Headline

KPK Dijadwalkan Datangi Kaltara

Kantor Gubernur – Tampak lokasi Kantor Gubernur Kaltara di Jalan Agathis, Tanjung Selor. (Foto : Agung/Koran Kaltara)
  • Kawal Langsung Pencegahan Korupsi di Jajaran Pemerintah Daerah

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadwalkan menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kalimantan Utara, Rabu (25/11/2020). Ketua KPK, Firli Bahuri direncanakan yang memimpin langsung jalannya agenda ini.

Kepala Inspektorat Provinsi Kaltara, Ramli menjelaskan, rapat koordinasi tidak hanya dihadiri jajaran Pemerintahan Provinsi. Dimana jajaran pemerintah kabupaten dan kota juga turut hadir di Tanjung Selor.

“Rapat Koordinasi ini, acaranya KPK di Kaltara. Secara teknis, kita hanya memfasilitasi saja. Infonya memang Ketua KPK yang datang langsung,” kata Ramli saat ditemui di kantornya, Selasa (24/11/2020).

Secara umum, susunan acara meliputi pendampingan jajaran pemerintah daerah agar bisa memenuhi indikator pencegahan korupsi terintegrasi. Sebagaimana diketahui, ada tujuh indikator yang tertera.

“Ada tujuh indikator yang menjadi prioritas utama pendampingan. Mulai dari penanganan aset, optimalisasi pendapatan daerah dan pengawasan di bidang lainnya,” ujar Ramli.

Lanjut dia, sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang diundang juga tidak datang dengan tangan kosong. Mereka sudah diminta menyiapkan sejumlah dokumen kelengkapan yang akan dinilai dan dievaluasi oleh KPK. “Pihak-pihak yang datang sudah diminta menyiapkan beberapa berkas yang dibutuhkan. Misal soal aset, keuangan dan capaian pendapatan daerah,” jelasnya.

Pada kesempatan tersebut, Ramli juga menegaskan, kedatangan KPK tidak berhubungan dengan adanya kasus yang terjadi di lingkup pemerintahan daerah. “Bukan (kedatangan karena ada kasus). KPK hanya datang untuk melakukan Rapat Koordinasi saja,” kata Ramli.

Dari laman resmi Pemprov Kaltara, Senin (23/11/2020), diketahui jika Tim Korsupgah Kaltara telah mengawali kunjungan di Pemprov Kaltara. Mereka datang dalam rangka Monitoring dan Evaluasi Capaian Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi.

Anggota Tim Korsupgah KPK, Norce Sitanggang mengungkapkan, kinerja Rencana Aksi Pencegahan Korupsi Terintegrasi di Kaltara mendapatkan skor 65,83 dan menempati posisi sembilan nasional pada triwulan III 2020.

“Secara umum, sudah lumayan bagus. Harapan kami masih sama seperti tahun lalu, nilainya 93. Tetapi semua lini memang dihadapkan kondisi pandemi Covid-19. Jadi kita tidak bisa memaksakan kondisi. Menutup tahun ini, kita harapkan bisa mencapai 80 sampai 85,” sebut Norce.

Penjabat Sementara (PJs) Gubernur Kaltara, Teguh Setyabudi mengungkapkan, Pemprov Kaltara melalui masing-masing OPD telah berusaha keras melaksanakan rencana aksi pencegahan korupsi di semua lini. Hal tersebut merupakan bentuk komitmen untuk mempertahankan pencapaian rencana aksi pencegahan korupsi tahun lalu.

“Pada hal-hal yang kurang, saya telah sampaikan agar Pemprov Kaltara diberi arahan dan petunjuk. Sehingga betul-betul bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya,” kata Teguh.

Sementara itu, Sekprov Kaltara, Suriansyah mengatakan, empat dari tujuh area intervensi sudah menyandang kategori hijau di triwulan III 2020. Yakni Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) dan Manajemen ASN. Adapun tiga area intervensi lainnya masih kategori kuning. Yaitu Pengadaan Barang dan Jasa, Optimalisasi Pajak Daerah dan Manajemen Aset Daerah.

“Untuk mendorong area-area intervensi menjadi lebih tinggi, harus ada upaya-upaya khusus. Misal dalam perencanaan dan penganggaran yang masih kurang pada indikator Standar Satuan Harga (SSH) dan Analisis Standar Biaya (ASB). Sehingga di sisa waktu 2020 ini, kita akan lakukan review ASB dan SSH. Termasuk menetapkan APBD tepat waktu,” ujar Suriansyah.

Sekprov optimis jika Pemprov Kaltara masih akan masuk dalam lima besar penilaian Renaksi Korsupgah KPK di akhir tahun 2020. Mengingat beberapa item sub-area intervensi masih diverifikasi oleh Tim Korsupgah KPK. Antara lain audit kepatuhan penyelenggaraan PBJ, laporan tracking perizinan online, Pergub tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Barang Milik Daerah, Keputusan Gubernur tentang SOP Jenis Pengelolaan Barang Milik Daerah, melengkapi database wajib pajak aktual dan potensial yang akurat dan informatif, serta audit probity dan audit khusus oleh Inspektorat.

“Beberapa item tersebut sudah diunggah oleh teman-teman OPD. Kita menunggu diverifikasi oleh Tim Korsupgah. Dan kita optimistis capaian rencana aksi pencegahan korupsi Pemprov Kaltara bisa di lima besar nasional,” sebutnya.

Terpisah, Ketua DPRD Kaltara, Norhayati Andris, berharap pendampingan langsung KPK bisa memaksimalkan upaya pencegahan korupsi pada lingkup pemerintahan di Kaltara. Dengan begitu, otomatis peran dan fungsi pemerintah untuk masyarakat bisa berjalan baik.

“Masyarakat Kalimantan Utara memang perlu mengetahui, semua instansi dan perangkat pemerintah daerah wajib mematuhi ketentuan bebas dari korupsi. Persoalan niat dan kesempatan korupsi juga harus dicegah dari awal. Kalau tidak, itu berbahaya. Semoga kedatangan KPK langsung ke sini bisa menjadi pressure agar kita benar-benar sesuai aturan,” kata Norhayati saat diwawancara di ruang kerjanya.

Norhayati menilai jika kinerja pihak eksekutif dan legislatif di Kaltara terlaksana dengan baik. Ini tercermin dari tidak adanya temuan dari instansi pengawas terkait hingga sekarang.

“Artinya kan di Kaltara belum ada yang tertangkap atau sangat signifikan terkena kasus korupsi. Semoga dalam perjalanan ke depan, seluruh perangkat Pemprov Kaltara, kabupaten dan kota, eksekutif hingga legislatif, bisa bekerja sesuai aturan dan hati nurani. Sebagaimana yang telah diamanatkan masyarakat dan negara untuk kita,” pungkasnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah