Headline

KKP Kesulitan Sosialisasikan SE Terbaru terkait Covid

Ahmad Hidayat

TARAKAN, Koran Kaltara – Dalam situasi pandemi Covid-19, pemerintah pusat beberapa kali mengeluarkan surat edaran berkaitan dengan syarat pelaku perjalanan. Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP) menyelaraskan lagi aturan yang baru keluar, dengan pelaksanaan di lapangan bersama Pemda setempat, sementara daerah juga mengeluarkan aturan serupa.

Kepala KKP Tarakan, Ahmad Hidayat menuturkan, pihaknya sering kesulitan memulai pelaksanaan di lapangan, karena setelah surat edaran dikeluarkan langsung diberlakukan. Sementara, pihaknya perlu melakukan sosialisasi di lapangan.

“Membuat heboh dan gaduh di pelabuhan. Masyarakat sudah membeli tiket, tetapi ternyata ada syarat lain. Apalagi di SE No. 44 yang dikeluarkan Menteri Perhubungan ini, apabila dari hasil pemeriksaan positif, wajib dikembalikan dana pembelian tiketnya,” ungkapnya, Rabu (21/7/2021).

Ahmad menambahkan, dalam SE Satgas Covid terbaru, juga menyebutkan untuk penumpang yang tiba dan terkonfirmasi positif dari hasil pemeriksaan sampel KKP, wajib dilakukan karantina selama delapan hari. Mulai dari biaya PCR hingga karantina dan proses pemulangan menggunakan biaya mandiri, ditanggung pihak yang bersangkutan.

“Jadi, masuk, kami ambil sample di atas kapal. Misalnya negatif, baru diizinkan perputaran kru maupun bongkar muat dan penumpang diizinkan turun. Tapi kalau ada kru positif, akan disepakati dengan pemilik kapal, akan disepakati dimana. Kalau di hotel, harus memenuhi syarat untuk karantina. Kalau mess dimana, penumpangnya tidak boleh keluar kamar, setelah hari ke tujuh, baru PCR lagi. Kalau negatif, baru keluar di hari ke delapannya,” ungkapnya.

Sedangkan untuk warga negara asing (WNA) yang hendak kembali ke kampung halamannya, tidak ada persyaratan vaksin. Namun, pihaknya akan berkoordinasi dengan Imigrasi jika hendak melanjutkan perjalanan di Indonesia harus dipersyaratkan vaksin.

Sementara itu, Humas Kantor Imigrasi Tarakan, Syachruddin menjelaskan, pelaku perjalanan yang datang dari luar negeri, pada saat membeli tiket, maka berlakulah protokol kesehatan sesuai aturan yang ditetapkan Kementerian Perhubungan dan Satgas Covid.

“Di antaranya seperti swab atau PCR. Karena, pada saat nanti mereka tiba di Bandara Indonesia, pasti kan diperiksa, tapi bukan dari Imigrasi, karena itu bukan tugas fungsi kami. Setelah mereka diperiksa (KKP), baru nanti kami lakukan pemeriksaan keimigrasiannya,” ujarnya.

Pemeriksaan dari Imigrasi, kata dia, menunggu selesainya pemeriksaan dokumen kesehatan dari KKP. Setelah tidak ada kendala dan persyaratan yang dipenuhi pelaku perjalanan dari luar negeri,  WNA ini beres, baru dilanjutkan pemeriksaan dokumen keimigrasian untuk masuk ke Indonesia.

“Kalau mereka ada izin tinggalnya, maka mereka boleh masuk. Intinya, kalau tugas fungsi Imigrasi hanya pemeriksaan dokumen dari WNA saja. Tapi di Tarakan saat ini, kedatangan di pelabuhan dan bandara dari luar negeri masih tutup,” jelasnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Nurul Lamunsari