Ruang Publik

Kepatuhan Revolving Bendahara Pengeluaran Melesat

Parno
  • Oleh: Parno, S.S.T. Ak.

TINGKAT Kepatuhan Bendahara Pengeluaran dalam mengajukan penggantian uang persediaan secara tepat waktu berada di atas 95 persen (sembilan puluh lima persen). Tingkat capaian ini lebih tinggi 10 persen dibanding tahun 2018. Hal ini, tak lepas dari perjuangan para guardian keuangan negara di Provinsi Kalimantan Utara.

Sebagai Petty Cash

Dalam birokrasi pemerintahan, dikenal metode pembayaran uang persediaan. Uang persediaan berada dalam pengelolaan dan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 memberikan definisi uang persediaan sebagai uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari satuan kerja (kantor) atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan melalui mekanisme pembayaran langsung.

Dalam bisnis private sector uang persediaan dikenal dengan petty cash atau kas kecil. Putu Astri Lestari (2020) memberikan definisi kas kecil sebagai dana (uang) yang disimpan di dalam perusahaan untuk keperluan yang jumlahnya kecil sehingga pengeluaran tersebut tidak efisien untuk dibayarkan dengan cek.

Penyelenggaraan dana kas kecil dilakukan menggunakan metode imprest fund method dan fluctuating fund method. Sebuah kantor menggunakan imprest fund method jika kas kecil yang dikelola memiliki jumlah tetap sedangkan fluctuating fund method digunakan jika kas kecil yang dikelola jumlahnya berubah-ubah.

Dengan demikian, praktik pengelolaan uang persediaan oleh Bendahara Pengeluaran analog dengan pengelolaan petty cash yang mengelola uang tunai berjumlah tetap.

Tunai dan Kredit

Sejak terbit Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.5/2018, uang persediaan yang dapat diajukan Bendahara Pengeluaran berupa uang persediaan tunai dan atau uang persediaan kartu kredit pemerintah. Sebelum terbit peraturan terbaru, uang persediaan tunai merupakan opsi yang tersedia bagi Bendahara Pengeluaran.

Uang persediaan tunai merupakan uang yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk uang tunai sedangkan uang persediaan kartu kredit pemerintah merupakan uang muka kerja yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran dalam bentuk batasan belanja (limit) kredit yang digunakan Bendahara Pengeluaran dalam bentuk kartu kredit pemerintah.

Menurut Pratama dan Salam (2019) Kartu kredit pemerintah merupakan alat pembayaran berupa kartu yang digunakan belanja atas beban APBN, dengan kondisi kewajiban pembayaran ditanggung Bank Penerbit Kartu Kredit Pemerintah kemudian satuan kerja berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran sekaligus sesuai dengan rentang waktu yang telah disepakati.

Uang persediaan kartu kredit pemerintah digunakan Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari perkantoran atau jenis pengeluaran yang sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan pembayaran melalui mekanisme Pembayaran LS.

Pembayaran transaksi/pekerjaan yang dibiayai melalui uang persediaan paling banyak 50 (lima puluh) juta untuk 1 (satu) penerima/penyedia barang/jasa kecuali pembayaran honorarium dan perjalanan dinas.

Pengeluaran yang dapat dibiayai melalui uang persediaan adalah pengeluaran pengeluaran pada belanja barang, belanja modal dan belanja lain-lain. Khusus pada akhir tahun anggaran uang persediaan tunai dapat digunakan untuk pembayaran belanja pegawai yang diatur kemudian dalam peraturan tentang pedoman pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran pada akhir tahun anggaran.

Manajemen uang persediaan

Uang persediaan diajukan Bendahara Pengeluaran melalui Surat Perintah Membayar Uang Persediaan kepada kantor bayar yaitu Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Uang persediaan yang disetujui KPPN masuk ke rekening Bendahara Pengeluaran setelah KPPN menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D).

Uang persediaan yang sudah digunakan Bendahara Pengeluaran diajukan revolving  ke KPPN. Revolving uang persediaan diajukan dalam jangka waktu satu bulan setelah persetujuan uang persediaan. Revolving uang persediaan tunai diajukan Bendahara Pengeluaran sepanjang dana masih tersedia dalam anggaran.

Uang persediaan sebagai uang muka kerja memiliki arti bahwa uang yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran belum membebani anggaran dan akan menjadi beban anggaran pada saat Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban dengan cara mengajukan penggantian uang persediaan.

Penggantian uang persediaan sendiri dapat dilakukan oleh Bendahara Pengeluaran bila uang persediaan yang dikelolanya sudah digunakan minimal 50 persen dari jumlah uang persediaan dalam waktu satu bulan sejak uang persediaan disetujui atau diterbitkan surat perintah pencairan dana (SP2D) uang persediaan.

Penggantian uang persediaan dapat dilakukan lebih dari sekali dalam kurun waktu tersebut. Jumlah persentase minimal ini merupakan persentase dari jumlah uang persediaan tunai yang dikelola Bendahara Pengeluaran.

Kadangkala uang persediaan yang dikelola oleh Bendahara Pengeluaran tidak mencukupi untuk membiaya kebutuhan kegiatan operasional perkantoran dalam satu bulan sedangkan kebutuhan yang akan dibiayai tersebut sangat mendesak. Untuk kejadian seperti itu, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pengguna anggaran di tingkat satuan kerja dapat mengajukan tambahan uang persediaan (TUP) untuk membiayai kegiatan yang sifatnya mendesak/tidak dapat ditunda.

Adapun syarat dipenuhinya TUP antara lain digunakan dan dipertanggungjawabkan paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal SP2D diterbitkan dan tidak digunakan untuk kegiatan yang harus dilaksanakan dengan pembayaran LS. Atas TUP yang diajukan maka Bendahara Pengeluaran melakukan pertanggungjawaban TUP (PTUP) paling lama satu bulan setelah tanggal penerbitan SP2D TUP tersebut.

Bendahara Pengeluaran Pembantu

Uang persediaan dikelola oleh Bendahara Pengeluaran sehingga pengelolaan uang tersebut menjadi tanggung jawab mutlak Bendahara Pengeluaran. Dalam pelaksanaannya, Bendahara pengeluaran dapat dibantu oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja Negara dalam pelaksanaan APBN pada kantor/Satker Kementerian Negara/Lembaga.

Bendahara Pengeluaran Pembantu (BPP) adalah orang yang ditunjuk untuk membantu Bendahara Pengeluaran untuk melaksanakan pembayaran kepada yang berhak guna kelancaran pelaksanaan kegiatan tertentu.

Bendahara Pengeluaran yang dibantu oleh beberapa BPP, dalam pengajuan uang persediaan tunai harus melampirkan daftar rincian yang menyatakan jumlah uang yang dikelola oleh masing-masing BPP. Setiap BPP mengajukan penggantian uang persediaan tunai melalui Bendahara Pengeluaran, apabila uang persediaan tunai yang dikelolanya telah dipergunakan paling sedikit 50 persen.

Kinerja Kepatuhan Bendahara Pengeluaran

Menurut GFS Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Tahun 2018, ada 219  satuan kerja yang mengelola daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA). Satker satker tersebut dilayani KPPN Tanjung Selor, KPPN Tarakan dan KPPN Nunukan. Seratus sembilan puluh delapan satker diantaranya mengajukan UP dan atau TUP ke KPPN. Dengan demikian ada sekitar 90 persen  satker mengelola UP atau hampir seluruh satker memanfaatkan mekanisme UP.

Tahun 2019, ada penambahan 24 (dua puluh empat) satker yang terdistribusi sebagai mitra kerja KPPN Tanjung Selor sebanyak 23 (dua puluh tiga) satker dan sisanya pada KPPN Tarakan.

Dana yang dikelola satuan kerja di provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 dan 2019 adalah secara berututan sebesar 2,8 T dan 3,4 T. Dana tersebut diluar dana belanja pegawai dan transfer daerah. Kenaikan jumlah secara signifikan ini baik satker dan dana memberikan tantangan bagi Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN dibawahnya.

Rerata kepatuhan waktu revolving bendahara pengeluaran pada tahun 2019 dan 2018 yaitu 96,58 persen dan 85,59 persen. Peningkatan kinerja ini dirasakan sejak akhir triwulan 2018. Tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran mencapai di atas 90 Persen. Raihan itu melebihi tingkat kepatuhan pada tiga triwulan sebelumnya. Peningkatan kepatuhan berlanjut di awal hingga akhir 2019.

Bahkan pada Agustus 2019, tingkat kepatuhan Bendahara Pengeluaran mencapai peak performance selama periode 2 tahun tersebut. Peningkatan kinerja ini berpengaruh pada pengelolaan uang persediaan Indikator Pelaksanaan Anggaran Kanwil DJPb Provinsi Kaltara berada pada indeks 8,6 dan 9,7 untuk tahun 2018 dan 2019.

“Pintar-pintar” Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara

Lonjakan kinerja Bendahara Pengeluaran terpengaruh adanya usaha Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mendorong kepatuhan Bendahara. Upaya yang dilakukan antara lain selektif dalam menyetujui uang persediaan yang besar kepada Bendahara Pengeluaran, edukasi pertanggungjawaban uang persediaan hingga monitoring dan evaluasi pengelolaan uang persediaan di tingkat satker.

Outsanding uang persediaan tahun 2018 dan 2019 mencapai 15,6 miliar dan 14,2 milyar. Tingkat outstanding uang persediaan turun sekitar 10 persen. Hal ini terjadi karena besaran uang persediaan yang diajukan Bendahara Pengeluaran lebih kecil dibanding besaran uang persediaan di tahun 2018. Besaran uang persediaan sangat memengaruhi tingkat revolving.

Semakin besar uang persediaan diajukan Bendahara Pengeluaran maka tingkat revolvingnya menurun. Bendahara Pengeluaran harus pintar berbelanja menggunakan uang persediaannya sehingga revolving dapat dilakukan dalam jangka waktu satu bulan.

Untuk meningkatkan ketepatan revolving uang persediaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara melakukan aproaching uang persediaan efektif. Maksudnya Bendahara Pengeluaran disarankan mengajukan uang persediaan yang dapat di-revolving Bendahara Pengeluaran selama satu bulan.

Pengetahuan revolving dalam waktu satu bulan ditentukan dalam peraturan menteri keuangan. Untuk mengurangi keterlambatan revolving uang persediaan, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara dan KPPN di bawahnya secara kontinyu melakukan sosialisasi ketentuan revolving uang persediaan kepada Bendahara Pengeluaran satker. Sosialisasi dilakukan di tingkat wilayah maupun di tingkat KPPN.

Selain itu, pengawasan dan evaluasi pengelolaan uang persedian juga terus dilakukan. Setiap bulan, data pengelolaan uang persediaan dikumpulkan untuk di analisa. Setiap revolving uang persediaan yan melewati batas waktu, dianalisa penyebabnya.

Kemudian Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara mengajak Bendahara Pengeluaran untuk menemukan solusi terbaik untuk dilaksanakan Bendahara Pengeluaran. Langkah-langkah di atas merupakan upaya pintar-pintar Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara.

Menjaga Ritme

Untuk mencapai impian besar diperlukan tindakan nyata sekecil apapun itu. Upaya yang telah dilakukan oleh Kanwil DJPb Provinsi Kalimantara dan KPPN di bawahnya memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan revolving Bendahara Pengeluaran.

Hal ini menandakan bahwa upaya yang dilakukan sudah efektif. Namun, Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara harus tetap fokus bekerja keras. Ritme bekerja yang dilakukan wajib dijaga agar roda yang berputar terus berlari menuju tujuan yang akan dicapai. Usaha tidak mengkhianati hasil. (*)

*) Penulis adalah Kasi Analisa, Statistik, dan Penyusunan Laporan Keuangan

Bidang Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan

Kanwil DJPb Kaltara

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah