Kaltara

Kemenag Kaltara Persiapkan Haji 2022

Kanwil Kemenag Kaltara membahas persiapan haji dan umrah tahun 2022. (Foto: Istimewa)

TARAKAN, Koran Kaltara – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Agama (Kemenag) Kaltara mulai mempersiapkan teknis keberangkatan calon jamaah umrah, maupun haji 2022 mendatang.

Persiapan ini dibahas bersama dengan instansi terkait, dihadiri juga perwakilan Kemenag RI maupun travel umrah dan haji yang ada di Tarakan.

Kepala Kanwil Kemenag Kaltara, H Saifi menuturkan, Jamarah (Jagong Masalah Umrah dan Haji) dilakukan, jika kemungkinan Pemerintah Arab Saudi mengizinkan Indonesia melaksanakan ibadah di negaranya.

Jumlah jamaah haji Indonesia, sebanyak 221 ribu, kata Saifi, terbesar di seluruh dunia

“Kita harus persiapan pelaksanaan haji tahun 2022 mendatang sejak jauh hari, dari sekarang ini. Mulai dari bagaimana teknis pelaksanaan persiapannya bagaimana, jamaah yang menumpuk dua tahun tidak berangkat. Kebijakan pusat seperti apa, dari Arab Saudi juga seperti apa,” kata dia, di sela pelaksanaan Jamarah di Tarakan, Selasa (14/9/2021).

Meski waktunya masih panjang, Saifi mengatakan, pandemi Covid-19 belum diketahui sampai kapan sehingga persiapan harus dilakukan lebih awal.

Hal ini dilakukan, agar bisa mengambil langkah-langkah preventif jika ternyata ada hal yang tidak diinginkan. Misalnya, pandemi masih berkelanjutan.

Termasuk berkaitan dana haji yang sampai saat ini sudah lama di dalam bank, bagaimana pengelolaannya. Namun pemerintah tetap menjamin keamanan tabungan jemaah haji.

Diharapkan, dengan Jamarah ini bisa mendalami kebijakan baru pemerintah Arab Saudi, dalam waktu dekat.

“Seperti misalnya terkait umrah, jika diizinkan dalam waktu dekat. Berapa jatah kita, bagaimana sistem pengamanan dan vaksinnya seperti apa. Semua harus dibahas, kami pun berupaya untuk mengakomodir semua informasi,” tuturnya.

Ia terangkan, terkait vaksin Sinovac dan Sinopharm yang menjadi syarat masuknya warga negara lain ke Arab Saudi juga masih menunggu hasil kajian.

Meski belum mendapatkan izin, sampai saat ini juga belum dilaksanakan, sehingga sambil menunggu, pemerintah juga mempersiapkan dan menyesuaikan regulasi kebijakan terbaru.

Ditambah lagi, saat ini untuk jenis varian baru masih berkembang, sehingga vaksin akan menyesuaikan jenis varian baru.

Intinya, Indonesia siap melaksanakan kebijakan Pemerintah Arab Saudi. Apakah bisa diberangkatkan seluruh jamaah, sesuai kuota setiap tahunnya. Hingga kemungkinan hanya beberapa persen dari kuota yang ada, asalkan bisa mengakomodir kebijakan dua negara ini.

“Jenis vaksin kan sudah banyak di Indonesia. Apa yang direkomendasikan Pemerintah Arab Saudi, kita akan tahu juga nanti. Tapi, sampai sekarang belum ada informasi dua vaksin itu diizinkan atau tidak, tapi waktunya kan masih panjang,” tandasnya. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Hariadi