Ekonomi Bisnis

KIPI Berdampak Positif, Bupati Berharap Dukungan Masyarakat

Bupati Bulungan, Syarwani.

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Rencana pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) di Tanah Kuning – Mangkupadi, Tanjung Palas Timur diharapkan mendapat dukungan masyarakat, khususnya warga di dua desa tersebut.

Demikian disampaikan Bupati Bulungan, Syarwani saat melakukan pertemuan dengan warga di dua desa tersebut, beberapa waktu lalu.

Bupati mengatakan, adanya KIPI, yang juga merupakan agenda Proyek Strategis Nasional (PSN), nantinya akan menjadi ikon Kabupaten Bulungan, sekaligus meningkatkan perekonomian masyarakat.

Dalam pertemuan pada Sabtu (25/9/2021) lalu, bupati turut didampingi wakil Bupati Bulungan Ingkong Ala, dan sejumlah pejabat terkait.

“Ketika pembangunan KIPI berlangsung, masyarakat sekitar akan merasakan dampaknya seperti peluang penyediaan bahan makanan, ikut dalam proyek pembangunan, serta bisa mendapatkan penghasilan yang lebih baik dari sebelumnya,” kata bupati.

Selain itu, adanya KIPI juga diproyeksikan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), sekaligus berdampak pada pembangunan dan perekonomian di Bulungan yang akan berkembang pesat.

Bupati bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Bulungan dan Forkopimda pun mengimbau masyarakat sekitar, khususnya para pemilik lahan di wilayah Desa Tanah Kuning dan Desa Mangkupadi, agar dapat mendukung pembangunan KIPI.

“Mungkin nilai kompensasi pembebasan lahan dari perusahaan tidak seberapa besar. Tapi ke depannya dengan adanya KIPI ini akan berdampak luas bagi masyarakat, khususnya perekonomian masyarakat sekitar,” katanya.

Seperti diketahui, luasan yang masuk KIPI mencapai 10.100 hektare. Selain lahan milik warga, sebagian besar juga berada pada lahan yang sudah memiliki Hak Guna Usaha (HGU) sejumlah perusahaan Kelapa Sawit yang lebih dulu melakukan aktivitas di lokasi tersebut.

Setidaknya ada sekitar 7 ribu di antaranya berada di kawasan HGU, dan sekitar 3 ribu lainnya merupakan lahan non HGU, dan dipastikan akan lebih mudah.

Syarwani menegaskan, agar lebih mudah di awal pihaknya ingin memprioritaskan kawasan non HGU dulu. Sebab, lebih mudah dalam melakukan progres di lapangan.

“Kalau kawasan HGU, banyak pihak yang harus kita ajak duduk bersama, dan sejauh ini memang untuk B to B belum ada kabar. Tetapi memang untuk urusan bisnis mereka kita tidak ikut campur di situ,” sebutnya.

Selain itu, pihaknya juga memastikan peluang tenaga lokal dalam rencana pengembangan KIPI tersebut.

Meski begitu tak dipungkiri kebutuhan tenaga kerja juga akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing. Diperkirakan KIPI akan bakal menyerap ribuan tenaga kerja lokal.

“Saya paham, terkadang masyarakat berpikiran bahwa tenaga kerja asing mendominasi. Padahal, fakta di lapangan tidak seperti itu. Jika pun didominasi tenaga kerja asing tentunya akan menuai protes dari masyarakat setempat,” bebernya.

Penyerapan tenaga lokal juga akan disesuaikan dengan kebijakan daerah, di mana ada ketentuannya serapan tenaga kerja lokal 80 persen dan 20 persen tenaga kerja luar.

“Kita sudah sampaikan kepada pengembang agar menyerap tenaga kerja mencapai 80 persen. Dalam hal ini, juga diperlukan kesiapan SDM. Artinya, penyerapan ini juga harus disesuaikan dengan kapasitas yang ada. Jangan juga kita minta mengelola mekanisasi kalau tidak ada skill. Jadi, profesional saja,” pungkasnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Edy Nugroho

 

TOPIK TERKAIT:

Pengembangan KIPI, Pastikan 80 Persen Pekerja Lokal

Bupati Tegaskan KIPI tak Sekadar Ground Breaking

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment