Ruang Publik

Komunikasi Publik Melawan Panik

Abdul Chalik Fadillah

DUNIA gegar oleh coronavirus disease 2019 atau Covid-19. Akhir Maret telah menjangkiti 212 negara. Per Selasa 5 Mei 2020, Covid-19 menciptakan 251.816 kematian seluruh dunia.

Pandemi Covid-19 menjadi tantangan kemanusiaan paling mendesak saat ini. Sedianya seluruh sektor -tak hanya kesehatan- menjadi terdampak. Semua lini babak-belur.

Jumlah kasus terkonfirmasi positif virus, pasien dalam perawatan, hingga meninggal dunia terus meningkat setiap hari di Indonesia. Sejalan dengan itu arus informasi yang berkembang di masyarakat juga semakin deras hal ini dapat menimbulkan sebuah kepanikan.

Belum lagi kebebalan sebagian masyarakat untuk mengikuti anjuran pemerintah untuk mencegah penyebaran virus tersebut. Bagaimana krisis ini dapat dicegah?

Komunikasi Krisis

Covid-19 menjangkiti dunia menciptakan krisis bagi umat manusia dan berimbas ke mana-mana. Krisis tidak dapat dihindari, tapi kemungkinan masih bisa dicegah.
Untuk mengantisipasi dan menghindari dari dampak negatif dari krisis diperlukan manajemen krisis untuk mempersiapkan berbagai strategi dan taktik apa yang akan dilakukan untuk menangani suatu krisis tersebut.

Prinsip pertama dalam manajemen krisis yaitu berorientasi pada keselamatan publik. Public relations juga menerapkan strategi komunikasi krisis yang dirancang dengan mengurangi risiko muncul kepanikan publik, mengurangi kekhawatiran, mengurangi spekulasi-spekulasi khususnya di awal-awal krisis, melindungi perusahaan dari kritik-kritik spekulasi yang biasanya muncul dari diskursus publik di media massa, bersifat dapat dipercaya (accountability), keterbukaan (disclosure), dan komunikasi berbasis keseimbangan kepentingan (symmetrical communication) dan didesain untuk meminimalkan kerusakan pada citra organisasi (Kriyantono,2012:189).

Menurut Coombs (2007), krisis komunikasi didefinisikan sebagai “the perception of an unpredictable event that threatens important expectancies of stakeholders and can seriously impact an organization’s performance and generate negative outcomes.” Dari definisi tersebut, ada beberapa aspek yang mendasari krisis komunikasi, di antaranya adalah persepsi publik, kejadian yang tidak terprediksi, dan ancaman terhadap organisasi.

Jika ancaman Covid-19 yang diprediksi akan berlangsung hingga bulan Mei 2020 tidak dikelola dengan baik, maka akan berakibat pada krisis kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

Luhukay (2008 : 27) menunjukan cara mengemas informasi untuk publik. Pertama, instructing information yang berisi petunjuk atau pedoman apa yang harus dilakukan publik atau bagaimana publik, baik internal maupun ekternal bertindak dalam krisis. Dalam hal ini perbedaan tentang penggunaan kata social distancing dan phsycal distancing jangan sampai membelah sikap masyarakat, dari mana dan siapa yang menyerukannya.

Kedua, adjusting information berupa pemberian informasi yang memungkinkan publik mengatasi masalah-masalah emosionalnya. Kondisi emosi masyarakat yang sedang cemas dan khawatir dengan ancaman virus corona ditambah dengan bertambahnya korban meninggal setiap hari harus menjadi perhatian pejabat publik dalam menyampaikan keterangan atau pernyataan kepada khalayak.

Pernyataan Juru Bicara Satgas Covid-19 yang menyebutkan “orang miskin dapat menyebarkan virus corona kepada orang kaya” jelas kurang elok dan justru menciptakan kegaduhan di tengah masyarakat.

Ketiga, internalizing information berupa pemberian informasi yang diterima khalayak yang akhirnya membentuk penilaian publik terhadap organisasi dalam jangka panjang.

Berbagai pernyataan yang disampaikan oleh pejabat publik yang menimbulkan kontroversi seperti yang dicontohkan di awal tulisan ini akan tercatat dalam memori masyarakat. Publik pada akhirnya akan mempunyai persepsi tersendiri tentang perhatian atau sikap pemerintah terhadap rakyatnya dalam mengatasi ancaman virus corona.

Saat ini pemerintah  telah menerbitkan 5 protokol pencegahan Covid-19, yang salah satu mengenai protokol komunikasi publik. Protokol komunikasi publik dibentuk untuk menciptakan masyarakat yang tenang dan mengerti langkah apa saja yang akan dilakukan untuk lingkungan terdekatnya.

Tantangan pemerintah saat ini adalah membuat informasi yang lebih terkoordinasi. Dalam situasi krisis, desentralisasi informasi harus ditekan semaksimal mungkin. Informasi yang beragam dari sumber yang juga beragam, cukup berisiko di masa krisis.

Ada pekerjaan rumah yang luar biasa yaitu untuk membentuk suatu sistem yang lebih terkoordinasi, tersentralisasi. Karena kita meyakini, dalam suasana pandemi ini tidak banyak pilihan. Harus lebih terintegrasi.

Sejatinya apa yang diharapkan pemerintah dengan mengeluarkan protokol komunikasi dan juga imbauan kepada masyarakat untuk meredakan kepanikan pada kenyataannya masih belum tersosialisasikan secara menyeluruh khususnya di tingkat daerah.

Diperparah oleh gerakan panic buying oleh sebagian masyarakat ketika mengetahui daerahnya terpapar Covid-19. Bukan ketakutan tidak mendasar, melainkan sebuah pemahaman yang muncul dari perasaan takut dan khawatir akan bahaya yang barangkali akan menimpa masyarakat. Kepanikan masyarakat yang bersifat massal tersebut merupakan perilaku sosial yang dapat melemahkan ketahanan mental.

Sementara itu, institusi yang paling dominan untuk mengubahnya adalah sistem yang ada di dalam pemerintahan. Dengan demikian, pemerintah dapat membangun pola komunikasi yang bersifat top-down.

Selanjutnya dalam hal penyampaian informasi ke masyarakat pemerintah seharusnya tidak hanya sekadar menyampaikannya saja tapi bagaimana pemerintah juga bisa membangun kesadaran serta kepercayaan publik.

Komunikasi menjadi faktor penting agar virus corona lebih dipahami masyarakat. Hindari penyampaian pesan yang kontraproduktif, yang justru akan memecah belah publik dalam menghadapi penyebaran Covid-19. Komunikasi publik yang baik akan menyatukan masyarakat untuk bergotong-royong.

Partisipasi Masyarakat

Masyarakat Indonesia terbiasa hidup komunal baik formal maupun informal.

Partisipasi kelompok diperlukan untuk membangun kekuatan kolektif melawan wabah tersebut. Di sini, perlu peran opinion leader untuk membangun kesadaran dan perubahan perilaku untuk mendukung penanggulangan bencana corona.

Misalnya, saling mengingatkan untuk mematuhi protokol pencegahan penyebaran virus sampai lingkungan terkecil RT/RW. Maka dari itu dituntut peran atau partisipasi aktif masyarakat. Melalui peran serta masyarakat akan ada keterlibatan RT, RW, lurah serta tokoh-tokoh masyarakat, kepemudaan, dan keagamaan.

Selanjutnya, jejaring antarkelompok harus diperkuat untuk membangun kekuatan lebih besar. Lepaskan bendera dan identitas sosial, kultural, agama, dan sebagainya. Jejaring kelompok tanpa sekat dan batas akan lebih efektif menyatukan beragam kepentingan berbeda untuk kepentingan sama.

Jejaring yang terbentuk akan membangun solidaritas kolektif, seperti diinginkan Presiden Jokowi. Sikap saling percaya diperlukan untuk mengatasi bencana corona.

Saling percaya diperlukan baik antarmasyarakat maupun dengan pengambil kebijakan. Masyarakat harus percaya dengan skema kebijakan protokol penanggulangan bencana corona pemerintah tetap dengan mempertahankan sikap kritis.

Percaya ketika diminta untuk beraktivitas di rumah saja, menerapkan sosial distancing dan sebagainya untuk mencegah penyebaran virus secara masif. Lupakan perseteruan politik demi menanggulangi bencana dan menjamin keselamatan kolektif. (*)

*) Penulis adalah Asisten Bidang Pemeriksaan Ombudsman RI Perwakilan Kaltara

Isi artikel di atas sepenuhnya tanggungjawab penulis.