Kaltara

Kaltara dapat Jatah 13 Sekolah Penggerak

LPMP Kaltara usai melakukan MoU dengan Pemkab Nunukan terkait Sekolah Penggerak. (Foto : Istimewa)
  • Lokasi di Kabupaten Nunukan, Mendapat Pendampingan dari Kemendikbud

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Kalimantan Utara (Kaltara) mendapat kuota 13 Sekolah Penggerak dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Demikian disampaikan Kepala Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) Kaltara, Jarwoko, Senin (11/1/2021).

Lokasi 13 sekolah penggerak berada di Kabupaten Nunukan. Terdiri dari jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebanyak dua sekolah, jenjang Sekolah Dasar (SD) sebanyak lima sekolah, jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak dua sekolah, jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA) sebanyak dua sekolah dan jenjang Sekolah Luar Biasa (SLB) sebanyak dua sekolah.

“Untuk SMK (Sekolah Menengah Kejuruan) tidak masuk. Karena di bawah Dirjen Vokasi ada program tersendiri. Namanya SMK PK (Pusat Keunggulan),” kata Jarwoko melalui sambungan telepon.

Jarwoko memaparkan, sekolah penggerak merupakan tindak lanjut konsep merdeka belajar Kemendikbud. Pada tahap pertama, baru 100 kabupaten/kota di Indonesia yang mendapat alokasi.

“Jadi Kementerian Pendidikan melaunching tentang gagasan sekolah penggerak. Ini sebagai tindak lanjut dari konsep merdeka belajar,” ujar Jarwoko.

“Di Kaltara ini, setelah dilakukan penilaian dan pertimbangan, yang mendapat kepercayaan di tahap awal adalah Nunukan,” jelasnya menambahkan.

Nantinya, sekolah yang berstatus sekolah penggerak, akan mendapat pendampingan dari Kemendikbud dan Pemerintah Daerah. Baik soal teknis pemenuhan lima kegiatan  hingga kucuran anggaran.

Lima kegiatan yang dimaksud, bertujuan untuk mencetak pembelajaran sesuai profil pelajar Pancasila, pengembangan sumber daya manusia di satuan pendidikan, digitalisasi sekolah, pembelajaran holistik dan lainnya.

“Jadi nanti modelnya, sekolah penggerak adalah sekolah yang disiapkan untuk diintervensi melalui lima kegiatan. Sehingga nanti sekolah ini betul betul fokus kepada upaya pembelajaran pada profil pelajar Pancasila. Ada pendampingan, pengembangan SDM, kepala sekolahnya, gurunya hingga pengawasnya,” jabarnya.

“Dilakukan juga digitalisasi sekolah, ada platform pembelajaran digital dan fasilitasnya. Lalu juga pembelajaran holistic yang berbasis peserta didik. Sehingga guru fokus pada peserta didik, bukan materi pembelajarannya,” kata Jarwoko menambahkan.

Setelah mendapat pendampingan, sekolah penggerak diharap bisa menggerakkan satuan pendidikan lainnya. Sehingga implementasi konsep merdeka belajar terealisasi maksimal.

Secara teknis, masing-masing Kepala Satuan Pendidikan akan diseleksi. Terdapat beberapa indikator penilaian dalam proses seleksi tersebut.

“Tahap awalnya, Kepala Sekolah akan diseleksi. Mana yang benar-benar memiliki kemampuan kepemimpinan yang mampu menggerakan dan mempengaruhi guru untuk mencapai target yang diberikan,” pungkasnya. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Eddy Nugroho

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun/ hand sanitizer
  • Gunakan masker apabila keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah