Kaltara

LPPD Indikator Capaian Program Pemerintah Daerah

Melalui LPPD 2020, disebutkan sebagai alat ukur kinerja daerah yang sesuai keinginan dan kebutuhan rakyat. (Foto: Rizqy)
  • Mengukur Kinerja Daerah sesuai Kebutuhan Rakyat

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) tengah melaksanakan kegiatan Asistensi dan Pra Evaluasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) kabupaten/kota tahun 2020. Agenda yang berpusat di Tanjung Selor, Bulungan itu dilangsungkan selama dua hari, yaitu 9 – 10 Juni. Dengan menghadirkan seluruh jajaran Pemerintah kabupaten/kota, serta organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Kaltara.

Kinerja daerah yang disampaikan melalui LPPD nantinya, merupakan salah satu indikator mengukur pencapaian program. Untuk itu, Asisten I bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Datu Iqro Ramadhan menegaskan, bahwa setiap penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, termasuk OPD harus maksimal. Hal itu ditunjukkan dalam LPPD saat evaluasi final nantinya.

“Kita harapannya supaya capaian indikator kinerja kunci pada LPPD dapat dimaksimalkan sebelum di evaluasi oleh timnas EPPD (Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah) nantinya,” ujarnya.

Dalam mengukur kinerja daerah ataupun capaian program yang dilaksanakan hingga tingkat OPD, setidaknya sesuai dengan visi misi kepala daerahnya. Dan tak kalah penting adalah sesuai dengan kebutuhan rakyat. Sehingga hasil laporan tersebut, bisa menjadi evaluasi sekaligus referensi dalam melanjutkan program yang bisa dilaksanakan di tahun-tahun berikutnya.

“Setidaknya LPPD itu sesuai dengan visi misi kepala daerah dimana program yang dilaksanakan sesuai permintaan dan kebutuhan masyarakat¬† Ketika kita dapat mendeteksi kinerja OPD yang sudah maksimal dan sesuai target tersebut, maka hasil dari evaluasi tersebut dapat kita gunakan kembali sebagai dasar untuk menyusun kegiatan di tahun berikutnya,” terang Datu Iqro.

Lebih jauh diterangkan, bahwa asistensi dan supervisi terhadap LPPD ini merupakan upaya Pemprov dalam mengidentifikasi permasalahan. Selain itu, penyusunan LPPD juga sebagai solusi dalam penyamaan persepsi tiap daerah dan perangkat daerahnya.

“Jadi kita juga berharap supaya LPPD yang dihasilkan itu, bersifat informatif, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Untuk itu, setiap kepala perangkat daerah juga harus bertanggungjawab dan berupaya semaksimal mungkin dalam perbaikan LPPD ini,” tegasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Eddy Nugroho