Kaltim

Ketua MUI Paser Tolak Legalisasi Miras

Ketua MUI Paser, Azhar Bahruddin
  • Masih Banyak Sektor Lain untuk Pemulihan Ekonomi

TANA PASER – Indonesia dihebohkan munculnya Peraturan Presiden 10 tahun 2021 tentang Bidang Usaha Penanaman Modal, yang mengatur pembukaan investasi baru industri minuman keras (miras).

Meskipun perpres tersebut masih direncanakan akan diberlakukan di beberapa provinsi di tanah air, namun kemunculan perpres tersebut malah menuai protes dikalangan umat muslim indonesia.

Protes tersebut dilayangkan Ketua MUI Kabupaten Paser, Azhar Bahruddin. Ia secara tegas menolak keberadaan perpres tersebut karena keberadaan minuman keras malah menjadi penyumbang hal buruk bagi generasi di daerah.

Dikatakannya, meskipun perpres tersebut tidak diberlakukan di seluruh wilayah nusantara, namun ia mengkhawatirkan jika hal tersebut malah menjadi awal untuk melegalkan miras di tanah air.

“Jangan beri luang sedikitpun untuk pendistribusian miras di tanah air. Sedikit saja ini dibuka maka akan berdampak pada yang lainnya. Terlebih lagi saat ini daerah masih perlu melakukan pelaksanaan pembangunan dan mempersiapkan pemuda yang memiliki akhlak yang baik,” ucap Azhar Bahruddin, Selasa (2/3).

Untuk itu Ia menegaskan perpres tersebut tidak perlu lagi ditinjau kembali, namun sudah sepatutnya untuk ditolak. Namun demikian Azhar mengaku secara kelembagaan pihaknya belum menerima instruksi maupun arahan dari pengurus pusat MUI. Namun sebagai seorang ulama dan pengurus MUI di Kabupaten Paser Ia menolak keras perpres tersebut.

“Biarpun secara kelembagaan masih belum ada arahan maupun instruksi dari pimpinan pusat, tapi kami selaku pengurus selaku pengurus MUI menolak perpres tersebut. Jangan sampai masyarakat kita ditambah dengan beban dari keberadaan perpres ini,” terangnya.

Ia juga menjelaskan bahwa untuk mendukung pertumbuhan perekonomian pasca pandemi Covid-19, perpres tersebut hanyalah alasan yang tidak mendasar. Sebab masih banyak sektor lainnya yang bisa dikembangkan dan bernilai ekonomis.

“itu hanya alasan yang tidak mendasar, masih banyak hal usaha lain yang bisa dilakukan untuk meningkatkan perekonomian. Tidak harus melakukan meresmikan investasi miras di wilayah tanah air,” terangnya.

Ia juga sangat mendukung dengan adanya pengumuman yang menyatakan bahwa presiden Joko Widodo mencabut perpres tersebut. Ia berharap pemerintah harus mempertimbangkan segala dampak baik dan buruknya jika dalam menetapkan satu keputusan dan kebijakan.

“Alhamdulillah presiden sudah menarik perpres 10 Tahun 2021. Semoga saja kedepan pemerintah bisa lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan,” pungkasnya. (*)

Sumber: Koran Kaltim

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah