Ruang Publik

Masyarakat Semakin Berpendidikan Tinggi, Angka Pengangguran Semakin Tinggi?

Nurul Alam Hasyim
  • Oleh: M. Nurul Alam Hasyim, S.ST

PENDIDIKAN merupakan salah satu kebutuhan yang sangat penting pada era digital saat ini. Kualitas pendidikan yang bagus dapat meningkatkan kualitas penduduk supaya mampu bersaing dengan negara-negara lain.

Pemerintah sudah melakukan beberapa upaya dalam meningkatkan kualitas pendidikan masyarakat di Indonesia. Biaya yang dikucurkan pemerintah pun tidak sedikit untuk mendongkrak kualitas pendidikan masyarakat Indonesia. Bahkan, APBN tahun 2020 berfokus pada peningkatan kualitas SDM dan perlindungan sosial.

Anggaran untuk pendidikan pun mencapai Rp508,1 triliun atau 20 persen dari APBN 2020. Anggaran yang cukup besar ini diturunkan menjadi beberapa program, di antaranya Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), beasiswa perguruan tinggi, dll.

Sebagai Provinsi termuda, Provinsi Kalimantan Utara terus berusaha untuk tidak kalah dengan provinsi lainnya, termasuk di bidang pendidikan. Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar 92,72 persen dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 93,15 persen.
Angka ini masih di bawah angka nasional yaitu 97,64. APM SMP/MTs Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar 78,20 dan mengalami kenaikan menjadi 78,42. Angka tersebut berada sedikit di bawah angka APM Nasional yang sebesar 79,40.

Sedangkan untuk tingkat SMA/SMK/MA, APM Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 adalah 64,05 dan mengalami kenaikan pada tahun 2019 menjadi 64,39. Angka ini sudah melampaui angka nasional yaitu 60,84. Dari angka-angka statistik tersebut terlihat bahwa kualitas pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan. Bahkan untuk tingkat SMA/SMK/MA, APM-nya sudah melampaui angka APM nasional.

Pada era industri 4.0 ini, pendidikan tinggi dianggap sangat penting untuk dapat bersaing di dunia kerja. Data BPS menunjukkan bahwa penduduk berusia 15 tahun ke atas yang memiliki ijazah pendidikan tinggi (minimal D I) di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2018 sebesar 11,42 persen dan naik menjadi 11,79 persen pada tahun 2019. Angka ini lebih tinggi dibandingkan angka nasional yang berada pada angka 9,26 persen.

Hal ini seharusnya dapat dimanfaatkan dengan baik oleh pemerintah untuk menghasilkan tenaga kerja yang berkualitas. Namun, jumlah masyarakat berpendidikan tinggi yang banyak ini bisa menjadi bumerang jika tidak didukung dengan lapangan kerja yang memadai, terutama di sektor yang sesuai dengan minat para pencari kerja yang berpendidikan tinggi.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Utara pada Februari 2018 adalah 4,68 persen, sedangkan pada Februari 2019 naik menjadi 5,80 persen. Pada Februari 2020, TPT Provinsi Kalimantan Utara mengalami penurunan menjadi 5,65 persen.

Jika dilihat menurut tingkat pendidikan, pada Februari 2019, TPT yang tertinggi adalah penduduk yang pendidikan terakhirnya perguruan tinggi dengan TPT sebesar 9,56, disusul SMK 7,41 dan SMA 5,74. Pada Februari 2020, angka TPT tertinggi masih ditempati oleh penduduk yang berpendidikan terakhir perguruan tinggi dengan TPT sebesar 8,43 disusul SMA 8,08 dan SMK 7,23.

Dari data tersebut terlihat bahwa pada dua tahun terakhir, pengangguran di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh penduduk yang berpendidikan tinggi.

Tingginya angka pengangguran pada penduduk berpendidikan tinggi tersebut mengindikasikan bahwa peningkatan jumlah masyarakat yang berpendidikan tinggi tidak diimbangi dengan penambahan lapangan pekerjaan yang sesuai sehingga banyak lulusan perguruan tinggi yang tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Jika setiap tahun jumlah mahasiswa yang lulus ada ribuan, namun yang dapat terserap oleh pasar tenaga kerja hanya sebagian saja, sisanya akan menjadi pengangguran dan akan kembali bersaing dengan mahasiswa yang lulus pada tahun berikutnya.

Hal ini akan terus berulang sehingga jumlah pengangguran yang berpendidikan tinggi semakin banyak. Masalah ini akan terus terjadi jika tidak ada solusi nyata yang diterapkan oleh pemerintah.

Menurut BPS, pada Februari 2019 sektor yang paling banyak menyerap tenaga kerja di Provinsi Kalimantan Utara adalah sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan. Sektor tersebut menyerap hingga 32,31 persen penduduk yang bekerja. Hal yang tidak terlalu berbeda juga terjadi pada Februari 2020. Sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan menyerap 30,44 pekerja dan menjadi sektor dengan daya serap angkatan kerja tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara. Padahal sektor tersebut kurang diminati oleh masyarakat lulusan perguruan tinggi.

Hal ini juga didukung dengan data bahwa sekitar 48,44 persen penduduk yang bekerja adalah berpendidikan SMP ke bawah. Angka tersebut jauh lebih besar dibandingkan penduduk bekerja yang berpendidikan tinggi (18,35 persen).

Masyarakat berpendidikan tinggi cenderung lebih memilih jenis pekerjaan dibandingkan masyarakat berpendidikan rendah. Masyarakat berpendidikan tinggi rela menunggu waktu lebih lama untuk bekerja dengan harapan mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kriteria yang mereka inginkan.

Di sisi lain, jenis pekerjaan yang mereka inginkan jumlahnya terbatas. Sedangkan masyarakat yang berpendidikan rendah akan menerima pekerjaan jenis apa pun meskipun pendapatan yang mereka terima kecil. Hal ini mengakibatkan pengangguran berpendidikan tinggi menjadi lebih banyak dibandingkan berpendidikan rendah.

Angkatan kerja yang berpendidikan tinggi diharapkan dapat mengisi posisi-posisi pekerja berkualitas yang dibutuhkan oleh perusahaan. Namun, hal ini tidak bisa terjadi jika tidak ada kecocokan antara keterampilan yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualifikasi yang dibutuhkan oleh perusahaan sebagai pemberi pekerjaan.

Kecocokan antara pencari kerja dengan pemberi pekerjaan diperlukan supaya angkatan kerja berpendidikan tinggi yang terserap menjadi lebih banyak. Salah satu solusi yang bisa dilakukan adalah lebih mempersiapkan para lulusan perguruan tinggi ini supaya lebih siap di dunia kerja ketika sudah lulus.

Selain belajar mengenai teori, selama kuliah mahasiswa harus lebih banyak mendapatkan ilmu secara praktik mengenai dunia kerja supaya mahasiswa memiliki bekal keterampilan yang cukup untuk terjun ke dunia kerja, baik itu secara soft skill maupun hard skill sehingga keterampilan yang mereka miliki bisa memenuhi kualifikasi yang diminta oleh pemberi pekerjaan.
Selain itu, sistem pendidikan perkuliahan juga perlu mempersiapkan para mahasiswanya untuk berwiraswasta dan membuka lapangan pekerjaan sendiri sehingga lebih siap ketika tidak terserap oleh pasar tenaga kerja.

Persoalan pengangguran terdidik ini perlu perhatian berbagai pihak, baik pemerintah maupun perusahaan sebagai penyedia lapangan kerja. Perbaikan dari sisi pendidikan hingga peraturan pemerintah terkait ketenagakerjaan perlu disesuaikan dengan kebutuhan pihak penyedia lapangan pekerjaan.

Anggaran pendidikan yang begitu banyak dikucurkan oleh pemerintah terasa sia-sia jika ujungnya para mahasiswa setelah lulus hanya menjadi pengangguran saja. (*)

*) Penulis adalah: Staf Bidang Statistik Sosial- BPS Kaltara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah