Bulungan

Keluar Aturan Baru PNS, Pemkab Bulungan Menyesuaikan

Di tengah masa pandemi Covid-19, PNS di lingkup Pemkab Bulungan tetap diingatkan terkait disiplin kinerja. (Dok/Koran Kaltara)

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah mengeluarkan aturan baru terkait disiplin pegawai Negeri Sipil (PNS). Melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021, tentang disiplin pegawai negeri sipil, pemerintah mengatur mengenai beberapa sanksi yang dapat dijatuhkan kepada PNS yang terbukti melanggar aturan.

Salah satunya, terkait sanksi tegas terhadap PNS yang mangkir kerja. Bagi PNS yang tidak masuk kerja atau alpa selama 10 hari berturut-turut  tanpa keterangan yang sah, dikenakan sanksi  hingga pemberhentian.

Dikonfirmasi terkait aturan terbaru itu, Bupati Bulungan Syarwani menegaskan, pihaknya akan segera menyesuaikan.

Selanjutnya, aturan baru itu akan dijadikan pedoman bagi segenap PNS yang ada di lingkup Pemkab Bulungan.

“Pastinya aturan itu menjadi pedoman bersama. Nanti pengawasannya ada di internal, ada di Inspektorat dan BKPSDM (Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia), termasuk oleh Sekda,” ujarnya.

Bupati meminta, kepada seluruh aparatur sipil Negara (ASN) di lingkup Pemkab Bulungan untuk mempelajari aturan baru tersebut.

Begitu pun kepada OPD atau instansi yang berwenang seperti BKPSDM, Inspektorat dan Biro Tata Organisasi Pemkab Bulungan untuk melakukan pengawasan terhadap PNS.

“Memang aturan baru itu belum disosialisasikan. Tapi sebenarnya tanpa adanya sosialisasi, saya kira para ASN sudah tahu. Jadi mari kita lihat PP itu dan kita pedomani bersama,” sebutnya.

Menurut bupati, adanya ketentuan baru ini tentunya juga secara tidak langsung, aturan yang lama, yakni PP Nomor 53 Tahun 2010, sudah tidak berlaku lagi. Tetapi untuk lebih pastinya, Pemkab Bulungan juga masih menyesuaikan.

“Biasanya kalau ada aturan baru, ada klausul yang menjelaskan aturan lama tidak digunakan lagi. Sementara ini belum ada aturan turunannya. Tetapi apapun itu kita menyesuaikan,” bebernya.

Selain itu, Syarwani juga menambahkan, disiplin pegawai tetap menjadi perhatian pihaknya, meskipun saat ini masih di tengah pandemi Covid-19.

Alhasil adanya kebijakan work from home atau WFH membuat pihaknya cukup sulit untuk mengukur tingkat kedisiplinan PNS.

“Ya walaupun demikian, kita tetap meminta pelayanan pemerintahan dan tanggung jawab kerja yang ada pada tiap PNS untuk tetap dilaksanakan. Tentu cukup sulit untuk mengukur kedisiplinan, apalagi di tengah situasi pandemi dan ada WFH hari ini. Namun yang pasti kinerja layanan pemerintahan tetap jalan dan tanggung jawab dia sebagai ASN itu tetap dilaksanakan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Nurjannah
Editor: Eddy Nugroho

 

TOPIK TERKAIT:

Bolos 10 Hari, PNS Akan Dipecat

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment