Politik

Jika Status Tanggap Darurat Belum Dicabut, Pilkada Serentak Bakal Ditunda Lagi

Serfianus

NUNUKAN, Koran Kaltara – Sekertaris Daerah (Sekda) Nunukan, Serfianus menegaskan, pihaknya masih menunggu regulasi yang mengatur lebih PKPU sebagai acuan dalam pelaksanaan Pilkada Desember 2020 mendatang. Dalam pelaksanaan Pilkada, pemkab melihat proses tahapan yang telah dilakukan.

Menurutnya, dalam konteks pilkada di tengah Pandemi Covid-19 ini tentu akan menjadi catatan Pemkab Nunukan. “Apakah pemilihan Desember 2020 sesuai Perppu Nomor 2 tahun 2020 ini kita lakukan? Nah, ini menjadi polemik kita. Saya juga mengikuti perkembangan informasi di pusat termasuk KPU RI,” terangnya dalam diskusi secara online yang diikuti KPU dan Bawaslu, Senin (18/5/2020).

Dia menjelaskan, hingga saat ini gugus tugas pusat telah menetapkan status tanggap darurat yang akan berakhir pada tanggal 29 Mei nanti. Sementara, kata dia, jika melihat tren kurva peningkatan Covid-19 secara nasional ada kenaikan.

“Artinya apa? ketika tanggal 29 Mei yang sesuai jadwal tanggap darurat, tidak bisa dicabut, maka kita pastikan Pilkada 2020 tidak bisa dilakukan. Karena apa, waktunya tidak memungkinkan lagi, tahapan sudah disusun dan kemarin sempat terhenti pada tahapan pelantikan PPS,” tegasnya.

Jika nantinya tetap diundur, KPU RI sudah menyusun beberapa skema pelaksanaan Pilkada 2020, yakni diundur bulan Maret 2021 mendatang. Dan jika tetap tidak bisa digelar, maka kembali diundur pada bulan september 2021 mendatang.

“Dan skema ini sudah dirilis. Artinya ada penundaan. Kemungkinan di bulan Maret 2021 pandemi masih ada. Ini kalau melihat data dari pusat ada grafik naik. Ini sangat berisiko pada tahapan jika tetap dipaksakan. Kalau bulan September 2021 mungkin masuk akal lah,” jelasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Nunukan Rahman mengatakan, memang ada tiga opsi yang dikeluarkan oleh KPU RI. Dalam surat itu, semua kabupaten/kota untuk melakukan penundaan tahapan.

Rahman menjelaskan ada empat tahapan tertunda di seluruh kabupaten/kota yang melaksanakan pilkada serentak. Pertama, pelantikan PPS, verifikasi faktual syarat dukungan perseorangan calon gubernur, pembentukan petugas pemutakhiran data pemilih (PPDP) dan pencocokan data pemilih atau coklit.

“Dan, memang di Kabupaten Nunukan untuk PPS sudah dilakukan, hanya Nunukan di Kaltara yang sudah melantik PPS di 239 desa. Tapi satu desa belum sempat dilantik, yakni di Sei Menggaris, Desa Samaendre,” ungkapnya.

Menurut dia, KPU RI telah mengeluarkan opsi pelaksanaan pilkada serentak yakni tanggal 9 Desember 2020. Jika masih terjadi wabah Covid-19 maka ditunda pada tanggal 17 Maret 2021 dan jika masih belum memungkinkan maka ditunda lagi hingga 29 September 2021.

“Artinya, jika kemungkinan besar dilaksanakan pada 9 Desember nanti, maka tahapan pilkada akan dilanjutkan pada tanggal 6 Juni. Artinya, ditanggal 6 Juni ini kita akan mengaktifkan kembali tenaga ad hock yang sempat dihentikan sementara. Tapi, kami juga masih menunggu tahapan itu karena berdasarkan draf PKPU, tahapan akan dilanjutkan 6 Juni 2020,” terangnya. (*)

Reporter: Asrin
Editor: Didik

 

Mari Bersama Cegah Penyebaran Covid-19:

  • Jaga kebersihan badan dan lingkungan
  • Sering cuci tangan dengan sabun
  • Tetap di rumah jika tak ada keperluan mendesak
  • Gunakan masker apabila terpaksa keluar rumah
  • Jaga jarak dan hindari kerumunan
  • Patuhi imbauan pemerintah