Headline

Kemakmuran Rakyat Belum Tercapai Sepenuhnya

Terhadap capaian WTP ke-7 kalinya, BPK berharap tingkat kemakmuran di Kaltara bisa meningkat pula. (Foto: Rizqy)
  • BPK Beri Catatan dalam Capaian WTP Tujuh Kali Kaltara

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dimana provinsi paling bungsu di Indonesia ini, memperoleh opini tertinggi untuk ke-7 kalinya, atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kaltara Tahun 2020 dan Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Peningkatan Kualitas Infrastruktur Fisik Jalan, Jembatan, serta Gedung dan Bangunan pada Pemerintah Kaltara Tahun 2020.

Dalam rilis yang disampaikan oleh BPK Perwakilan Kaltara, kali ini pemeriksaan kinerja dilaksanakan bersamaan waktunya dengan pemeriksaan laporan keuangan. Hal itu dimaksudkan untuk memberikan nilai tambah atas hasil pemeriksaan LKPD kepada stakeholder yakni melalui penyampaian secara bersamaan LHP LKPD dan LHP Kinerja dalam bentuk Long Form Audit Report (LFAR).

“Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan BPK, dapat disimpulkan bahwa penyusunan LKPD Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020 telah sesuai dengan SAP, telah diungkapkan secara memadai dalam Catatan atas Laporan Keuangan, telah menerapkan unsur-unsur SPI secara efektif meliputi lingkungan pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, pemantauan, informasi dan komunikasi, serta tidak terdapat ketidakpatuhan yang berpengaruh langsung dan material terhadap laporan keuangan. Untuk itu, BPK memberikan opini ‘Wajar Tanpa Pengecualian’ atas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020,” ujar Auditorat Utama Keuangan Negara VI BPK RI Dori Santosa melalui Kepala Perwakilan BPK Provinsi Kalimantan Utara Agus Priyono, Senin (10/5).

Terhadap capaian itu, BPK mengungkapkan, Kaltara masih memiliki banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan. Bahkan disebutkan, bahwa kemakmuran rakyat belum tercapai sepenuhnya, meski provinsi ke-34 ini telah mencapai opini WTP tujuh kali berturut-turut.

“BPK ditugaskan untuk mendorong peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara menjadi lebih ekonomis, efisien, dan efektif, sehingga keuangan negara dapat dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Namun demikian, harapan peningkatan kemakmuran rakyat tersebut masih belum sepenuhnya tercapai,” bebernya.

Untuk itu, di tahun 2021, Pemprov Kaltara diharapkan bisa meningkatkan indikator kemakmuran masyarakat pada level yang lebih baik, atau setidaknya melebihi rata-rata nasional. Melakukan perbaikan atas kelemahan-kelemahan yang ditemukan terkait perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan serta monitoring dan evaluasi.

“Karena pencapaian opini WTP akan semakin bermakna apabila diikuti dengan peningkatan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat di wilayah Kalimantan Utara,” ujarnya.

Lebih jauh, BPK juga masih menemukan sejumlah permasalahan. Hal itu juga turut menjadi catatan bagi Pemprov Kaltara, untuk jadi perhatian sehingga dilakukan perbaikan dan penyelesaian. Yakni, terkait peningkatan infrastruktur, pengelolaan dana hibah, pelaksanaan monitoring dan evaluasi, penatausahaan aset, serta perencanaan program. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Nurul Lamunsari

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah