Kaltara

Kaltara Siapkan Bantuan Pangan untuk Ibukota Baru

Lahan yang disiapkan untuk menopang kebutuhan pangan, setelah Kaltim jadi ibukota baru. (Foto: BKP Tarakan)

TARAKAN, Koran Kaltara – Rencana pemindahan ibukota negara ke Kaltim, saat ini sudah dalam tahap persiapan dari pemerintah pusat. Dari segi ketersediaan kebutuhan pangan, melalui program Kementerian Pertanian juga sudah mulai disesuaikan terutama di Kaltim sebagai penopang pertanian nantinya.

Balai Karantina Pertanian (BKP) ditugaskan untuk melakukan pendampingan memastikan ketersediaan kebutuhan pangan, terutama padi. Kepala Balai Karantina Pertanian (BKP), Ahmad Alfaraby melalui Koordinator Fungsional Karantina Tumbuhan/POPT Ahli Muda, Indri Komalasari menuturkan di Kaltara sudah mempersiapkan Nunukan, Bulungan dan Malinau penopang Kaltim menjadi ibukota.

“Jadi, seperti sumber pangan. Kalau ketersediaan lahan, potensinya masih luas sebenarnya, ya cuma belum tergarap saja,” katanya, saat dikonfirmasi Jumat (20/11/2020).

Lahan yang sudah tergarap saat ini, diakui Indri hanya cukup memenuhi kebutuhan di Kaltara. Meski, diakuinya Kaltara juga memiliki beras dari luar provinsi yang beredar, seperti beras Sulawesi.

Selain padi, Kaltara juga akan mempersiapkan kebutuhan jagung. Sedangkan untuk kedelai nantinya akan jadi tugas provinsi lain, karena di Kaltara untuk kebun kedelai hanya spot-spot kecil.

“Sebagai provinsi yang akan menopang ibukota negara nantinya, kita juga akan meningkatkan pengawasan di zona rawan. Di Tarakan ini juga banyak pintu-pintu masuk yang ilegal, seperti jalur tikus,” imbuhnya.

Beras dari negara lain juga menjadi salah satu bahan pangan yang diwaspadai masuk ke Indonesia melalui Kaltara. Ia pun menegaskan, beras dari negara lain ini rawan terkontaminasi organisme pengganggu, seperti hama yang belum ada di Indonesia. Sehingga, perlu dilakukan pencegahan masuk ke wilayah Indonesia.

“Itu tugas seluruh BKP sih sebenarnya. Ada juga wortel dan bawang dari luar (negeri) yang beredar di Tarakan. Aturannya memang ada pembatasan pintu masuk, yang masih berlaku sampai sekarang. Jadi, seperti umbi lapis (wortel dan bawang) ini tidak boleh sembarangan pintu masuk dan hanya pelabuhan besar dan balai besar,” ungkapnya.

Pelabuhan Tanjung Priok, Pelabuhan Tanjung Perak, Pelabuhan Belawan, Bandara Soekarno Hatta dan Pelabuhan Makassar menjadi pintu masuk legal yang diizinkan pemerintah. Namun, karena tidak ada label khusus produk pangan ini yang ilegal dan legal, sehingga menyulitkan dilakukan pengawasan jika sudah beredar di masyarakat. (*)

Reporter: Sahida
Editor: Rifat Munisa

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah