Nunukan

Kantor Bupati Nunukan Menjadi Lokasi Kafilah Mengikuti MTQ Kaltara

Training center MTQ diikuti kafilah Nunukan di Islamic Center Hidayaturahman Nunukan. (Foto: Sabri)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Kantor Bupati Nunukan, khususnya ruang pertemuan lantai IV dan ruang eks studio Bagian Humas Sekretariat Daerah Nunukan dilantai V, menjadi lokasi para kafilah Kabupaten Nunukan dalam mengikuti Musabaqah Tilawatil Qur’an (MTQ) ke-V tingkat Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara).

Tahun ini, pelaksanaan MTQ ke- V tingkat Provinsi Kaltara digelar secara virtual, mulai tanggal 17 sampai 24 September 2020.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Nunukan, Muh. Amin mengatakan, pelaksanaan MTQ tahun ini digelar secara vitrual sehingga dipusatkan di Kantor Bupati Nunukan dengan memanfaatkan ruang pertemuan lantaI IV dan eks studio Humas di lantai V.

“Dua tempat itu digunakan untuk memisahkan kafilah yang mengikuti tilawah, fahmil, syarhil serta cabang lainnya dan untuk lomba seperti kaligrafi di lantai V,” ujar Muh. Amin, Rabu (16/9/2020).

Ia mengatakan, MTQ tahun ini, Nunukan mengikutsertakan 50 kafilah berserta pendamping, official dan pelatih yang berjumlah 30 orang, sehingga jumlahnya 80 orang.

Untuk persiapan para kafilah, mulai tanggal 14 September kemarin sudah dimulai training center (TC) sampai 17 September yang dipusatkan di Islamic Center Hidayaturrahman Nunukan.

Muh. Amin berharap, MTQ tahun ini kafilah Nunukan dapat mempertahankan juara 2 yang diraih tahun lalu, bahkan berharap bisa meraih juara 1.

“Untuk MTQ tahun lalu, Nunukan berhasil meraih juara 2 dan mudah-mudahan tahun ini bisa dipertahankan. Harapan kita bisa juara 1 untuk tahun 2020 agar kafilah Nunukan bisa mewakili Kaltara di tingkat nasional,” pungkasnya. (*)

Reporter: Sabri
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah