Hukum Kriminal

Kades Binanun Divonis 4 Tahun Penjara

SIDANG vonis Mikael Main digelar secara virtual dan dihadiri salah seorang JPU wanita, Senin (22/11/2021). (foto: Asrin)

NUNUKAN, Koran Kaltara – Kepala Desa (Kades) Binanun Kecamatan Sembakung Atulai Mikael Main (47) akhirnya divonis 4 tahun penjara atas perbuatan tindak pidana korupsinya.

Mikael divonis dalam sidang yang diketuai majelis hakim Muhammad Nur Ibrahim dengan dua hakim anggota yakni Ukar Priyambodo dan Suprapto. Sidang digelar secara virtual, Senin (22/11/2021) pagi.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Nunukan Ricky Rangkuti SH MKn mengatakan, vonis Mikael Main ini lebih ringan dari tuntuan JPU pada sidang sebelumnya selama 5 tahun 6 bulan penjara.

Selain itu, pidana denda juga lebih ringan dari tuntutan.  JPU sebelumnya menuntut denda sebesar Rp200 juta subsider 3 bulan, namun divonis denda Rp200 juta subsider 1 bulan kurungan.

Begitu juga di tuntutan uang penganti, kata dia, di tuntutan JPU meminta Mikael Main mengembalikan Rp423.550.000 dengan subsider tiga tahun pidana, namun divonis itu subsidernya 1 tahun 6 bulan.

“Pasal yang dikenakan hakim pasal 2 ayat 1 jo 18 (dakwaan primair). Jadi, kami masih mengambil sikap pikir-pikir dulu sambil menunggu perintah dari pimpinan atas,” jelasnya kepada Koran Kaltara, Senin (22/11/2021).

Dia menjelaskan, apabila denda tersebut tidak dibayarkan, maka Mikael Main harus menggantinya dengan kurungan subsidernya. Begitu juga uang penganti, apabila tidak dibayarkan, maka harta benda terdakwa akan disita dan dilelang untuk menutupi uang pengganti.

Jikapun terdakwa tidak mempunyai harta benda, maka akan digantikan pidana penjara sesuai vonis subsider uang penggantinya.

Sebelumnya, dalam surat dakwaan, Ricky menjelaskan tahun 2017 lalu, Desa Binanun, Kecamatan Sembakung Atulai, menerima APBDES sebesar Rp936.911.000.

Anggaran ini terdiri dari Alokasi Dana Desa (ADD) sebesar Rp182.994.000 dan Dana Desa (DD) sebesar Rp753.917.000.

Anggaran ini diperuntukkan bagi sejumlah kegiatan di Desa Binanun. Sebagian uang tersebut, kemudian digunakan untuk dua kegiatan yang akhirnya menjadi temuan hukum.

Pertama, dana desa dengan anggaran Rp423.150.000 digunakan untuk pembukaan jalan usaha tani yang dilaporkan terealisasi 100 persen. Namun, hasil pemeriksaan hanya Rp150.000.000 yang digunakan sehingga terjadi selisih Rp273.150.000.

Kemudian, dari ADD sebesar Rp165.300.000 digunakan untuk membayar penghasilan tetap dan tunjangan aparat Desa Binanun yang dilaporkan terealisasi 100 persen. Padahal, hasil pemeriksaan hanya ditemukan Rp14.900.000 sehingga terjadi selisih Rp150.400.000.

Hal ini juga sesuai dengan hasil Pemeriksaan Khusus (Riksus) Inspektorat Kabupaten Nunukan Nomor 700/223/LHP/ITKAB-XII/2020 tanggal 23 Nopember 2020 tentang Revisi Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus atas Perhitungan Kerugian Negara pada Kasus Dugaan Penyimpangan Penggunaan APBDes Desa Binanun Kecamatan Sembakung Atulai Anggaran Tahun 2016-2017 ditemukan kerugian Negara sebesar Rp423.550.000.

Dalam proses mekanisme pencairan, dijelaskan, terdakwa menyuruh Sekdes Pagar, Bernabas (saksi) untuk mempersiapkan seluruh administrasi pencairan. Lalu, terdakwa meminta tanda tangan perangkat desa lainnya.

Setelah lengkap, administrasi tersebut diverifikasi oleh Kantor Dinas PMD Kecamatan Sembakung Atulai, kemudian akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dari kantor Dinas Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), lalu anggaran Dana Desa maupun Alokasi Dana Desa ditransfer ke rekening Desa Binanun.

“Setelah itu, terdakwa mencairkan sendiri DD dan ADD Desa Binanun ke Bank Kaltim tanpa mengajak bendahara desa (saksi). Terdakwa membawa cek penarikan yang sebelumnya telah ditandatangani oleh bendahara,” bebernya.

Ricky menjelaskan, untuk pencairan ADD sebanyak 4 tahap. Pada tahap pertama tanggal 20 Juni 2017, terdakwa mencairkan sebesar Rp24.506.511,40. Lalu ditanggal 6 September 2017, terdakwa mencairkan Rp14.532.744,30, pencairan ketiga terjadi 14 November 2017 sebesar Rp57.581.897,72 dan terakhir pada tanggal 29 Desember 2017 sebesar Rp26.775.582,44.

Untuk pencairan DD dilakukan terdakwa sebanyak 2 kali yakni pertama tanggal 20 Juni 2017,  sebesar Rp452.350.200,- dan kedua terjadi tanggal 27 November  sebesar Rp301.566.800. (*)

Reporter: Asrin

Editor: Sobirin

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment