Headline

KPK Ingatkan Tahap Pembangunan Rentan Korupsi

Ketua KPK Firli Bahuri usai mengikuti rakor pemberantasan korupsi di Gedung Gadis Pemprov Kaltara (26/11/2020). (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Mulai Penyusunan Anggaran hingga Perizinan dan Investasi

TANJUNG SELOR,Koran Kaltara – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) selama dua hari (25-26 November 2020). Kehadirannya di provinsi termuda di Indonesia ini, sebagai upaya pencegahan tindak pidana korupsi di Indonesia termasuk di Kaltara. Beberapa agenda seperti dialog terkait Pilkada berintegritas hingga rapat koordinasi pemberantasan korupsi terintegrasi dihadiri langsung oleh Firli Bahuri.

Sebelum meninggalkan Kaltara, Firli mengundang awak media untuk jumpa pers. Ditanya Koran Kaltara soal atensi KPK terhadap daerah, khususnya Kaltara dengan sejumlah proyek besar yang direncanakan, Orang nomor satu di lembaga antirasuah itu memberikan penjelasan secara lugas dan tegas.

“Untuk melakukan pemberantasan korupsi, KPK tetap berkomitmen dengan tiga pendekatan strategi. Pertama, adalah kita mengedukasi masyarakat dan meningkatkan peran masyarakat supaya menjadi bagian budaya antikorupsi,” ujarnya.

Dengan peran serta masyarakat, menurutnya, KPK punya banyak “mata” untuk memberikan informasi soal korupsi. Partisipasi masyarakat sudah berkontribusi dan turut andil dalam rangka melawan salah satu kejahatan besar tersebut.

“Yang ke dua, kita melakukan pencegahan, melakukan kajian dan penelaahan terhadap sistem yang ada. Sehingga kita perbaiki supaya tidak terjadi korupsi, dan orang tidak punya kesempatan untuk melakukan korupsi. Yang ke tiga, baru penindakan secara tegas terhadap seluruh para pelaku korupsi. Kita berharap dengan penindakan tegas maka orang akan takut dan timbul kesadaran masyarakat untuk tidak korupsi,” tegasnya melanjutkan penjelasan.

Lebih jauh diterangkan Firli, korupsi merupakan tindakan yang membahayakan kehidupan bangsa dan mengganggu terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Tidak terkecuali bagi pembangunan di daerah. Ia membeberkan pula, bahwa perencanaan dan penyusunan anggaran sangat rentan terjadi korupsi di daerah.

“Rentan terjadi korupsi itu kalau kepala daerah rata-rata mulai dari perencanaan penganggaran penetapan APBD. Kalau saat penetapan anggaran itu biasanya melibatkan rekan-rekan dari legislatif yang kita kenal dengan uang ketok palu. Nanti di eksekutif juga begitu melibatkan kepala dinas. Di mana sering terjadi yaitu di tempat-tempat dilaksanakannya pengadaan barang dan jasa yang kita tahu dari fakta empiris yang terjadi. Kita tahu biasanya ada yang namanya fee proyek. Nanti kepala daerah minta ke kepala dinas, kemudian kepala dinas minta ke rekanan. Jadi memang semua pihak harus punya integritas,” tegasnya.

Adapun lebih spesifik terkait megaproyek yang ada di Kaltara, Ketua KPK juga mengingatkan agar tetap mengikuti aturan yang ada. Khususnya masalah perizinan, agar pemerintah daerah tidak mempersulit izin yang harusnya diterbitkan.

“Keterkaitan dengan perizinan, orang mau izin usaha dipersulit karena nggak ngasih uang. Tolong kami, sampaikan kepada seluruh kepala daerah jangan (persulit perizinan). Dengan mempermudah izin usaha maka dia akan membuka lapangan pekerjaan. Kalau lapangan pekerjaan dibuka maka pasti akan ada pertumbuhan ekonomi,” tegasnya.

Sementara itu, Firli mengingatkan kembali bahwa pihaknya sangat terbuka dengan informasi dari semua pihak. Setiap informasi terhadap indikasi korupsi akan ditindaklanjuti oleh KPK. Termasuk jika ada informasi penyalahgunaan wewenang. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah