Headline

Jangan Setengah Hati untuk Perbatasan

Presiden Joko Widodo saat berkunjung ke Krayan. (Ist))

TANJUNG SELOR, Koran Kaltara – Pemerintah pusat harus mempercepat pembangunan jalan dari Malinau ke Krayan, Nunukan.

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kalimantan Utara, Kilit Laing menjelaskan, banyak kepentingan pada rute jalan tersebut agar segera terbangun. Salah satunya untuk menunjang distribusi barang kebutuhan masyarakat ke Krayan.

“Polemik jalan ditutup kemarin, harusnya jadi momentum menyuarakan ke pemerintah pusat agar akses jalan ke sana segera diselesaikan,” ujar Kilit, belum lama ini.

Adanya akses jalan yang representatif, sebenarnya juga menguntungkan pemerintah pusat. Karena pemerintah tidak perlu lagi mengalokasikan anggaran untuk Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang via jalur udara.

“Kalau sudah tembus, kebutuhan teman-teman di Krayan bisa dijalankan. Tidak perlu SOA puluhan miliar (rupiah) lagi. Paling SOA-nya untuk truk pengangkut saja,” jelasnya.

Selain itu, terbukanya akses jalan harus dipahami bisa meningkatkan martabat negara. Karena warga di perbatasan tidak perlu lagi berharap belas kasih pasokan barang dari Malaysia.

“Kita harus kejar (agar) jalan cepat tembus. Saya pikir polemik penutupan jalan dan perdagangan satu pintu kemarin tidak perlu terjadi kalau akses barang ke sana terpenuhi. Jadi, kita tidak bergantung lagi ke Malaysia,” ujarnya.

Kilit menilai kunjungan sejumlah menteri selama ini kurang produktif. Karena tidak ada implementasi progresif di lapangan.

“Saya melihat selama ini banyak menteri ke sana, melihat kehidupan masyarakat dan infrastruktur. Mereka berniat mendanai, tapi ketika pulang, sudah lupa lagi,” sesalnya.

Di samping itu, dia juga menilai anggaran yang dikucurkan, seakan setengah hati. Ini disebut Kilit, sebagai bentuk ketidakseriusan kementerian terkait.

“Saya lihat anggaran yang ada itu tidak serius membangun perbatasan. Padahal Pak Jokowi tekankan membangun dari pinggiran dan harus tembus,” paparnya.

“Karena ini setengah hati, sampai sekarang apa yang diharapkan masyarakat tidak terpenuhi,” ungkapnya menambahkan.

Kilit menjelaskan, rute Malinau menuju Krayan memiliki panjang 150 km di bawah kewenangan pemerintah pusat. Saat ini yang sudah teraspal berkisar 30 km.

“Jadi, kurang lebih 120 km yang belum diaspal. 30 km tadi yang diaspal dari Malinau ke Long Semamu. Tahun ini 38 km dikerjakan, tapi (permukaan) tanah saja,” ungkap Kilit.

Berdasarkan kalkulasinya, total pekerjaan diperkirakan butuh anggaran Rp3 triliun. Adapun yang tahun ini dikucurkan sekitar Rp600 miliar.

Alokasi diyakini tidak bisa terselesaikan dan terserap hingga tahun berjalan berakhir.

Adapun, ia menilai kinerja pembangunan rute jalan selama ini kurang maksimal. Ini dilatarbelakangi pemenang tender yang tidak sanggup menyelesaikan pekerjaan.

“Pekerjaan APBN selama ini selalu gagal dari Long Semamu ke Krayan, karena medannya berat. Dampaknya, jalan yang harusnya sudah dinikmati, ternyata tidak selesai,” kata Kilit.

Pemenang tender yang tidak maksimal dinilai karena berasal dari luar daerah. Pemerintah tidak bisa berbuat banyak karena terganjal regulasi teknis.

“Anggaran oleh APBN kan harus dilelang dan terbuka untuk umum. Memang regulasi kita begitu, memberi keleluasaan bagi siapa saja. Tapi daerah ini bukan daerah yang mudah,” jelasnya.

Pada tahun 2019 saat mendampingi Presiden Joko Widodo ke Krayan, Menteri PUPR, Basuki Hadimuljono mengatakan, jalan akses perbatasan Malinau – Long Midang memiliki panjang 196,34 Km.

Ini terbagi dari ruas Malinau-Long Semamu 94,11 Km, Long Semamu-Long Nawan 91,53 Km, dan Long Bawan-Long Midang 10,7 Km. Basuki menargetkan pembangunan jalan akses Long Bawan – Malinau dapat dilalui kendaraan pada akhir 2021.

“Saya kira kalau 196 kilometer akan selesai dua tahun atau 2021 akhir. Kenapa kita prioritaskan yang Long Midang (Krayan) – Malinau harus tembus, karena selama ini akses hanya keluar, sementara yang masuk tidak ada. Jadi, barang-barang ya mahal,” kata Basuki pada laman resmi Kementerian PUPR.

Dalam pemberitaan Koran Kaltara sebelumnya, Kepala Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Wilayah Kaltara, Zamzami mengatakan, Jalan Malinau – Long Bawan masuk skala utama dibandingkan sejumlah jalan perbatasan lainnya.

Pertimbangan itu memang terkait akses yang selama ini hanya bisa melalui jalur udara.

“Ternyata yang paling prioritas itu jalan Malinau ke Long Bawan. Kalau ke Tau Lumbis, masih ada akses melalui air. Kalau ke Long Nawang ada Jalan Semalindo (jalan perusahaan), atau masih ada jalan ke Long Bagun. Satu-satunya yang tidak ada akses air dan darat, Malinau – Long Bawan. Itu prioritas dulu, tapi bukan berarti yang lain ditinggal,” jelasnya.

Karena termasuk yang diprioritaskan, jalan Malinau – Long Bawan ditarget bisa fungsional pada tahun 2024 mendatang.

Artinya, selain sudah tembus, jalan yang menghubungkan dua kabupaten perbatasan itu sudah dapat dilalui oleh masyarakat.

“Tapi belum aspal. Artinya great itu, tanjakan, persentase tanjakan itu kita perbaiki. Kemudian kalau ada yang perlu direlokasi, karena mahal sekali kalau bertahan,” ungkapnya.

Ditanya soal kelanjutan pembangunan di tahun ini, disebutkan terus berjalan. Sehingga dapat dilakukan percepatan pembangunan.

Namun untuk pengaspalan diakui masih sulit, karena material yang dibutuhkan berasal dari luar daerah.

“Mudah-mudahan saat buka jalan ini, kita ketemu material yang bisa digunakan untuk bahan konstruksi, sehingga harga bisa ditekan,” kata Zamzami. (*)

Reporter: Agung Riyanto
Editor: Nurul Lamunsari

About the author

Koran Kaltara

Add Comment

Click here to post a comment