Hukum Kriminal

Kejari Tarakan Musnahkan Barang Bukti Pidum

Pemusnahan barang bukti pidana umum dilakukan Kejaksaan Negeri Tarakan, Rabu (21/7/2021). (Istimewa)
  • Kajari: Kami Melayani Pengantaran Barang Bukti Gratis

TARAKAN, Koran Kaltara – Berbagai barang bukti dari pidana umum (pidum) Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan, dimusnahkan pada Rabu (21/7/2021). Pemusnahan dilakukan dengan beberapa cara, mulai dari dilarutkan ke dalam air untuk barang bukti narkotika jenis sabu, kemudian dibakar dan dipotong-potong.

Kepala Kejari (Kajari) Tarakan, Adam Saimima menyatakan, pemusnahan barang bukti ini dilakukan dalam rangkaian Hari Bhakti Adhyaksa ke 61. Sedangkan barang bukti yang dimusnahkan, di antaranya narkotika jenis sabu, alat hisap sabu, senjata tajam (sajam) dan handphone.

“Barang bukti yang dimusnahkan merupakan perkara dari bulan Maret hingga Juli. Dari semua barang bukti yang dimusnahkan, paling banyak barang bukti dari narkotika,” ujarnya dikonfirmasi usai memimpin kegiatan pemusnahan.

Pemusnahan dilakukan berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Tarakan dan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan. Dalam amar putusan Majelis Hakim, menyebutkan semua barang yang disita dan berkaitan dengan tindak pidana diputuskan dan memerintahkan JPU untuk barang bukti dieksekusi dan dimusnahkan.

Dari semua barang bukti yang dimusnahkan ini, terbanyak kasus narkotika dengan 47 perkara. Kemudian ada kasus pencurian 4 perkara, kasus undang-undang darurat yaitu sajam sebanyak 7 perkara dan perjudian 6 perkara.

Selain itu, perkara perjudian 6 perkara, kesehatan 1 perkara, penganiayaan 1 perkara dan kehutanan 1 perkara.

“Kami juga melayani pengantaran barang bukti secara gratis kepada pemiliknya. Kami lakukan apabila pemilik barang bukti tidak bisa mengambil sendiri ke Kejari Tarakan,” katanya.

Pengembalian barang bukti ini juga berdasarkan putusan Pengadilan  Negeri Tarakan dan surat perintah Kepala Kejaksaan Negeri Tarakan.

Ia tambahkan, tujuan pengembalian barang bukti ke pemiliknya, dilakukan Kejari Tarakan sebagai bentuk pelayanan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

“Jadi kami langsung bawa ke alamat yang bersangkutan. Tapi, kami pastikan dulu semua perkara yang dikembalikan ke pemiliknya juga, merupakan perkara yang sudah inkracht atau memiliki kekuatan hukum tetap,” tutur Adam.

Setelah dipastikan telah inkracht, maksimal dalam kurun waktu sebulan setelah putusan, maka barang barang bukti yang putusannya harus dikembalikan maka sudah harus dikembalikan ke tangan pemiliknya. Selanjutnya, jika tidak diambil dalam waktu sebulan, barang bukti tersebut segera diantar ke pemiliknya.

“Kami menunggu sebulan dulu, baru kami hubungi pemiliknya untuk memastikan. Kalau tidak bisa diambil dengan alasan tertentu misalnya, akan kami antar sesuai alamat pemiliknya,” imbuhnya. (*)

Reporter: Sahida

Editor: Hariadi