Tarakan

Kemenag Tegaskan Saksi Yehuwa Bukan Agama

Diskusi KPAI bersama pihak terkait untuk membahas nasib anak penganut Saksi Yehuwa. (Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat (Kasi Bimas) Kristen Kementerian Agama Tarakan, Otto Simon Tandu menegaskan, bahwa Saksi Yehuwa bukan suatu agama, tetapi bagian dari Kristen.

Sejak 2001 keluar surat dari Jaksa Agung yang salah satu poinnya adalah Saksi Yehuwa didaftarkan ke Dirjen Bimas Kristen Kemenag. Kemudian 2002 keluar surat keputusan Direktur Bimas Kristen yang menyatakan bahwa Saksi Yehuwa terdaftar sebagai bagian dari Kristen dalam hal ini lembaga gereja.

“Dengan demikian, dalam melaksanakan tugasnya berpegangan pada AD-ART (Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga) gereja. Sampai 2021 keputusan tersebut belum dicabut sehingga Saksi Yehuwa bukan suatu agama, tetapi bagian dari Kristen,” terangnya, usai melakukan diskusi bersama Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) di ruang Imbaya Balaikota Tarakan, Rabu (24/11/2021).

Lantas apakah materi dari Saksi Yehuwa bisa dimasukkan dalam kurikulum agama Kristen, Otto mengatakan, kalau masalah kemungkinan bisa atau tidak tergantung dari pusat karena di daerah hanya sebagai pelaksana yang harus taat aturan.

“Kalau ada persyaratan, apakah Kemenag atau Kementerian Pendidikan dapat apa tidak mengakomodir, supaya meminta perlakuan khusus, jadi agama Kristen khusus. Setelah ada pengajuan seperti itu, maka Kemenag akan minta persetujuan gereja-gereja di Indonesia. Kalau setuju, boleh dimasukkan materi pelajaran Saksi Yehuwa ke dalam kurikulum. Kalau tidak setuju, maka tidak bisa dimasukkan dalam materi kurikulum pendidikan,” paparnya.

Diakui Otto, penganut Saksi Yehuwa di Tarakan cukup banyak, tetapi yang bermasalah hanya ketiga siswa yang sekolah di SD Negeri 051.

Sedangkan lainnya tetap bisa naik kelas, karena mengikuti tata tertib yang berlaku di setiap sekolah.

“Di Tarakan ini banyak juga anak-anak Saksi Yehuwa mulai SD, SMP, dan SMA. Tetapi mereka tidak pernah bermasalah, karena mengikuti kurikulum yang telah disediakan oleh pemerintah. Dalam hal ini pendidikan agama Kristen. Hanya tiga bersaudara ini yang berkasus, bahkan dikatakan diskriminasi dan intoleransi. Tetapi saya Bimas Kristen Kemenang menegaskan tidak ada yang namanya intoleransi dalam kasus ini. Bahkan di Tarakan sampai saat ini hidup harmonis dan berdampingan,” bebernya.

Sementara itu, Komisioner KPAI Retno Listyarti menambahkan, bahwa pihaknya untuk saat ini lebih fokus kepada pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak yang saat ini sedang dalam penanganannya. Karena untuk proses kenaikan kelas bukan kewenangannya.

“Itu saja sih, kan kemarin kepala dinas sendiri yang mengungkapkan mau menaikkan kelas anak. Itu keputusan mereka, kita hanya mengingatkan catatan lapangannya itu. Kalau kemudian ada persyaratan dan lain sebagainya, ya dibicarakan, kan kewenangan kenaikan kelas ada di sekolah, dewan guru, bukan karena perintah KPAI dan kementerian. Karena kami tidak punya kewenangan memerintah untuk menaikkan kelas anak,” imbuhnya.

Jika KPAI melakukan itu berarti melanggar kewenangan, oleh karena itu, Retno mempersilakan kalau mau menaikkan ketiga anak tersebut.

Saat ini orientasinya KPAI bukan itu, melainkan catatan yang sudah dimiliki akan dirilis secara resmi.

“Makanya harus dibicarakan dulu, kami akan terus melakukan pengawasan terhadap pemenuhan, perlindungan dan pemenuhan hak-hak ketiga anak ini, itu saja. Tumbuh kembang anak itu hak anak. Kalau sampai tiga kali tidak naik kelas berturut-turut hanya karena 1 mata pelajaran, masak mau tidak naik kelas untuk yang ke 4, ke 5, dan 6. Artinya, harus punya penyelesaian, orientasi kami,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sofyan Ali Mustafa
Editor: Rifat Munisa

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment