Kaltara

Kasus Stunting Terbanyak di Nunukan

Kepala Dinas Kesehatan Kaltara, Usman
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Anggaran untuk penanggulangan masalah kesehatan balita pendek atau stunting, meningkat di tahun 2019. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman menuturkan, kenaikan anggaran hingga seratus persen, yaitu dari Rp2 miliar menjadi Rp4 miliar. Dana tersebut, kata Usman nantinya diarahkan untuk intervensi faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Sehingga tidak muncul angka stunting baru…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Anggaran untuk penanggulangan masalah kesehatan balita pendek atau stunting, meningkat di tahun 2019. Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltara, Usman menuturkan, kenaikan anggaran hingga seratus persen, yaitu dari Rp2 miliar menjadi Rp4 miliar.

Dana tersebut, kata Usman nantinya diarahkan untuk intervensi faktor-faktor yang menyebabkan stunting. Sehingga tidak muncul angka stunting baru di tahun 2019. Disamping itu, dia menuturkan, anggaran juga difungsikan untuk membantu biaya pengobatan balita yang sudah terkena stunting.

“Kami mencegah agar tidak ada stunting baru. Intervensi jadi harus terus dilakukan. Setidaknya pendekatan seribu hari sejak bayi dilahirkan. Terutama dari kecukupan gizi dan perlindungan dari penyakit,” kata Usman.

“Kita juga butuh dukungan untuk intervensi faktor-faktor lain yang memicu stunting. Seperti dari air bersih dan kondisi pemukiman masyarakat,” tambahnya.

Adapun berdasarkan Laporan Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) yang dilaksanakan Kementerian Kesehatan, ditemui angka stunting lebih banyak ditemui di Kabupaten Nunukan. Sehingga, otomatis perhatian untuk pengobatan dan pencegahan akan lebih dipusatkan pada lokasi tersebut.

Sebelumnya, Kepala Bidang Sosial, Budaya dan Pemerintahan (Sosbudpem) pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda-Litbang) Kaltara, Timbul Sibarani menyampaikan, persoalan stunting memang menjadi problem yang cukup serius pada daerah tertinggal di Kaltara. Berdasarkan informasi yang ia terima, terdapat 30 persen balita pendek yang ada di daerah tertinggal.

“30 persen balita yang bertubuh pendek ini berada di Kabupaten Nunukan. Ini menjadi perhatian, karena tinggal di Nunukan saja yang memiliki persentase tinggi dan juga menyandang status daerah tertinggal,” terang Timbul.

“Kalau dari perencanaan, ditargetkan bisa ada penurunan di tahun 2019. Artinya memang ada pengobatan dan pencegahan,” tutupnya.(*)

Reporter: Agung Riyanto

Editor: Edy Nugroho