19 yang terdiri dari penguatan belanja sektor kesehatan melalui alokasi BOK tambahan sebesar Rp16,98 miliar dan pemulihan ekonomi nasional (PEN) melalui cadangan DAK fisik sebesar Rp34,73 miliar.

Alokasi BOK tambahan, masih bersifat dinamis menyesuaikan dengan rincian pengalokasian melalui Keputusan Menteri Keuangan (KMK) dengan pagu total APBN sebesar Rp3,7 triliun. Prioritas penggunaan dana desa sebagai salah satu komponen dalam struktur TKDD juga diarahkan untuk menangani dampak pandemi Covid-19, yaitu sebagai jaring pengaman sosial bagi masyarakat desa yang terdampak dengan pemberian bantuan langsung tunai selama 6 bulan.

Selain kebijakan khusus pengelolaan TKDD dalam rangka refocusing dan realokasi untuk penanganan dampak pandemi Covid-19, pada tahun 2020 juga terdapat penerapan kebijakan strategis yang baru sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas penyaluran TKDD agar memberikan dampak yang signifikan sesuai dengan tujuan pengalokasiannya, yaitu; (1) Penyaluran dana desa dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) langsung ke Rekening Kas Desa (RKD) melalui mekanisme pemotongan penyaluran Dana Desa di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD.

(2) Penyaluran Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) langsung ke rekening sekolah melalui seluruh KPPN mitra Pemerintah Provinsi.

Berdasarkan rilis data yang disampaikan oleh Kepala Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, realisasi TKDD di Kaltara hingga akhir September 2020 tercatat sebesar Rp5,74 triliun atau 86,0 persen terhadap alokasi berdasarkan Perpres 72/2020. Tingkat persentase realisasi terhadap alokasi pada triwulan III 2020 tumbuh sebesar 15,9 persen dari capaian periode triwulan III 2019 yang tercatat sebesar 69,3 persen.

Selain itu, nominal realisasi TKDD periode triwulan III 2020 juga mengalami peningkatan dari periode yang sama tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp4,95 triliun.

Peningkatan kinerja realisasi TKDD pada triwulan III 2020 dipengaruhi oleh respon fiskal Pemerintah Pusat dalam menghadapi pandemi COVID-19 melalui kebijakan relaksasi syarat penyaluran TKDD untuk mendukung akselerasi belanja di pemda dalam rangka pemulihan ekonomi terutama yang bersumber DAK Fisik, DAK Non Fisik (Dana BOS dan Dana BOK) dan Dana Desa.

Kinerja realisasi seluruh komponen TKDD tumbuh positif pada triwulan III 2020 bila dibandingkan dengan triwulan yang sama tahun 2019 kecuali DAU.

DAU terealisasi sebesar Rp3,14 atau 84,1 persen terhadap alokasi. Turun sebesar -2,3 persen dari realisasi triwulan III 2019 dipengaruhi oleh penurunan alokasi DAU dalam rangka refocusing dan realokasi postur APBN untuk menghadapi dampak pandemi Covid-19.

DBH terealisasi sebesar Rp1,06 triliun atau 88,1 persen terhadap alokasi. Tumbuh sebesar 16,5 persen dari realisasi triwulan III 2019.

DAK Fisik terealisasi sebesar Rp621,8 miliar atau 96,0 persen terhadap alokasi. Tumbuh sebesar 125,3 persen dari realisasi triwulan III 2019.

DAK Non Fisik terealisasi sebesar Rp347,7 miliar atau 85,6 persen terhadap alokasi. Tumbuh sebesar 125,3 persen dari realisasi triwulan III 2019.

Dana Insentif Daerah terealisasi sebesar Rp162,2 miliar atau 100 persen terhadap alokasi.

Dana Desa terealisasi sebesar Rp373,7 miliar atau 77,4 persen terhadap alokasi. Tumbuh 34,7 persen dari realisasi triwulan III 2019.

Simplifikasi syarat salur dalam rangka mengurangi dampak ekonomi dan sosial pandemi Covid-19 melalui Perubahan PMK 205/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa sebanyak dua kali, melatarbelakangi kinerja positif penyaluran dana desa sampai dengan medio akhir bulan September tahun 2020.

Komponen TKDD yang disalurkan berdasarkan kinerja pelaksanaan serta melalui KPPN mitra pemda di seluruh Indonesia, yaitu DAK Fisik, juga memperlihatkan kinerja penyaluran yang meningkat secara signifikan dibandingkan dengan triwulan III 2019.

Tingkat persentase penyaluran DAK Fisik di Kalimantan Utara sampai dengan akhir triwulan III tahun 2020 tercatat sebesar 96,0 persen menunjukkan perbaikan yang signifikan dibandingkan periode yang sama tahun lalu yang tercatat hanya 41,5 persen dan apabila dilihat dari waktu penyelesaian proses pemenuhan persyaratan penyaluran pun mengalami perbaikan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat dikatakan bahwa perkembangan atau perubahan kebijakan penyaluran TKDD berperan dalam peningkatan kinerja realisasi TKDD semester I 2020.

Dengan kata lain, respon fiskal pemerintah melalui simplifikasi syarat salur dalam rangka percepatan penyaluran TKDD berjalan cukup efektif. Dengan kata lain, respon fiskal pemerintah maupun kebijakan relaksasi-relaksasi yang ditetapkan dapat meningkatkan efektifitas pelaksanaan penyaluran TKDD, khususnya di wilayah Kalimantan Utara.

Selain hasil positif dari respon fiskal pemerintah sebagaimana dijelaskan di atas, melihat dari sisi pelaksana penyaluran TKDD dalam hal ini pemda sejalan dengan kebijakan dari pemerintah pusat dapat dilihat bahwa kedisiplinan pemda meningkat signifikan.

Hal ini terlihat dari waktu penyelesaian proses pemenuhan persyaratan penyaluran, ketika pemda didorong untuk melakukan pemenuhan persyaratan penyaluran lebih cepat dengan batas waktu yang ditentukan oleh pemerintah pusat terbukti pemda dapat comply terhadap kebijakan tersebut atau dengan kata lain kebijakan tersebut aplikatif dalam pelaksanaan penyaluran TKDD.

Dengan membaiknya kinerja penyaluran TKDD, akan memberikan multiplier effect yang positif baik terhadap kinerja APBN maupun stimulus bagi perekonomian nasional dan di Kalimantan Utara secara khusus.

Di tengah situasi dan kondisi darurat pandemi Covid-19 kita dapat melihat bahwa masih ada hal-hal positif yang terkadang luput dari perhatian banyak orang, yaitu ketika TKDD sebagai instrumen desentralisasi fiskal dapat direalisasikan secara cepat dan tepat sasaran.

Dapat dibayangkan dampak positif yang akan dituai jika kebijakan maupun relaksasi yang digulirkan oleh pemerintah pusat merespons perkembangan kondisi dan situasi pandemi dijalankan pada pelaksanaan penyaluran TKDD dalam keadaan normal ataupun new normal nantinya. Kinerja penyaluran TKDD akan semakin membaik ketika kebijakan pemerintah pusat yang dilakukan simplifikasi, kemudian kedisiplinan pemda dalam memenuhi persyaratan penyaluran pada awal waktu sehingga TKDD yang tersalur lebih cepat akan mampu menopang APBD dalam rangka mengakselerasi Belanja Pemerintah Daerah.

Pada akhirnya dana TKDD yang sudah dianggarkan atau dialokasikan untuk mendukung pembangunan di daerah dapat segera terealisasi serta memberikan manfaat yang sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat. (*)

*) Penulis adalah Plt. Kabid Pembinaan Pelaksanaan Anggaran II, Kanwil DJPb Kaltara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah