Headline

Ketua KPK Ingin Pencegahan Korupsi Terintegrasi

TERINTEGRASI - Ketua KPK Firli Bahuri saat menghadiri rakor pemberantasan korupsi terintegrasi di Gedung Gabungan Dinas Pemprov Kaltara, Kamis (26/11/2020). (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Firli Bahuri: Korupsi Terjadi karena ada Kekuatan dan Kekuasaan

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Komjen Pol Firli Bahuri untuk kali pertamanya melakukan kunjungan kerja ke Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara). Setelah tiba pada Hari Rabu (25/11/2020), keesokan harinya, Kamis (26/11/2020), orang nomor satu di lembaga antirasuah tersebut menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi: Penyelamatan Aset dan Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah.

Rakor tersebut tampak dihadiri oleh Penjabat Sementara (Pjs) Gubernur Kaltara Teguh Setyabudi dan seluruh kepala daerah se-Kaltara, serta unsur Forkompimda lainnya. Dalam sambutannya, Ketua KPK mengatakan bahwa kedatangannya ke Kaltara adalah bagian dari upaya awal dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Menurutnya, semua pihak harus terlibat secara terintegrasi dalam mencegah adanya korupsi.

“Pemberantasan korupsi tidak bisa dilakukan hanya satu pihak saja, misalnya hanya KPK saja. Tetapi harus bersama-sama. Tepat jika dikatakan harus terintegrasi bagi semua. KPK harus bersama-sama dengan segenap elemen bangsa,” ujarnya.

Ia menerangkan, tugas seluruh elemen bangsa adalah untuk menyejahterakan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Di Kaltara, sebagai provinsi termuda di Indonesia, capaian pembangunan dinilai cukup bagus. Angka kemiskinan di bawah nasional hingga indikator lainnya seperti indeks pembangunan manusia dan gini rasio juga rendah.

“Jangan sampai tujuan menyejahterakan rakyat dan mencerdaskan kehidupan dirusak karena adanya korupsi. Tidak sedikit negara gagal karena maraknya korupsi. Korupsi tidak hanya merupakan kejahatan yang merugikan negara, tapi juga merampas hak-hak asasi manusia bahkan dikatakan kejahatan melawan kegiatan kemanusiaan. Karena korupsi mengganggu seluruh aspek kehidupan dan sendi-sendi kehidupan,” jelas Firli.

Berdasarkan data KPK di tiap-tiap daerah di Indonesia, dari 34 provinsi, 26 di antaranya pernah tersangkut masalah korupsi. Bahkan sejak KPK terbentuk di Tahun 2003, setidaknya ada puluhan gubernur dan ratusan bupati yang terjerat kasus korupsi.

“Sisa ada delapan daerah yang mudah-mudahan tidak ada tindak pidana korupsi, jangan hanya belum tertangkap saja. Dari catatan KPK sejak terbentuk 2003, sudah ada 22 gubernur, 116 bupati dan ratusan anggota dewan yang tertangkap korupsi. Mudah-mudahan ini jadi perhatian kita semua,” tegasnya.

Oleh sebab itu, penting untuk membangun konsep pencegahan sejak awal. Konsep pencegahan tersebut, lanjutnya, adalah bertitik tolak terhadap: kenapa korupsi bisa terjadi.

“Kenapa korupsi bisa terjadi, karena gagal, buruk dan lemahnya sistem. Korupsi terjadi karena ada kekuatan, kekuasaan dan lemahnya integritas. Makanya dalam momen pemilihan kepala daerah ini, kita tak ingin calon kepala daerah terlibat korupsi saat pencalonan dan saat terpilih jadi kepala daerah,” terangnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah