Headline

Kerja Legislasi DPRD Kaltara Terhambat Urusan Pilkada

Ketua Bapemperda DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah saat ditemui media belum lama ini. (Foto: Rizqy/Koran Kaltara)
  • Bapemperda Akui Anggota Dewan Fokus Pemenangan Calon

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Seluruh anggota dewan yang duduk di DPRD Kaltara merupakan anggota partai politik. Sehingga selain melaksanakan tugas-tugas kedewanannya, juga punya urusan yang berkaitan dengan partainya masing-masing. Terlebih di tengah tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) yang tahapannya sedang berjalan.

Demikian disebutkan oleh Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Kaltara Syamsuddin Arfah. Bahkan ia mengungkapkan, kerja-kerja legislasi yang sedang berproses terhambat urusan pilkada. Dimana ada beberapa rancangan peraturan daerah (Ranperda) yang sedang dibahas oleh anggota legislatif tersebut.

“Sedikit terkendala karena persoalan Pilkada serentak. Pilkada serentak sedikit menghambat karena rata-rata anggota DPRD provinsi fokus dengan masing-masing bakal calonnya yang mereka usung,” katanya saat dikonfirmasi media.

Menurutnya, sebagai politisi, para anggota dewan tidak bisa dipisahkan dengan urusan politik. Apalagi diketahui, pada pemilihan tahun ini, ada lima daerah yang menggelar pesta demokrasi. Yakni Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur (Pilgub) Kaltara, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati (Pilbup) Bulungan, Pilbup Nunukan, Pilbup Tana Tidung dan Pilbup Malinau.

Meski demikian, ia menegaskan bahwa terkait sejumlah ranperda, tetap dikontrol. Beberapa tahapan yang sudah berjalan, menurutnya bisa dilanjutkan. Jika batas waktu pembahasan lewati target, dapat dilakukan perpanjangan.

“Tapi juga tetap kita kontrol melalui badan musyawarah karena ini juga sembari agenda itu berjalan. Karena untuk DPRD tidak bisa dipisahkan, karena dia adalah lembaga politik personalnya (anggota dewan) juga pasti. Tetapi juga kita kontrol supaya tetap jalan,” jelasnya.

Sebagai informasi, ada beberapa ranperda yang tengah difokuskan pembahasan sejak beberapa bulan belakangan. Yakni Ranperda tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi, Kawasan Industri dan Pelabuhan Intenasional Tanah Kuning Kabupaten Bulungan 2020-2040, Ranperda tentang Rumah Susun, Ranperda tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,  Ranperda tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi dan Usaha Kecil, dan Ranperda tentang Pengelolaan Penambangan Mineral dan Batubara.

“Sebenarnya ada beberapa yang sudah harus selesai seperti Migas. Termasuk pemberdayaan perempuan, apa segala sebenarnya bisa. Nanti dievaluasi. Ada tetap jalan, rapat-rapat tetap dilakukan. Kalau migas sudah selesai, tinggal pengesahan bersama. Pemberdayaan perempuan juga. Tinggal pembahasan internal DPRD tinggal dilaporkan,” terang politisi PKS itu. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah