Headline

Makro Ekonomi Akan Disesuaikan

Risdianto
  • Banyak Target yang Meleset dari Perkiraan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara, akan menyesuaikan target makro ekonomi tahun 2021. Penyesuaian dijadwalkan Juni tahun ini. Bersamaan dengan penyusunan APBD Perubahan.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Risdianto mengatakan, target saat ini masih mengacu RKPD yang disusun tahun lalu. “Output yang dilingkar merah (target makro ekonomi), belum dilakukan penyesuaian untuk 2021. Masih menggunakan RKPD murni,” kata Risdianto, Jumat (16/4/2021).

Penyesuaian mempertimbangkan capaian akumulatif tahun 2020. Berikut dengan perkembangan catatan peristiwa ekonomi di lapangan. “Bulan Juni, kita lakukan penyesuaian. Dengan (pertimbangan) hasil realisasi di 2020 juga,” ujarnya.

Kemungkinan besar akan ada penurunan target. Dikarenakan dampak pandemi yang masih mengintervensi perekonomian.

“Contoh, kita target 6,55 persen sampai 6,95 persen untuk pertumbuhan (ekonomi). Ternyata, realisasi di 2020 kontraksi (menurun) 1,11 persen. Jadi jauh (perbedaannya), otomatis kita akan lihat lagi berapa ditargetkan. Kalau masih 6,5 persen, tinggi sekali. Perlu diturunkan,” paparnya.

Sejumlah stakeholder terkait akan dilibatkan. Yakni Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Tarakan dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. “Kita undang mereka untuk melihat proyeksi untuk akhir 2021 itu berapa,” jelasnya.

Melalui penyesuaian target, Pemprov Kaltara tidak perlu keteteran. Target yang dipasang akan menyesuaikan kemampuan pemerintah daerah. Baik soal SDM maupun kapasitas keuangan.

Kepala Bidang Pengkajian Perencanaan Daerah dan Pengendalian Pembangunan pada Bappeda Litbang Kaltara, Bertius mengatakan,  Pemprov Kaltara sudah menyusun target makro ekonomi tahun depan.

“(Target) pertumbuhan ekonomi sampai 7 persen, inflasi 2 persen, pengangguran 4,7 persen, kemiskinan 6 persen, rasio gini 0,29 dan IPM 71,80,” paparnya.

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), disebut sudah menyepakati target itu. Beberapa item telah disepakati Bappenas.

“Pertumbuhan ekonomi, angka kemiskinan, tingkat pengangguran terbuka, sudah kesepakatan Bappenas. Dengan kesepakatan itu,  bisa ada intervensi dari APBN untuk mencapai target itu,” kata Bertius.

“Jadi upaya nya bukan hanya dari Provinsi Kaltara, tetapi ada intervensi dari pemerintah pusat melalui Bappenas,” ujarnya melanjutkan.

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, Adi mengatakan, pemerintah daerah juga perlu menargetkan target ekonomi mikro. Atau kondisi perekonomian yang langsung dirasakan masyarakat.

Menurut Adi, hal itu penting agar pertumbuhan ekonomi bisa diarahkan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan begitu, pembangunan ekonomi dapat terlaksana dengan baik dan menyeluruh.

“Pemerintah jangan hanya menargetkan secara makro. Kondisi mikro juga kan tetapi coba saja lihat kondisi secara mikro. Apa yang menjadi kebutuhan masyarakat, apa yang dirasakan masyarakat, apa yang diperlukan pedagang, nelayan, petani,” kata Adi.

Dari kacamatanya, masyarakat masih bergantung kepada pemerintah untuk menjaga daya beli. Sementara itu, pekerja di lapangan usaha dominan terkendala penjualan hasil panen atau tangkapan mereka.

“Masyarakat yang memenuhi pengambilan BLT di kantor pos bisa jadi tolak ukur (kesejahteraan). Masyarakat nelayan dan petani yang mengeluh menjual hasilnya juga jadi catatan. Jadi agar bagaimana kalau dibilang pertumbuhan ekonomi naik, benar – benar dirasakan masyarakat,” pungkasnya.

Penurunan Pengangguran dan Kemiskinan Diprediksi Akan Sulit

Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Kaltara, Adi, memprediksi penurunan pengangguran dan kemiskinan akan sulit dilakukan. Perlu program dan kegiatan yang benar – benar tepat sasaran di lapangan.

“Pengangguran dan kemiskinan sifatnya dinamis, dia beraneka macam sebabnya, orangnya, latarbelakangnya, keahlian yang dimiliki dan lainnya,” kata Adi.

Di samping mengandalkan APBN atau APBD, pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan upaya menggaet investor. Ini penting agar lapangan pekerjaan dan sumber penghidupan semakin banyak.

“CSR dari perusahaan juga harus diarahkan untuk kompetensi dan keahlian SDM (sumber daya manusia) kita,” ujarnya.

Pemerintah juga perlu menjaga perputaran uang dari perusahaan yang beroperasi. Misalnya dengan aturan membeli produk lokal. Dengan begitu, semakin banyak lapangan usaha yang bisa muncul.

“Perusahaan banyak dan pertumbuhan ekonomi bagus belum cukup. Harus bisa diarahkan mensejahterakan masyarakat,” jelasnya.

Pemerintah juga perlu lebih serius mencetak pelaku usaha dari masyarakat. Utamanya dengan mempertimbangkan potensi yang ada.

“Akses permodalan juga perlu dibantu. Jadi tidak semua jadi pekerja. Ada sebagian masyarakat yang berusaha. Jadi bisa seimbang,” kata Adi.

Mengenai target perekonomian yang dicanangkan tahun 2021, ia menilai masih realistis. Oleh karena itu, masyarakat harus senantiasa optimis.

“Soal target itu, saya kira tidak ada masalah. Kita harus tetap optimis. Mungkin bergeraknya tidak langsung signifikan, perlahan perlahan, step by step,” ulasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah