Headline

Kaltara Tanpa Usulan CPNS Formasi Guru

Penerimaan CPNS 2019 Pemprov Kaltara. (Foto: Dok/Koran Kaltara)
  • Usulan CPNS dan PPPK 2021 Turun Menjadi 1.688 Formasi

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) pada tahun 2021 rencananya akan diselenggarakan di pertengahan tahun. Seperti yang dikatakan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana, seleksi CPNS tahun ini perlu dilaksanakan mengingat adanya kebutuhan pegawai.

Rekrutmen tidak hanya melalui penerimaan CPNS. Ada pula skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) akan dibuka. Oleh sebab itu, semua instansi: kementerian, lembaga,  dan pemerintah daerah diminta untuk menghitung kebutuhan pegawai.

Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara) telah melakukan penyusunan kebutuhan pegawai. Hal itu berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja (Anjab dan ABK). Adapun formasi yang diusulkan, kurang lebih sama dengan penerimaan sebelumnya. Yakni tenaga pendidikan (guru), tenaga kesehatan dan tenaga teknis. Namun yang berbeda adalah, tahun ini tidak ada alokasi CPNS untuk guru melainkan dialihkan ke formasi PPPK.

Kasubbid Pengadaan dan Pensiun Pegawai pada Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kaltara, Arya Mulawarman mengatakan, usulan tahun ini mengacu pada Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/1313/M.SM.01.00/2020 Tanggal 1 Desember 2020. Dokumen ini mengatur tentang Pengusulan Kebutuhan Guru PPPK dan Perbaikan Usulan ASN Tahun 2021.

Berdasarkan Surat Menpan-RB, seluruh formasi guru dialihkan ke PPPK sehingga tidak ada usulan guru untuk formasi CPNS. “Iya (tidak ada usulan CPNS untuk guru). Menyesuaikan arahan sesuai surat Menpan-RB,” kata Arya kepada Koran Kaltara, Kamis (7/1).

Adapun usulan dari Pemprov Kaltara, sebanyak 1.688 formasi. Terdiri dari CPNS 933 formasi tanpa guru, dan PPPK sebanyak 755 formasi. Jumlah usulan tersebut berkurang dari angka analisis sebelumnya sebanyak 2.375 formasi CPNS dan 56 untuk PPPK.

“Itu (penurunan usulan) dari hasil verifikasi di e-Formasi-nya. Selain itu, ada beberapa OPD yang memang melakukan perubahan usulan kebutuhan pada saat sistemnya dibuka kembali,” ungkap  Arya.

Lebih jauh dijelaskan, soal peralihan formasi guru ke usulan PPPK, merupakan kebijakan pemerintah pusat. Namun ia mengatakan pada umumnya PPPK dan PNS tidak jauh berbeda. “Yang membedakan adalah hak cuti dan kontraknya. Masa perjanjian PPPK sendiri minimal 1 tahun dan maksimal 5 tahun,” jelasnya.

Selain itu, perbedaan PNS dan PPPK yang lain adalah pada nomor induk. Dimana untuk PPPK terdapat kode masa kerja.  “Jadi kalau masa kerjanya habis, diusulkan kembali. Namun itu belum jelas apakah melalui tes lagi atau diusulkan saja kembali. Karena, ada masa habis kontrak, serta waktu pemberhentian,” sambungnya.

Saat ini, lingkup PPPK tidak seperti PNS. Namun ke depan, ada peluang dibuka secara luas.  “Kita masih menunggu petunjuk teknis dari pusat,” tambahnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid
Editor: Nurul Lamunsari

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah

About the author

Avatar

Koran Kaltara

2 Comments

Click here to post a comment