Pendidikan

Kaltara Masih Kekurangan Ratusan Guru

Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono
TANJUNG SELOR, Koran Kaltara-  Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara sudah melakukan pemetaan dan pendataan guru. Berdasarkan data yang dimiliki, baik guru PNS maupun non PNS, bahwa untuk guru SMA, SMK dan SLB masih kekurangan 616 orang. Sebagaimana dibeberkan Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono, dari jumlah itu, sementara hasil di lapangan, Kaltara…

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara–  Pemprov Kaltara melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara sudah melakukan pemetaan dan pendataan guru. Berdasarkan data yang dimiliki, baik guru PNS maupun non PNS, bahwa untuk guru SMA, SMK dan SLB masih kekurangan 616 orang.

Sebagaimana dibeberkan Kepala Disdikbud Kaltara, Sigit Muryono, dari jumlah itu, sementara hasil di lapangan, Kaltara mempunyai 543 guru tidak tetap. Dikatakan formasi yang diterima dalam penerimaan CPNS tahun ini sebanyak 275 tenaga pendidik. Artinya formasi tersebut mengurangi jumlah kebutuhan guru yang ada di Kaltara, sebanyak 616 orang tersebut.

“Dengan masuknya 275 guru, perlu pemetaan ulang dari jumlah 543 orang yang non PNS itu,” katanya, Selasa (18/12/2018) lalu.

Untuk diketahui, terdapat kebijakan tentang pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Jika tidak menyalahi aturan dan tidak bertentangan dengan regulasi yang ada, ia berharap tenaga PPPK tersebut memprioritaskan guru non PNS yang sudah ada saat ini.

“Saya secara pribadi harapkan kebijakan PPPK itu untuk yang sudah eksis,” ungkapnya.

Menurutnnya, yang selama ini sudah mendapat gaji atau honor dari pemerintah, termasuk insentif Rp500 ribu perbulan sudah memahami situasi di Kaltara. Dimana guru itu sudah berkontribusi dengan segala kekurangan yang ada saat ini.

Dia menyebutkan, ada tiga jenis guru, terdiri dari guru normatif, adaptif dan produktif.

“Khususnya di SMK, kita masih sangat kekurangan di guru produktif. Tetapi, formasi yang tersedia dalam rekrutmen CPNS belum mengakomodir yang jadi kebutuhan di Kaltara ini,” ungkapnya.

Dia mengharapkan, tahun depan bila diberikan formasi lagi untuk Kaltara, akan mengusulkan khusus guru produktif. Sehingga program inpres yang menyebut revitalisasi SMK bisa terpenuhi. Apabila guru produktif tidak ada, maka tetap mengambil langkah-langkah mengefektifkan guru honor yang telah ada.

“Jadi kita tak menerima guru honor baru. Jika pemerintah mengizinkan, maka saya berharap PPPK itu dari 543 guru,” jelas Sigit.

Jumlah 543 guru tersebut sudah masuk dalam tiga kategori yang diinginkan Kaltara. Maka perlu dipilah lagi, karena Disdikbud sudah punya peta tiap satuan pendidikan, untuk jumlah guru, baik yang kelebihan maupun kekurangan.

Bahkan, berdasarkan arahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), untuk redestribusi guru menggunakan sistem zonasi. Tapi, hal ini tak perlu dikhawatirkan karena sebelum menerapkannya perlu pertimbangan.

Menurut Sigit, yang jadi kendala jika diterapkan maka sebagian guru mengajukan pindah tugas. Untuk sementara tak diakomodir bagi guru-guru yang belum mencapai 15 tahun. Termasuk belum adanya guru pengganti. Pasalnya, kontrak kerja dengan pemprov selama 15 tahun.

“Ada saja guru yang mengajukan pindah tugas. Dengan alasan berbagai macam,” pungkasnya. (*)

Reporter: Fathu Rizqil Mufid

Editor: Kaharudin

Artikel ini juga terbit di versi cetak Koran Kaltara edisi 20 Desember 2018