Ruang Publik

Melihat Kondisi Ketenagakerjaan Kalimantan Utara di Tengah Pandemi Covid-19

  • Oleh: Faris Lahudin, S.Tr.Stat.

COVID-19 diketahui muncul pertama kali di Wuhan, China, pada Desember 2019. Tanggal 13 Januari 2020, terjadi kasus baru Covid-19 di luar China untuk pertama kalinya. Sedangkan di Indonesia, kasus pertama yang diumumkan Presiden Joko Widodo adalah pada tanggal 2 Maret 2020. Kasus tersebut menimpa dua warga asal Depok, Jawa Barat yang merupakan seorang ibu dan anaknya.

Tidak berselang lama yaitu pada tanggal 16 Maret 2020 World Health Organization (WHO) menyatakan Covid-19 ini sebagai pandemi. Setelah pengumuman kasus pasien positif Covid-19 pertama di Indonesia, penyebaran Covid-19 di Indonesia terus meluas hingga saat ini tak terkecuali di Provinsi Kalimantan Utara.

Kasus pasien positif Covid-19 pertama di Kalimantan Utara diumumkan pada tanggal 28 Maret 2020 sebanyak dua orang. Kedua pasien tersebut terpapar virus Covid-19 dari klaster Ijtima Ulama Dunia di Gowa, Sulawesi Selatan. Berawal dari dua orang yang terpapar, jumlah penduduk Kalimantan Utara yang terjangkit virus tersebut terus bertambah dan tersebar di seluruh 5 Kabupaten/Kota.

Meskipun beberapa kali terdapat kabupaten/kota yang mengalami zero kasus, namun hingga saat ini jumlah warga yang terjangkit Covid-19 terus bertambah. Hingga tanggal 20 November 2020 terdapat total 1.035 orang yang terjangkit virus Covid-19 dengan 857 orang sembuh dan 12 orang meninggal dunia.

Pemerintah tidak tinggal diam untuk menangani pandemi yang terus meluas di berbagai penjuru nusantara. Berbagai kebijakan telah dikeluarkan dan diterapkan seperti pelaksanaan protokol kesehatan yang ketat dan juga pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Pelaksanaan kebijakan tersebut, terutama PSBB memiliki dampak ekonomi yang cukup luar biasa di masyarakat.

Pelaksanaan PSBB membuat ruang gerak masyarakat sedikit terhambat yang mengakibatkan perekonomian menjadi melambat. Dari data pertumbuhan ekonomi yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik (BPS), tercatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal III secara nasional -3,49 persen dibandingkan dengan kuartal III tahun 2019, sedangkan untuk Provinsi Kalimantan Utara sendiri juga mengalami kontraksi namun tidak sedalam nasional yaitu -1,46 persen dibandingkan dengan kuartal III tahun 2019.

Dengan pertumbuhan ekonomi yang terkontraksi, bagaimana kondisi tenaga kerja yang menggerakkan roda perekonomian di Kalimantan Utara?

Setiap tahunnya, BPS melakukan kegiatan Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang diadakan tiap semester yaitu pada bulan Februari dan Agustus. Pada bulan Februari Sakernas hanya menghitung indikator ketenagakerjaan pada level provinsi dan pada bulan Agustus dapat menghitung hingga level Kabupaten/Kota.

Di tengah pandemi Covid-19 Sakernas tetap dilaksanakan oleh BPS dengan beberapa penyesuaian. Pada bulan Agustus ini, terdapat penambahan variabel untuk melihat fenomena dan dampak Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan, sehingga data yang dihasilkan bisa menangkap fenomena riil yang ada di lapangan.

Berdasarkan data hasil Sakernas Agustus 2020, jumlah angkatan kerja di Provinsi Kalimantan Utara yaitu 347.731 meningkat dibandingkan dengan Agustus 2019 yang berjumlah 335.108. Namun, meningkatnya jumlah angkatan kerja diikuti dengan naiknya angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan.

TPT Agustus 2020 tercatat 4,97 persen, meningkat dibandingkan dengan TPT pada Agustus 2019 yang sebesar 4,49 persen. Jika dibandingkan dengan angka TPT nasional yang sebesar 7,07 persen dengan peningkatan 1,84 persen poin dari Agustus 2019, kenaikan TPT di Kalimantan Utara tidak separah angka secara nasional. Masing-masing kabupaten/kota di Kalimantan Utara pun mengalami kenaikan angka pengangguran. Namun kenaikan tiap kabupaten/kota tidak terlalu besar, rata-rata hanya 0,48 persen poin, dengan kenaikan tertinggi terjadi di Kabupaten Malinau sebesar 1,09 persen poin.

Walaupun kenaikan angka pengangguran tidak terlalu besar, namun tetap harus menjadi perhatian pemerintah provinsi Kalimantan Utara mengingat pandemi Covid-19 masih berlangsung dan belum diketahui kapan berakhirnya.

Dampak yang paling besar dirasakan yaitu para pekerja yang bekerja pada kategori lapangan usaha Penyedia Akomodasi dan Makan Minum. Ditunjukkan dari distribusi lapangan usaha, pada sektor tersebut terjadi penurunan paling besar yaitu 1,27 persen poin menjadi 3,98 persen, jauh jika dibandingkan dengan lapangan usaha pertanian 31,28 persen dan perdagangan 17,70 persen yang merupakan lapangan usaha dengan jumlah pekerja terbanyak.

Banyak usaha perhotelan yang menggunakan kebijakan merumahkan sebagian karyawan akibat dari sepinya tamu yang menginap di hotel. Kebijakan tersebut diambil pihak hotel agar tetap bertahan hidup dalam kondisi pandemi Covid-19.

Berdasarkan data dari Disnakertrans, pada bulan Juni 2020 sudah terdapat sekitar 200 karyawan hotel yang dirumahkan karena Covid-19 yang tersebar di seluruh kabupaten/kota di Kalimantan Utara. Dalam merumahkan karyawannya, beberapa pihak hotel masih memberikan gaji kepada para karyawannya meskipun tidak bekerja, namun ada juga hotel yang tidak memberikan gaji kepada karyawannya.

Kebijakan merumahkan karyawan tidak hanya terjadi pada sektor perhotelan saja, beberapa perusahaan di sektor lain pun melakukan hal yang sama. Namun, buruh/karyawan yang dirumahkan ini banyak diantaranya tetap memutar otak untuk tetap bisa mendapatkan penghasilan.

Berdasarkan distribusi status pekerjaan, dari hasil Sakernas Agustus 2020 persentase pekerja yang berstatus buruh/karyawan/pegawai mengalami penurunan 3,97 poin persen. Sedangkan terjadi kenaikan persentase pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga dan berusaha sendiri masing-masing sebesar 1,53 dan 1,35 poin persen.

Hal itu menunjukkan bahwa buruh/karyawan yang dirumahkan atau di-PHK sebagian besar di antaranya mencoba untuk membuka usaha sendiri atau juga menjadi pekerja keluarga. Di antara dari mereka membuka usaha kecil-kecilan atau membantu usaha keluarga di rumah seperti warung atau toko kecil. Dengan terus bergeraknya masyarakat untuk mendapatkan penghasilan, sedikit demi sedikit akan mendongkrak perekonomian di Kalimantan Utara untuk bisa pulih ke kondisi normal.

Pada Sakernas Agustus juga melihat dampak Covid-19 dari 4 komponen yaitu penduduk usia kerja yang menjadi pengangguran karena Covid-19, bukan angkatan kerja (BAK) karena Covid-19, sementara tidak bekerja karena Covid-19, dan pekerja yang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Dari total 522.832 penduduk usia kerja, 71.455 atau sekitar 13,67 persen di antaranya terdampak Covid-19. Terdapat 3.160 orang yang menganggur, 1.141 orang menjadi bukan angkatan kerja, 4.267 orang menjadi sementara tidak bekerja, dan 62.887 orang mengalami pengurangan jam kerja karena Covid-19.

Angka tersebut harus menjadi perhatian kepada pemerintah karena walaupun penduduk yang terpapar Covid-19 di Kalimantan Utara tidak terlalu besar, namun dampaknya cukup dirasakan oleh masyarakat.

Berbagai kebijakan telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatasi pandemi Covid-19 ini agar perekonomian tetap tumbuh dan berjalan. Setelah berperang memperjuangkan kesehatan dengan melaksanakan protokol kesehatan dan PSBB, kini pemerintah juga sedang gencar dalam perbaikan/pemulihan ekonomi akibat pandemi Covid-19.

Mulai ada pelonggaran pembatasan sosial dan berbagai stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah seperti pemberian berbagai bantuan dan lain-lain. Tentunya kita semua berharap pandemi ini bisa segera berakhir khususnya di Kalimantan Utara dan umumnya di Indonesia agar ekonomi dan kehidupan bermasyarakat dapat kembali normal. (*)

*) Penulis adalah Staf BPS Provinsi Kalimantan Utara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah