Headline

Jika UN Dihapus, Pola Assessment Lebih Spesifik

Foto: Ilustrasi/Internet

TARAKAN, Koran Kaltara – Menteri Pendidikan, Nadime Makarim sudah menghembuskan isu akan menghapus Ujian Nasional (UN). Meski terkait penghapusan UN ini sudah dalam proses, namun tahun ini dipastikan UN masih tetap berlaku.

“Ujian akhir (UN) di tahun ajaran ajaran 2019-2020, masih tetap berlangsung seperti tahun sebelumnya,” kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltara, Wilayah Tarakan, Akhmad Yani.

Ia mengungkapkan, seperti tahun sebelumnya, ujian nasional tidak menjadi penentu kelulusan. Tetapi dari pertemuan para guru, yang menentukan kelulusan, melalui satuan pendidikan masing-masing dengan mekanisme yang diatur oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud).

Persoalan dihapus, diakuinya filosofi ujian nasional berbentuk ujian sebenarnya masih ada. Menurutnya, sebenarnya tetap ada ujian tetapi bentuknya yang berubah. Karena berangkat dari filosofi pola pikir dan paradigma yang berubah.

“Jadi, ujian itu tidak dilaksanakan pada akhir tahun, misalnya akhir kelas XII, tidak seperti itu lagi. Menjadi assesment test sebagai penilaian sesungguhnya. Siswa tidak berhadapan langsung dengan soal ujian semata-mata, mungkin ada tugas atau projek yang harus diselesaikan,” katanya.

Bisa jadi, ada proses wawancara, proses projek yang harus diselesaikan siswa. Sehingga, penilaian menjadi lebih utuh, bukan hanya pada akhir tahun saja. Tetapi, bisa dilakukan pada pertengahan tahun juga dapat dilakukan guru.

Berarti, bisa segera dilakukan evaluasi pada kompetensi dasar, mana yang dibutuhkan untuk dilakukan penguatan dan perbaikan. Jadi, tidak menunggu akhir tahun untuk mengetahui nilai akhir dan tidak memiliki waktu untuk perbaikan.

Kan sementara ini, siswa berhadapan dengan perangkat soal yang harus diselesaikan. Ke depan, tidak seperti itu lagi. Jadi penilaian dilakukan secara utuh. Tentu nanti, konkret semuanya harus merujuk pada Permendikbud yang mengatur tentang itu (ujian akhir), sebagai produk hukum yang mengatur,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Yani, akan ada petunjuk teknis (juknis) untuk Permendikbud yang mengatur tentang ujian. Namun, hingga saat ini belum ada Permendikbud maupun juknis yang mengatur, karena waktu masih cukup panjang hingga memasuki tahun ajaran baru.

Dampak ujian nasional dihapuskan, ia menilai, jika terjadi perubahan, seperti tidak hanya sekadar menguji kemampuan siswa dalam mengerjakan soal. Paradigmanya harus dilakukan penyesuaian juga, kesempatan pertama guru dapat mengevaluasi ketercapaian standar kompetensi dan kompetensi dasar yang sudah berlangsung di kelas masing-masing.

“Bila diperlukan penguatan (perbaikan nilai), bisa dilakukan pada kesempatan pertama. Tidak seperti sekarang, menunggu akhir tahun ajaran. Sehinga pengukuran lebih spesifik. (Misalnya) Siswa ini kemampuannya sampai di sini, perlu dilakukan penguatan untuk kemampuan itu,”  tandasnya. (*)

Reporter : Sahida

Editor : Nurul Lamunsari