Politik

KPU Gelar Rapat Seluruh Penyelenggara di Kaltara

Suryanata Al Islami

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Penyelenggara pemilihan umum (Pemilu) telah menerbitkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal dan Program Pemilu 2024.

Tahapan pemilu telah dimulai pada 14 Juni 2022 yang ditandai dengan launching yang disaksikan secara daring oleh KPU seluruh Indonesia.

Tahapan pesta demokrasi dimulai dengan perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan Pemilu.

Termasuk beberapa waktu lalu, KPU melaksanakan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) yang diikuti oleh penyelenggara di tingkat provinsi, termasuk dari Kalimantan Utara (Kaltara).

“Ini bagian proses kami menyampaikan hasil Rakornas yang kami ikuti kemarin,” kata Ketua KPU Kaltara Suryanata Al-Islami.

Dia menjelaskan, meneruskan arahan pusat, pihaknya juga melaksanakan Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) bagi seluruh KPU kabupaten/kota se-Kaltara.

Hal tersebut dilaksanakan sejak Senin (20/6/2022) malam, sebagai bentuk persiapan kelembagaan telah memasuki tahapan awal pemilihan bulan ini.

“Di Kaltara hanya ada lima kabupaten/kota, kita akan menyampaikan apa yang menjadi kebijakan dan putusan KPU RI terkait pelaksanaan Pemilu 2024. Rapimda ini kami laksanakan juga dalam rangka memperkuat koordinasi dan konsolidasi KPU provinsi dan KPU kabupaten/kota untuk pelaksanaan tahapan Pemilu,” jelasnya.

Menyambut persiapan tersebut, semua divisi di tingkat daerah menyampaikan persiapan hingga tantangan yang dihadapi ke depan.

Dia mencontohkan, sebagai ketua KPU yang merangkap divisi logistik, bahwa sebelumnya pada Pemilu 2019, sepenuhnya menjadi kewenangan KPU RI.

“Pengadaannya semua di sana (KPU RI). Kemudian bagian dari evaluasi, ke depan ada upaya pembagian tugas pengadaan logistik: yang mana kewenangan KPU RI, yang mana kewenangan KPU provinsi, dan yang mana kewenangan KPU kabupaten/kota. Tetapi tetap konsolidasi secara nasional oleh KPU RI,” terang Surya.

Selanjutnya, pembagian tugas juga berlaku untuk divisi yang lain.

Untuk itu, Surya menuturkan, Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) mendatang, KPU RI akan kembali mengundang KPU dari daerah.

“Untuk perkuat tugas-tugas apa yang segera dilakukan,” tambahnya.

Seperti diketahui, tahapan saat ini tengah berjalan. Bahkan untuk tahapan pendaftaran partai politik, sudah di mulai pada Bulan Agustus 2022 mendatang.
Artinya, penyelenggara secara marathon melakukan persiapan sekaligus melaksanakan tahapan yang sudah berjalan saat ini.

Data Pemilih Selalu Dimutakhirkan

Ketua KPU Kalimantan Utara (Kaltara) Suryanata Al-Islami menuturkan, di tengah tahapan awal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 yang telah dimulai sejak 14 Juni lalu, pihaknya terus melakukan persiapan.

Bahkan sebelum tahapan, khususnya terkait data, penyelenggara terus memperbarui data pemilih hingga tingkat kabupaten/kota.

Data pemilih tersebut, menurutnya, terus dimutakhirkan. Dalam waktu dekat, akan dilaksanakan kembali pertemuan secara nasional antara KPU RI, provinsi hingga yang melibatkan stakeholder terkait.

“Sebelum itu, kegiatan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan akan dilaksanakan. KPU kabupaten/kota paling lambat 30 Juni melaksanakan itu, dengan mengundang stakeholder. Termasuk Bawaslu, partai politik, termasuk media,” jelasnya.

Secara berjenjang, KPU Provinsi juga melaksanakan hal serupa. Sehingga hasil dari pemutakhiran dapat disampaikan saat rapimnas mendatang.

Di mana sesuai arahan pusat, rapat koordinasi semester pertama atau di pertengahan tahun dilaksanakan pada awal bulan depan.

“Kami tanggal 4 Juli sebelum Rapimnas, sehingga bisa dilihat bagaimana rekapitulasi data berkelanjutan ini,” sambungnya.

Sementara itu, dari sisi pengawasan, Bawaslu Kaltara juga tengah melakukan persiapan.

Seperti dikatakan oleh Pimpinan Bawaslu Kaltara Sulaiman, bahwa pihaknya telah melakukan sejumlah kegiatan penguatan kelembagaan.

“Iya, kami mulai menggodok dan melakukan kegiatan dalam menguatkan internal Bawaslu. Termasuk memberikan pemahaman hukum acara penyelesaian sengketa. Kemudian menginventarisir masalah-masalah di Perbawaslu dan undang-undang,” terangnya. (*)

BACA JUGA:

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment