Politik

KPU Batasi Jumlah Pemilih per TPS

Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi jumlah pemilihnya sebanyak 500 orang. Akan tetapi, setelah dilakukan simulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, proses pemungutan suara perlu waktu yang sangat panjang, sejak TPS dibuka Pukul 07.00. Hal tersebut membuat KPU RI…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) dibatasi jumlah pemilihnya sebanyak 500 orang.

Akan tetapi, setelah dilakukan simulasi oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI, proses pemungutan suara perlu waktu yang sangat panjang, sejak TPS dibuka Pukul 07.00. Hal tersebut membuat KPU RI kembali mengeluarkan peraturan KPU terkait jumlah maksimal pemilih dalam satu TPS.

Sebagaimana dikatakan Ketua KPU Kaltara, Suryanata Al-Islami, berdasarkan simulasi tersebut maksimal setiap TPS sebanyak 300 orang. Imbasnya, jumlah TPS bertambah disetiap daerah termasuk di Kalimantan Utara (Kaltara).“Karena idealnya TPS buka Pukul 07.00 Wita sampai Pukul 13.00 Wita. Makanya dibatasi 300 pemilih tiap TPS, sehingga waktu tersebut tidak lewat,” katanya dikonfirmasi, Senin (10/12/2018).

Meski demikian, batas waktu Pukul 13.00 Wita merupakan batas waktu pendaftaran.Artinya meski pemilih belum menggunakan hak pilihnya, selama sudah terdaftar (registrasi), maka tetap diterima untuk melakukan pencoblosan.

“Kecuali datang baru mau daftar sudah lewat jamnya, itu yang tidak lagi diterima. Jadi pembatasan ini memang agar tidak memakan waktu panjang hingga proses perhitungan juga bisa cepat selesai,” terangnya.

Untuk diketahui, jumlah TPS di Kaltara yang tersebar di lima kabupaten/kota sebanyak 2.182 dengan jumlah pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) sebanyak 448.965 orang.

Adapun jumlah TPS di tiap daerah yakni, Bulungan 435, Malinau 290, Nunukan 756, Tana Tidung 73 dan Tarakan 628. “Tapi itu belum rekapitulasi untuk penyempurnaan DPTHP-2 yang kita akan plenokan pada 12 Desember nanti,” sebutnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Hariadi

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 11 Desember 2018